Petisi Dukung Angket DPR Menteri Susi Pudjiastuti Untuk Koreksi Aturan Merugikan Nelayan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Belum sampai dua tahun rezim Jokowi-JK memimpin atau tepatnya 6 April 2016 belasan ribu nelayan turun ke jalan untuk menyatakan bahwa Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KP telah menyengsarakan dan mematikan perekonomian nelayan dan pekerja perikanan di seluruh pelosok Indonesia. Pernyataan ini menjadi indikator kuat bahwa nelayan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi sekarat akibat pukulan hebat dari kebijakan yang telah dibuat, meliputi :
Pertama, Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI. Kedua, Permen KP Nomor 57 tahun 2014 tentang Larangan Transhipment. Ketiga, Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (SeineNets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Keempat Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting & Rajungan. Kelima PP No 75 tahun 2015 tentang PNBP bidang perikanan, Keenam Surat edaran No.721 tahun 2016 tentang Kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera Asing (SIKPI-A), diterbitkan 1 Februari 2016, dalam waktu hanya 2 bulan atau tepatnya 7 April 2016 dirubah menjadi Permen KP No.15 tahun 2016. Selanjutnya dalam waktu hanya 4 bulan atau tepatnya 30 Agustus 2016 dirubah lagi menjadi Permen KP No.32 tahun 2016.
Kebijakan-kebijakan di atas telah menimbulkan kerugian besar bagi nelayan dan negara Indonesia di antaranya:
Kesatu, telah memiskinkan nelayan beserta keluarganya karena banyak nelayan tidak berani melaut akibat permen yang diterbitkan Menteri Susi. Tidak sedikit pula nelayan yang ditangkap & dipenjara di berbagai daerah, termasuk 6 nelayan Aceh Barat yang dihukum 2 bulan kurungan penjara dan denda Rp.500.000,- dalam perkara penggunaan alat tangkap trawl. (http://aceh.tribunnews.com Akibatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) menurun pada tahun-tahun berikut yaitu tahun 2014 hanya mencapai 102,2, tahun 2015 102,38 dan pada tahun 2016 102,82. NTN selama tiga tahun terakhir sangat rendah dibandingkan NTN pada tahun 2013 yang mencapai 105,27. (www.bps.go.id Data di atas mempertegas kepada kita bahwa sejumlah kebijakan KKP benar-benar telah meruntuhkan ekonomi nelayan.
Kedua, minimnya PNBP sektor perikanan, dimana tahun 2015 hanya mencapai Rp 137,1 milyar dari target  Rp.622,84 milyar adalah bukti nyata hancurnya perikanan nasional saat ini. Dibanding PNBP 2014 mencapai Rp 267,4 milyar.(www.databooks.katadata.co.id PNBP sektor perikanan tahun 2016 hanya sebesar Rp.357 milyar dari target Rp.693 milyar atau hanya mencapai 51,64%. (www.kumparan.com Menteri Susi sangat “sukses”membuat pendapatan negara anjlok 90%. Awalnya Menteri Susi beralasan penurunan PNBP ini karena kebijakannya membebaskan PNBP untuk kapal di bawah 30 GT, padahal dari dulu kapal di bawah 30 GT memang tidak kena PNBP. Setelah hal ini terbantah, dia kembali beralasan hilangnya 90% PNBP berasal dari kapal yang mencuri ikan di laut Indonesia sehingga dia berhasil menyelamatkan APBN subsidi solar lebih dari 100 triliun rupiah. Padahal total  subsidi solar nasional di APBN per tahun hanya 16 triliun rupiah, dan alokasi untuk nelayan/perikanan hanya 0,8 triliun rupiah.
