Petition Closed
Petitioning Ketua MPR RI Zulkifli Hasan and 8 others

Desak @Zul_Hasan menepati pernyataannya "SIRKUS LUMBA ADALAH ILEGAL"


Perusahaan sirkus mengangkut satwa dari satu kota ke kota lainnya secara mengerikan. Lumba-lumba diangkut  tanpa air, hanya diolesi pelembab, dibalut handuk basah, dimasukkan dalam boks kecil seukuran tubuhnya dan dikekang tali karet saja.

Lalu harus menempuh perjalanan jauh dengan truk yang pengap dan gelap. Apa boleh mamalia diperlakukan begini?

Sedikit orang tahu lumba-lumba tergolong mamalia. Bukan ikan. 

DAN KITA TAGIH JANJI YTH BAPAK ZULKIFLI HASAN YANG PERNAH MENYATAKAN "SIRKUS LUMBA LUMBA ADALAH ILEGAL" 

Dan di Jawa Tengah telah berlangsung 2 Kota menyelenggarakan sirkus lumba lumba, yaitu Kab Karanganyar dan Kab Banyumas.

Stop sirkus ini penting juga karena memperkenalkan satwa alam liar tidak pada habitat aslinya mempersempit pengetahuan generasi muda kita akan kehidupan terbuka yang sebenarnya, pesan konservasi tidak tersampaikan, dan saya takut pentas‐pentas tersebut justru mencetak generasi‐genarasi baru yang eksploitatif. Dimana letak edukasinya?

Menhut Pernah Larang Sirkus Keliling Lumba-lumba. Kenapa masih saja berlangsung? Apakah tidak tahu? Apakah tidak mau? Tidak berani? Apakah karena Menhut dekat dengan pemilik wahana sirkus keliling lumba-lumba? Entahlah.

Ingat, Mahatma Gandhi pernah berujar "Keberhasilan satu negara bisa dilihat dari bagaimana negara itu mengurus satwa" dan itu benar!

 

Letter to
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan
.. Samsi
and 6 others
Bupati Karanganyar Rina Iriani
Sekretaris Daerah Karanganyar Samsi
.. Samsi
Rina Iriani
.. Rina Iriani
Pemkab Banyumas
Stop Sirkus Keliling Lumba-lumba

No : 03/Welf-3/VIII/2013
Kepada: Muspida Kab Karanganyar
Hal : Protes Sirkus / Pentas Lumba-Lumba
Temb : 1. DPRD Tk II Karanganyar
2. Dinas Pendidikan Nasional
3. Kepolisian Resort Karanganyar
4. Welfarian Surabaya, JAAN



Tutup Pentas Keliling Lumbalumba & Aneka Satwa:
Ganti Dengan Model Edukasi Sehat Yang Memperhatikan Kesejahteraan Satwa

Kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, 01 Agustus 2013 – Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Tata Usaha
Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, No. 447/KPTS‐II/2003, BAB IV, Bagian Ketiga tentang Peran Organisasi Non Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup, Pasal 38 Ayat 1; WELFARIAN Solo sebagai bagian dari kelompok pemerhati lingkungan hidup berhak ikut berperan dalam pemantauan peredaran tumbuhan dan satwa liar, memberi penilaian dan masukan terhadap keadaan potensi tumbuhan dan satwa liar tersebut di alam, berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong serta membantu penegakan hukum. Dengan ini, Welfarian Solo mengkritisi, memberi penilaian, serta masukan atas segala kegiatan dari PT. Manari Dolphin Education yang berhubungan dengan pentas Lumba‐lumba keliling, terutama pada pentas yang dilakukan di Karanganyar.

Sesuai statusnya sebagai Lembaga Konservasi (LK) dalam bentuk taman satwa, PT. Manari Dolphin Education seharusnya benarbenar memperhatikan prinsip‐prinsip kesejahteraan satwa dalam melaksanakan praktek pentas satwa dan benar‐benar memperhatikan UU, Peraturan dan Keputusan Menteri yang sudah dibuat. Menengok keputusan Menteri Kehutanan No. 447/KPTSII/2003 disebutkan bahwa Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar harus didasarkan prinsip‐prinsip kehati‐hatian (precautionary principle) dan dasar‐dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi sebagaimana tertuang dalam Article III, IV dan V dari Konvensi CITES, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/MenhutII/ 2006 disebutkan tentang kewajiban mengelola (memelihara, merawat, memperbanyak tumbuhan dan mengembangbiakkan jenis satwa) sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa dan larangan memperagakan satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal PHKA No.P.9/IVSET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di lembaga konservasi, jelas terdapat tindakan‐tindakan tidak etis yang dilakukan PT. Manari Dolphin Education terhadap satwa‐satwa yang digunakan dari proses pengangkutan hingga peragaan. Tidak adanya pengawasan melekat dari pihak yang berwenang makin melonggarkan praktik‐praktik menyimpang tersebut.

