

Menuntut transparansi penjelasan tarif listrik di Apartemen The Lavande Residences yang di-mark up dan lebih tinggi dari tarif PLN serta menghentikan intimidasi terhadap unit warga The Lavande Residences dalam bentuk pemutusan aliran air dan listrik.
Masalahnya
Karena berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan:
Pasal 49
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyakk Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 55
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.
Serta:
Penggunaan sekering listrik adalah sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik, bukan sebagai alat intimidasi oleh pengelola (PT PBI) terhadap penghuni The Lavande Residences.
Begitu juga dengan keran meteran air dan kartu akses lift, fungsinya bukan sebagai alat intimidasi pengelola terhadap warga Lavande dengan memutuskan aliran air dan listrik ke unit-unit dan memblokir access lift ke unit warga.

Petisi ditutup
Masalahnya
Karena berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan:
Pasal 49
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyakk Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 55
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.
Serta:
Penggunaan sekering listrik adalah sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik, bukan sebagai alat intimidasi oleh pengelola (PT PBI) terhadap penghuni The Lavande Residences.
Begitu juga dengan keran meteran air dan kartu akses lift, fungsinya bukan sebagai alat intimidasi pengelola terhadap warga Lavande dengan memutuskan aliran air dan listrik ke unit-unit dan memblokir access lift ke unit warga.

Pengambil Keputusan
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 3 Juli 2015