Ketiga, Kerja Impor perikanan Indonesia tahun 2016 naik hingga mencapai 266.136.553 US$ dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 218.723.605 US$ atau mengalami kenaikan sebesar 21,68 %. (www.bps.go.id Sementara kerja ekspor perikanan Indonesia turun 5.2% dan nilai (USD) turun 29.1%. Khusus Yellowfin Tuna, volume ekspor Indonesia turun 82% (data customs Jepang periode Jan-Juli 2014 vs Jan-Juli 2015). Data BPS tahun 2014, capaian volume ekspor 606.314 ton ikan atau senilai 913.428 USD, sementara volume ekspor ikan tahun 2015 turun menjadi 411.286 ton atau setara dengan 32,17%  dengan nilai 855.067 USD atau setara dengan 6,39%. (www.bps.go.id Volume ekspor ikan kerapu hidup turun sebesar 65%, atau sekitar 3.000 ton per tahun, senilai sekitar US$ 60 juta, atau sekitar Rp 0.8 Triliun Rupiah, dan menambah angka pengangguran sekitar 120.000 ribu keluarga. (Sekjen ABILI Wayan Sujana)
Ketiga, Sekitar 700 kapal buatan luar negeri yang sudah lulus analisa & evaluasi Satgas KKP dibuat mangkrak oleh Permen KP No. 56 tahun 2014, tidak diberi perpanjangan SIPI lagi setelah masa berlaku berakhir. Kapal-kapal ini mayoritas berukuran diatas 300 GT adalah tulang punggung armada nelayan Indonesia, pemasok kebutuhan bahan baku ikan bagi industri pengolahan ikan di Bitung, Maluku dan Papua. Seluruh industri pengolahan ikan ini yang investasinya ratusan Triliun Rupiah dibuat bangkrut oleh peraturan KKP & tidak dapat berproduksi lagi. Menurut pemerintah Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur dalam rapat Menko Kemaritiman di Bogor, November 2016, jumlah kapal korban mangkrak oleh Permen KP No. 02/2015 sekitar 120.000 kapal berukuran diatas 10 GT yang terdaftar di pemerintah propinsi. Jumlah ini adalah merupakan 60% korban Permen, sisa 40% korbannya ada di luar Pulau Jawa. Sehingga jumlah total armada kapal mangkrak akibat Permen 02/2015 sekitar 200.000 kapal, belum termasuk perahu-perahu yang berukuran dibawah 10 GT, yang tidak terdaftar karena tidak diwajibkan untuk mempunyai ijin SIPI. (Sekjen ABILI Wayan Sujana).
Keempat, Permen 02/2015 yang diganti nomor menjadi Permen 71/2017 juga telah membuat hilangnya pasokan ikan-ikan berukuran kecil seperti kapasan, bloso, kuniran, mata goyang dll. ke 15 industri surimi (bakso ikan, somai, dimsum, crab stick dll.). Ke 15 industri surimi ini terpaksa mem-PHK puluhan ribu buruhnya & dalam proses kebangkrutan, padahal investasinya ratusan Triliun Rupiah, mempekerjakan puluhan ribu buruh, & menghasilkan devisa bagi negara serta pajak bagi pemerintah. (Sekjen ABILI Wayan Sujana)
Kelima, bertambahnya pengangguran di kalangan keluarga nelayan. Data berbagai asosiasi & kelompok nelayan maupun yang dirilis Kadin Bidang Perikanan menjelaskan telah terjadi PHK lebih dari 1 juta orang. Angka pengangguran ini antara lain anak buah kapal (ABK) 92.276 orang, buruh pengolahan ikan 370.650 orang, pembudidaya & nelayan kepiting & rajungan 400.000 orang, pembudidaya ikan kerapu 130.000 orang, nelayan benih lobster sebanyak 8.000 orang, dan pembudidaya lobster sebanyak 1.000 orang.
Keenam, Permen KP No.15 tahun 2016 yang kemudian dirubah menjadi Permen KP No.32 tahun 2016 telah mematikan 2/3 pembudidaya ikan kerapu Indonesia, karena tidak bisa menjual ikan hasil budidayanya sebab ada pembatasan hanya boleh muat 4 titik saja, pembatasan ukuran kapal maksimum 500 GT, pembatasan frekwensi berbelanja ikan maksimum 12 kali per tahun, sebelumnya tidak ada pembatasan. (Sekjen ABILI Wayan Sujana).
Fakta di atas sudah disampaikan kepada Menteri KKP dalam setiap rapat-rapat di Komisi IV DPR RI. Sebagai contoh pada 26 Januari 2016 dalam Rapat Kerja dengan KKP, Komisi IV meminta agar melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh KKP dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan & petunjuk Teknis dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang kelautan & perikanan. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari KKP untuk menjalankan hasil rapat tersebut & tidak ada upaya-upaya untuk penyelesaian terhadap dampak negatif akibat kebijakannya.
Agar nasib jutaan nelayan Indonesia membaik maka DPR Republik Indonesia harus segera melaksanakan hak angket terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia guna mendapatkan data, fakta yang akurat, falid dan faktual dari dampak pemberlakuan sejumlah kebijakan di atas.



Hari ini: Priyo mengandalkanmu

Priyo Kustiadi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Petisi Dukung Angket DPR Menteri Susi Pudjiastuti Untuk Koreksi aturan Merugikan Nelayan". Bergabunglah dengan Priyo dan 168 pendukung lainnya hari ini.