Pada pasal 43 Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa tertulis jelas bahwa peragaan satwa koleksi Lembaga Konservasi, di dalam atau di luar unit LK, harus memperhatikan:

1. Penyampaian pesan‐pesan konservasi dan atau pendidikan mengenai satwa tersebut
2. Perilaku alaminya dan tanpa perlakuan kasar yang menyebabkan satwa sakit atau cedera, serta
dengan menjamin kesehatan, keamanan satwa dan manusia.
3. Perlakuan yang tidak merendahkan atau meremehkan martabat satwa dalam segala segi.

Menengok pada poin pertama, jika peragaan satwa Lumba‐lumba oleh PT. WSI bertujuan untuk pendidikan dan rekreasi sebagai sarana hiburan yang sehat, baik dan mendukung usaha pelestarian satwa liar, apakah sirkus atau pentas satwa di dalam atau di luar unit LK/sirkus keliling) dapat dijadikan sebagai model yang baik? Terdapat fakta ironis yang ditemukan oleh beberapa organisasi kesejahteraan satwa setelah mensurvei pengunjung pentas keliling Lumba‐lumba, di mana hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa satwa dilindungi tersebut tergolong mamalia, sedangkan prosentasi besar justru menganggap Lumba‐lumba sebagai ikan. Memperkenalkan satwa liar tidak pada habitat aslinya juga mempersempit pengetahuan generasi muda kita akan kehidupan liar yang sebenarnya, pesan konservasi tidak tersampaikan, dan yang kemudian ditakutkan adalah pentas‐pentas tersebut justru akan mencetak generasi‐genarasi baru yang eksploitatif. Dimana letak edukasinya?

Poin kedua, peragaan satwa liar harus memperhatikan perilaku alaminya dan tanpa perlakuan kasar yang dapat menyebabkan satwa tersebut sakit atau cedera. Di sirkus atau pentas Lumba‐lumba, cara angkut satwa dari satu kota ke kota lainnya sangatlah mengerikan. Lumba – lumba diangkut tanpa menggunakan air dan hanya diolesi cream atau pelembab serta dibalut handuk basah, kemudian dimasukkan kedalam boks kecil yang seukuran tubuhnya dan kemudian dikekang dengan menggunakan tali karet saja. Lalu harus menempuh perjalanan jauh dengan truk yang pengap dan gelap. Ini rentan akan cedera, stress dan berbahaya untuk keselamatan satwa itu sendiri. Pada Peraturan Direktur Jenderal PHKA No. P.9/IVSET/2011 , Bab II tentang Etika Pengelolaan dan Prinsip Kesejahteraan Satwa dapat dilihat bahwa kegiatan pentas dengan suara gaduh dari musik dan pengeras suara jelas‐jelas merupakan hal yang dapat membuat satwa tertekan dan takut, dan ini telah dilanggar oleh PT. Manari Dolphin Education! Apalagi, Lumba‐lumba sangat sensitif terhadap suara. Itu hanya satu contoh saja dari berbagai pedoman Etika Pengelolaan dan Prinsip Kesejahteraan Satwa yang WAJIB dipatuhi oleh sebuah lembaga konservasi.

Poin ketiga, LK yang memeragakan satwa liar harus memperhatikan perlakuan yang tidak merendahkan atau meremehkan martabat satwa. Dalam aktivitas pentas, Lumba‐lumba yang merupakan mamalia laut dengan intelejensia tinggi dan memiliki kesadaran diri (selfawareness)
layaknya manusia dan berstatus sebagai satwa liar dilindungi, mereka ubah menjadi satwa penghibur belaka. Itupun terjadi pada Beruang Madu, Linsang dan Kakatua Jambul Kuning. Atraksi‐atraksi yang dilakukan oleh satwa jelas‐jelas bukan menunjukkan perilaku alamiah mereka,
seperti mendorong gerobak bakso, main sepeda, joget dangdut, dsb, disertai banyolan‐banyolan konyol adalah pemaksaan kehendak manusia yang merendahkan martabat satwa tersebut.
Apakah sedikit fakta tersebut tidak cukup menunjukkan perlakuan tidak etis PT. Manari Dolphin Education Mereka sudah terangterangan melecehkan satwa tersebut. Jadi, kapan kita dapat benar‐benar mengaplikasikan lima prinsip kesejahteraan satwa, jika kewajiban dasar LK tidak begitu diperhatikan?

