Lindungi Kebebasan Berekspresi, Hapuskan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah membuat resah masyarakat, UU ITE yang sebelumnya merupakan perlindungan bagi pelaku usaha dan perdagangan lintas negara yang sering menjadi korban kejahatan cyber malah menjadi petaka bagi masyarakat yang ikut membangun demokrasi di Indonesia dengan menyampaikan kritik melalui media sosial.

Secara umum, UU ITE juga memiliki sejumlah keganjilan, diantaranya; tingginya ancaman pidana untuk penghinaan dan atau pencemaran nama baik, duplikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3), (4) dan Pasal 29, segala informasi dapat dipidana, dengan adanya kata ‘berita bohong’ yang menyebabkan ketidakpastian (Pasal 28 ayat (1)), serta kata ‘menyebarkan informasi’ (Pasal 28 ayat (2)); dan (iv) perumusan norma pemidanaan tanpa landasan filosofis yang jelas, dan cenderung kriminalisasi berlebihan (overcriminalisation). Dengan demikian segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara privat atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui medium internet dan sarana elektronik lainnya.

Terkhusus keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah bentuk pasal karet lainnya, yang sangat efektif untuk membungkam kebebasan berekspresi terutama bagi pengguna media sosial, padahal sebagai negara demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat. Secara khusus Indonesia juga menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Saat ini Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Komunikasi sepakat untuk melakukan revisi terbatas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) dan menjadi prioritas di tahun 2015, namun nasibnya hingga saat ini tidak jelas. Buktinya masih saja banyak yang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Akankah kita tetap membiarkan demokrasi yang sedang berkembang ini dibungkam dengan alasan fitnah dan/atau pencemaran mana baik? Akankah kita akan biarkan kebebasan berekspresi berakhir di penjara? Melalui petisi ini penting kita serukan kepada DPRRI, Khususnya Komisi I untuk:

  1. Melakukan dekriminalisasi penghinaan dan pencemaran nama baik. Pidana pencemaran nama baik, merupakan penggunaan sewenang-wenang hukum pidana terhadap ekspresi yang sah, dan merupakan salah satu bentuk paling parah dari bentuk pembatasan hak asasi. Penerapan hukuman terhadap pencemaran nama baik seharusnya hanya dikenakan pada tindakan yang sangat serius, dan pemenjaraan bukanlah hukuman yang tepat bagi tindakan pencemaran nama baik.
  2. Segera melakukan revisi UU ITE dan mencabut Pasal 27 ayat (3) karena keberadaan pasal ini telah mengkebiri kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat yang secara tegas diatur dan dilindungi oleh UUD 1945.
  3. Memastikan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejalan dengan arah dan maksud perlindungan hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, maupun hak atas informasi. Hal ini penting untuk menghidari situasi ketidakpastian hukum seperti hari ini, ketika ada kesenjangan yang kentara antara UU ITE dengan KUHP.

 

Demikian Petisi ini kami buat.

Hormat Kami



Hari ini: LBH Pers Padang mengandalkanmu

LBH Pers Padang membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Komisi 1 DPRRI: Lindungi Kebebasan Berekspresi, Hapuskan Pasal 27 ayat (3) UU ITE". Bergabunglah dengan LBH Pers Padang dan 59 pendukung lainnya hari ini.