Diskualifikasi Caleg Koruptor dan Caleg yang Menggunakan Politik Uang

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Hajatan besar Pemilu 2019 akan dihelat sebentar lagi. Tidak hanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan legislatif (Pileg) pun perlu mendapatkan perhatian. Pileg seharusnya menjadi momen bagi Kita memilih wakil yang memiliki integritas dan kapasitas untuk duduk di parlemen. Sayangnya hal itu bisa jadi hanya mimpi jika pemilu masih dikotori oleh praktik politik uang (money politic) dan bercokolnya para koruptor dalam kontentasi pemilu.

Politik uang akan berdampak buruk bagi kita. Pertama, politik uang dapat menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas karena politik uang hanya menguntungkan para caleg dengan modal finansial yang besar. Bayangkan, bagaimana jika orang-orang berintegritas dan berkapasitas terpinggirkan oleh mereka yang bermodal besar namun tidak berintegritas. 

Kedua, politik uang akan memunculkan kecenderungan caleg yang terpilih nantinya melakukan penyalahgunaan wewenang agar dapat mengembalikan modal kampanye. Hal ini tidak lepas dari besarnya modal finansial yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan suara demi melenggang ke parlemen. Bayangkan, bagaimana jika wakil rakyat yang seharusnya fokus bekerja mewujudkan aspirasi rakyat, sebaliknya mereka lebih sibuk mencari uang  

Politik uang di Indonesia sudah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa praktik politik uang di Indonesia adalah terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan survei politik uang dari Bawaslu Kota Malang, tingkat kerawanan politik uang di Kota Malang mencapai 17-20%. Satgas Gakkumdu mengumumkan bahwa setidaknya terdapat 31 kasus politik uang selama kampanye terbuka Pemilu 2019. Selain itu, wakil ketua KPK Laode Syarif mengatakan bahwa banyak laporan praktik politik uang yang masuk ke KPK.

Bahkan, baru-baru ini kita dikejutkan kasus OTT politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Dalam OTT tesebut KPK menemukan uang dengan jumlah yang cukup bombastis sebesar 8 Miliar dalam 84 kardus yang diduga akan digunakan untuk melakukan serangan fajar. Kasus ini seolah membuka tabir praktik politik uang yang masif terjadi dalam pemilu dan menegaskan bahwa caleg belum dapat lepas dari jerat praktik politik uang. Kasus ini juga menegaskan bahwa masih ada caleg koruptor yang berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia.

Fakta tentang politik uang dapat dibaca lebih lanjut di link di bawah ini:  
https://tirto.id/polri-temukan-modus-serangan-fajar-daerah-rawan-politik-uang-dk2k
https://nasional.tempo.co/read/1192529/buka-15-ribu-amplop-bowo-sidik-kpk-temukan-rp-300-juta/full&view=ok
https://nasional.sindonews.com/read/1377229/12/praktik-politik-uang-diprediksi-naik-pada-pemilu-2019-1549640727
https://www.jpnn.com/news/hasil-survei-soal-politik-uang-transfer-ke-rekening-hingga-bagi-bagi-pulsa?page=3

Proses Pemilu 2019 masih berjalan. Bukan tidak mungkin praktik politik uang akan terjadi secara masif. Kita perlu memberantas praktik politik uang dan menghadang laju Caleg koruptor dalam Pemilu 2019 kali ini. Melalui petisi ini, Saya mengajak kamu semua untuk mendukung dan mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan dengan cepat, tegas, dan independen untuk mendiskualifikasi Caleg Koruptor dan Caleg yang mempraktikkan politik uang.

Sebagaimana pernah dinyatakan ICW (sumber: https://rumahpemilu.org/bawaslu-bisa-diskualifikasi-pelaku-politik-uang-icw-siap-siap-gesekan-politik/ dalam menjalankan tugas dan wewenang ini KPU dan Bawaslu berpotensi mengalami gesekan politik dengan partai politik peserta pemilu. Oleh karenanya, saya mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan politik uang kepada Bawaslu, dan mendesak Bawaslu untuk menindak dengan sanksi tegas tanpa tebang pilih terhadap kandidat maupun partai politik yang terbukti melakukan praktik politik uang

Mari bersama, wujudkan pemilu bersih !!! 

Arya Adiansyah
Anggota Komunitas Millennial Parliament