1 Juta Penduduk Indonesia Menuntut KPU wajibkan Capres Paparkan Program Pajak!

Masalahnya

Uang untuk memakmurkan negeri ini, hampir 80% lebih berasal dari pajak

Pajak dapat maksimal berarti tidak perlu ada penambahan hutang sehingga negara ini pun merdeka dalam bersikap

KPU menggelar debat capres dengan uang hasil pajak sehingga KPU wajib memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih Capres berdasarkan kewajiban dan program perpajakannya. 

Saat ini , Parpol dan Capres hanya bicara Janji Janji Manis tanpa menjelaskan dari mana uang untuk membayar janjinya..

Di luar negeri, Capres Berdebat tentang program program pajak mereka mulai dari kebijakan materi perpajakan sampai dengan penguatan otoritas perpajakan.

Pemilu pemilu Presiden yang lalu sama sekali tidak memberikan kesempatan Capres menyampaikan program real mereka bagaimana caranya meningkatkan penerimaan melalui pajak. Capres waktu itu terlalu banyak memberikan ulasan ekonomi makro yang tidak dipahami awam, dengan tidak menyentuh masalah bagaimana cara mereka memperoleh uangnya. Capres waktu itu seperti selayaknya seorang dosen ekonomi memberikan kuliah kepada mahasiswa ekonomi.

SAATNYA DILAKUKAN PERUBAHAN, DIMULAI OLEH KPU. Nasib Bangsa ini selama 5 tahun kedepan wajib dikawal KPU di awal mulanya.

Saatnya masyarakat menuntut program real dari mereka terkait dengan pajak melalui KPU. 

Kami mendukung KPU untuk memasukan materi program pajak sebagai bahan debat capres dan jika bisa diminta kepada Capres untuk menyampaikan program program pajaknya di saat kampanye.

karena hak rakyatlah untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan mereka bila dipimpin calon calon presiden ini selama 5 tahun ke depan.

avatar of the starter
Prima robbiePembuka Petisirekan parada sesama fiskus
Petisi ini mencapai 2.581 pendukung

Masalahnya

Uang untuk memakmurkan negeri ini, hampir 80% lebih berasal dari pajak

Pajak dapat maksimal berarti tidak perlu ada penambahan hutang sehingga negara ini pun merdeka dalam bersikap

KPU menggelar debat capres dengan uang hasil pajak sehingga KPU wajib memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih Capres berdasarkan kewajiban dan program perpajakannya. 

Saat ini , Parpol dan Capres hanya bicara Janji Janji Manis tanpa menjelaskan dari mana uang untuk membayar janjinya..

Di luar negeri, Capres Berdebat tentang program program pajak mereka mulai dari kebijakan materi perpajakan sampai dengan penguatan otoritas perpajakan.

Pemilu pemilu Presiden yang lalu sama sekali tidak memberikan kesempatan Capres menyampaikan program real mereka bagaimana caranya meningkatkan penerimaan melalui pajak. Capres waktu itu terlalu banyak memberikan ulasan ekonomi makro yang tidak dipahami awam, dengan tidak menyentuh masalah bagaimana cara mereka memperoleh uangnya. Capres waktu itu seperti selayaknya seorang dosen ekonomi memberikan kuliah kepada mahasiswa ekonomi.

SAATNYA DILAKUKAN PERUBAHAN, DIMULAI OLEH KPU. Nasib Bangsa ini selama 5 tahun kedepan wajib dikawal KPU di awal mulanya.

Saatnya masyarakat menuntut program real dari mereka terkait dengan pajak melalui KPU. 

Kami mendukung KPU untuk memasukan materi program pajak sebagai bahan debat capres dan jika bisa diminta kepada Capres untuk menyampaikan program program pajaknya di saat kampanye.

karena hak rakyatlah untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan mereka bila dipimpin calon calon presiden ini selama 5 tahun ke depan.

avatar of the starter
Prima robbiePembuka Petisirekan parada sesama fiskus

Pengambil Keputusan

Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Telah ditanggapi
Petisi ini bagus untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para Capres terhadap perpajakan di Indonesia.
KPU
KPU
Komisi Pemilihan Umum
media televisi
media televisi
Transgroup
media cetak
media cetak
kompas
Media Online
Media Online
Detik

Perkembangan terakhir petisi