Pada 24 Januari 2015, Menteri Tedjo menyebut gerakan sipil mendukung KPK sebagai "dukungan rakyat yang tidak jelas." Pernyataan tersebut cenderung merendahkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, suatu serangan terhadap kebebasan berpendapat, dan tidak mendukung gerakan anti-korupsi. Pernyataan tersebut telah menggugurkan alasan moral bagi Tedjo Edhy Purdijatno untuk tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.