Batalkan Rencana Tes Keperawanan

Masalahnya

Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berencana untuk melakukan tes keperawanan bagi siswa SMA sederajat. Ini adalah bentuk arogansi dan intervensi berlebihan pejabat negara.

Seharusnya, rencana yang dimunculkan oleh penyelenggara pendidikan yang diberi mandat oleh konstitusi adalah memberi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sebagai bentuk pemenuhan hak bagi perlindungan remaja, dan bukan tes keperawanan.

Karena itu, Batalkan Rencana Tes Keperawanan! Batalkan Rencana Pemerintah Kota Prabumulih Sumsel!

Tes keperawanan ini juga akan semakin meneguhkan kontrol negara yang melanggengkan penguasaan terhadap perempuan. Menjadikan tes keperawanan sebagai upaya perbaikan moral membuktikan ketidakmampuan negara sebagai penyelenggara pendidikan, bahkan dengan diadakannya tes ini, dinas pendidikan kota Prabumulih melakukan kekerasan terhadap perempuan dan kemanusiaan.

Parahnya, pembiayaan tes keperawanan ini akan diajukan ke anggaran negara.

Padahal kekhawatiran Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dapat dijawab dengan memberikan pengetahuan tentang risiko reproduksi dan seksual kepada remaja.

Tes ini adalah salah satu bentuk sesat pikir pendidikan. Penyelenggara pendidikan tidak seharusnya menyelenggarakan tes keperawanan yang justru menjadi alat kekerasan terhadap perempuan.

avatar of the starter
Jaringan Perempuan Yogyakarta Pembuka Petisi
Petisi ini mencapai 2.299 pendukung

Masalahnya

Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berencana untuk melakukan tes keperawanan bagi siswa SMA sederajat. Ini adalah bentuk arogansi dan intervensi berlebihan pejabat negara.

Seharusnya, rencana yang dimunculkan oleh penyelenggara pendidikan yang diberi mandat oleh konstitusi adalah memberi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sebagai bentuk pemenuhan hak bagi perlindungan remaja, dan bukan tes keperawanan.

Karena itu, Batalkan Rencana Tes Keperawanan! Batalkan Rencana Pemerintah Kota Prabumulih Sumsel!

Tes keperawanan ini juga akan semakin meneguhkan kontrol negara yang melanggengkan penguasaan terhadap perempuan. Menjadikan tes keperawanan sebagai upaya perbaikan moral membuktikan ketidakmampuan negara sebagai penyelenggara pendidikan, bahkan dengan diadakannya tes ini, dinas pendidikan kota Prabumulih melakukan kekerasan terhadap perempuan dan kemanusiaan.

Parahnya, pembiayaan tes keperawanan ini akan diajukan ke anggaran negara.

Padahal kekhawatiran Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dapat dijawab dengan memberikan pengetahuan tentang risiko reproduksi dan seksual kepada remaja.

Tes ini adalah salah satu bentuk sesat pikir pendidikan. Penyelenggara pendidikan tidak seharusnya menyelenggarakan tes keperawanan yang justru menjadi alat kekerasan terhadap perempuan.

avatar of the starter
Jaringan Perempuan Yogyakarta Pembuka Petisi

Pengambil Keputusan

Linda Amalia Sari Gumelar
Linda Amalia Sari Gumelar
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak
HM Rasyid
HM Rasyid
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih
Ir. Wasista Bambang Utoyo
Ir. Wasista Bambang Utoyo
Ketua DPRD Sumatera Selatan
Prof.Dr.Ir.Mohammad Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI)
Prof.Dr.Ir.Mohammad Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Perkembangan terakhir petisi

Bagikan petisi ini

Petisi dibuat pada 19 Agustus 2013