

Audit Total: Periksa Wajib Ijazah & SKCK Seluruh Anggota DPR RI!
Masalahnya
Petisi ini ditujukan kepada:
- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Isi Petisi:
Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini, rakyat Indonesia berhak mengetahui secara pasti rekam jejak, integritas, dan kelayakan administratif para wakilnya yang duduk di kursi parlemen.
Belakangan ini, ruang publik sering kali diramaikan oleh perdebatan dan sorotan tajam dari sebagian kalangan politik mengenai keabsahan dokumen administratif pejabat negara—termasuk polemik yang sempat menyoroti ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ironisnya, di saat standar transparansi dan keabsahan dokumen dituntut begitu keras terhadap pihak lain, publik justru masih menghadapi minimnya keterbukaan mengenai riwayat pendidikan dan catatan hukum dari para anggota DPR RI sendiri.
Keresahan masyarakat semakin bertambah dengan adanya fenomena mantan narapidana kasus korupsi yang kembali melenggang ke gedung parlemen, serta munculnya keraguan publik terkait keaslian riwayat pendidikan sejumlah legislator. Kondisi ini menciptakan kesan adanya standar ganda dalam penegakan etika dan transparansi di tubuh lembaga legislatif.
Kepercayaan publik terhadap DPR RI hanya bisa dibangun jika para anggotanya berani membuktikan bahwa mereka bersih secara hukum dan jujur secara administratif. Aturan dan standar integritas tidak boleh berlaku timpang—tajam ke luar, namun tumpul ke dalam.
Oleh karena itu, melalui petisi ini, kami masyarakat Indonesia mendesak Pimpinan DPR RI bersama instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret sebagai berikut:
- Melakukan audit dan verifikasi ulang secara menyeluruh terhadap keaslian ijazah seluruh anggota DPR RI aktif tanpa terkecuali, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan lembaga independen,
- Membuka akses informasi publik yang transparan terkait riwayat pendidikan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)—termasuk riwayat status hukum masa lalu—dari setiap anggota dewan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,
- Menjatuhkan sanksi tegas hingga pemberhentian tidak hormat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota DPR RI yang terbukti memalsukan dokumen atau memberikan keterangan tidak benar dalam persyaratan pencalonannya.
Transparansi bukanlah ancaman bagi mereka yang jujur. Jika para wakil rakyat memang bersih dan memenuhi syarat, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi rekam jejak mereka dari rakyat yang telah memilihnya.
Mari tandatangani dan sebarkan petisi ini untuk menuntut parlemen yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas!

124
Masalahnya
Petisi ini ditujukan kepada:
- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Isi Petisi:
Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini, rakyat Indonesia berhak mengetahui secara pasti rekam jejak, integritas, dan kelayakan administratif para wakilnya yang duduk di kursi parlemen.
Belakangan ini, ruang publik sering kali diramaikan oleh perdebatan dan sorotan tajam dari sebagian kalangan politik mengenai keabsahan dokumen administratif pejabat negara—termasuk polemik yang sempat menyoroti ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ironisnya, di saat standar transparansi dan keabsahan dokumen dituntut begitu keras terhadap pihak lain, publik justru masih menghadapi minimnya keterbukaan mengenai riwayat pendidikan dan catatan hukum dari para anggota DPR RI sendiri.
Keresahan masyarakat semakin bertambah dengan adanya fenomena mantan narapidana kasus korupsi yang kembali melenggang ke gedung parlemen, serta munculnya keraguan publik terkait keaslian riwayat pendidikan sejumlah legislator. Kondisi ini menciptakan kesan adanya standar ganda dalam penegakan etika dan transparansi di tubuh lembaga legislatif.
Kepercayaan publik terhadap DPR RI hanya bisa dibangun jika para anggotanya berani membuktikan bahwa mereka bersih secara hukum dan jujur secara administratif. Aturan dan standar integritas tidak boleh berlaku timpang—tajam ke luar, namun tumpul ke dalam.
Oleh karena itu, melalui petisi ini, kami masyarakat Indonesia mendesak Pimpinan DPR RI bersama instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret sebagai berikut:
- Melakukan audit dan verifikasi ulang secara menyeluruh terhadap keaslian ijazah seluruh anggota DPR RI aktif tanpa terkecuali, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan lembaga independen,
- Membuka akses informasi publik yang transparan terkait riwayat pendidikan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)—termasuk riwayat status hukum masa lalu—dari setiap anggota dewan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,
- Menjatuhkan sanksi tegas hingga pemberhentian tidak hormat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota DPR RI yang terbukti memalsukan dokumen atau memberikan keterangan tidak benar dalam persyaratan pencalonannya.
Transparansi bukanlah ancaman bagi mereka yang jujur. Jika para wakil rakyat memang bersih dan memenuhi syarat, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi rekam jejak mereka dari rakyat yang telah memilihnya.
Mari tandatangani dan sebarkan petisi ini untuk menuntut parlemen yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas!

Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 13 November 2026