Tentang Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN),
ada pula beberapa poin utama yang tidak begitu diperhatikan oleh pihak penyelenggara pentas, dalam hal ini PT. Manari Dolphin Education. Dijelaskan pada Bagian Ketujuh Pasal 68; Pertama, surat tersebut harus dilengkapi dokumen asal‐usul tumbuhan dan satwa liar yang akan diangkut atau dipindahkan. Kemudian muncul sebuah pertanyaan sederhana, jika memang PT. Manari Dolphin Education tidak bisa menyediakan dokumen asal‐usul satwa tersebut, bagaimana BKSDA Jawa Tengah bisa menerbitkan SATSDN untuk Lembaga Konservasi tersebut ?

Welfarian Solo mengindikasikan adanya penangkapan ilegal di habitat asli Lumba‐lumba jika PT. Manari Dolphin Education tidak dapat menyediakan dokumen dan pendataan rinci dari satwa dilindungi tersebut. Karena semua satwa dilindungi wajib memiliki dokumen asal usul dan tagging.


Kedua, dalam SATS‐DN juga dijelaskan bahwa proses pengangkutan satwa harus memperhatikan aspek animal welfare dan keamanan satwa beserta lingkungannya. Ada standardisasi minimum yang berlaku secara internasional dan seharusnya dijadikan tolak ukur (transport guide standard dari CITES). Apakah benar PT. Manari Dolphin Education telah menerapkan standardisasi tersebut dengan diawasi dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini?

Beberapa pertanyaan dan pernyataan yang telah disebutkan di atas adalah prinsip‐prinsip dasar yang dijadikan pedoman oleh Welfarian Solo dalam melancarkan aksi damai di Area pertunjukan pentas lumba lumba untuk menolak pentas satwa yang dilakoni PT. Manari Dolphin Education. Kami menolak segala bentuk pentas satwa karena pertunjukan tersebut sama sekali tidak menyampaikan pesan edukasi, tidak menghargai kaedah kesejahteraan satwa, dan justru merendahkan martabat satwa yang digunakan sebagai atraksi.

Satu hal lagi yang melandasi aksi ini adalah pernyataan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan didepan media yang menyatakan “PERTUNJUKAN PENTAS LUMBA - LUMBA KELILING ADALAH ILEGAL”. Pernyataan ini disampaikan ditengah pertemuan dengan khalayak umum, aktivis peduli satwa dan organisasi – organisasi pemerhati satwa diadakan pertemuan di @america pada 5 Februari 2013, Pacific Place, Jakarta. Bahkan Zulkifli Hasan dengan terang dan jelas mengatakan “itu illegal, saya akan mendampingi dimana. Beritahu kami jika ada Lumba – lumba berpindah untuk sirkus, dan kami akan bertanggung jawab jika ada pertunjukan keliling,” ujarnya saat itu.

Semoga masyarakat pada umumnya bisa menilai dengan bijak bahwa kami bukanlah perkumpulan yang sekedar mencari kesalahan belaka. Semua yang kami tuntut dan suarakan adalah berdasarkan fakta‐fakta yang sudah kami temukan di lapangan, demi masa depan konservasi dan edukasi sehat berkenaan dengan kehidupan satwa liar di Indonesia.


Welfarian Solo
Cp : 081326017568
088806052385

Link berita terkait hal tersebut:

http://www.kabar24.com/index.php/kampanye-savedolphin-menhut-berkomitmen-hentikan-sirkus-lumba-keliling/
http://news.detik.com/read/2013/02/05/212630/2162142/10/menhut-saya-bertanggung-jawab-jika-masih-ada-sirkus-lumba-lumba?9922022g
http://nasional.kompas.com/read/2013/02/14/03420510/Menhut.Kita.Bukan.Bangsa.Penyiksa.Lumba.Lumba