Pendidikan menjadi faktor penting yang menunjang kemajuan suatu negara. Tapi, apakah pendidikan sudah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah? Aku berani mengatakan “BELUM”, masih banyak pekerjaan rumah baik pemerintah pusat dan daerah yang tak sesuai harapan. Lihat saja Ujian Nasional, yang semakin mendatangkan banyak permasalahan dari kebijakan, sistem hingga teknis pelaksanaan, pro-kontra kurikulum Pendidikan 2013, hingga tak meratanya anggaran pendidikan dan penyalahgunaan.

Namun, yang tak kalah penting untuk diperjuangkan adalah nasib pendidikan anak negeri di perbatasan Kalbar, Kaltim, Kaltara, NTT dan Papua. Perbatasan adalah garda terdepan NKRI, malu dan miris dengan negara tetangga jika membiarkan generasi perbatasan berjuang dalam nasib yang kurang beruntung. Maka amat penting untuk menjadikan daerah perbatasan di Indonesia, sebagai beranda depan bukannya halaman belakang. Terlebih wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat.

Sebagai anak Indonesia dan tinggal satu rumpun di Kalimantan Barat, maka Aku ingin memperjuangkan nasib, mimpi dan cita-cita saudara kita disana. Sungguh miris, karena hidup di daerah perbatasan merupakan kehidupan yang jauh lebih sulit dari yang dapat Aku bayangkan. Dengan pola hidup yang keras, mereka sudah terdidik menjadi pribadi yang tekun. Jika hendak merasakan keadaan sekolah di sana, kita dapat mengingat kembali film garapan aktris Marcella Zalianty “Cerita dari Tapal Batas” yang membuat kita tersadar bahwa pemerataan, dan layanan pendidikan di negeri ini belum tersebar secara merata.

Lantas apa penyebabnya, ada beberapa hal mendasar yang dapat di jadikan alasan :

1. Kurangnya Perhatian Pemerintah

Daerah perbatasan seolah merasa di “anak tirikan” dan juga terlupakan oleh pemerintah. Sebab sekolah-sekolah di daerah perkotaan lebih sering mendapat perhatian di banding mereka. Pelajar SD-SMA mayoritas mereka memilih bersekolah di Malaysia dan lulusan SMA di perbatasan juga berkuliah disana karena mendapatkan sertifikat live skill yang mereka gunakan untuk bekerja di Malaysia dan pasti upah yang menjanjikan. Bayangkan saja jika suatu hari kelak Malaysia mengaku bahwa daerah perbatasan di Kalimantan adalah milik mereka dengan alasan warganya menetap di sana dan masyarakat daerah perbatasan Kalimantan perlahan-lahan di ajak untuk menjadi warga negara Malaysia demi pendidikan yang layak bahkan demi sesuap nasi.

2. Upah Tenaga Pendidik yang Tidak Pantas

Jumlah, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di perbatasan juga kurang diperhatikan oleh pemerintah. Masih ada anngota TNI yang menjadi tenaga pendidik, karena letak daerah perbatasan jauh dari kota, kerasnya medan menuju daerah di perbatasan dan kesejahteraan guru yang rendah. Sehingga guru enggan untuk bertugas dan ditugaskan di perbatasan. Pemerintah mengatakan “Gaji guru di perbatasan akan sama dengan gaji PNS yang berkisar 2,4 juta.” Tak sadarkah bahwa tugas yang di emban guru pedalaman lebih berat dari PNS di kota. Perjalanan dari rumah tempat mereka tinggal ke sekolah pun berkilo-kilo jauhnya. Ada yang harus membayar ratusan ribu rupiah untuk mengambil gaji mereka di kota dengan menggunakan perahu. Wajar apabila pengajar di pedalaman mendapat fasilitas dan gaji yang lebih dibanding guru-guru yang lain bahkan bagiku merupakan keharusan.

3. Fasilitas yang Tidak Memadahi

Sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia memang tidak layak, banyak sekolah rusak dan fasilitasnya tidak ada, jarak yang jauh, medan yang rusak dan becek. Malaysia saja sebagai tetangga dekat dapat memberikan pendidikan yang layak bahkan terdapat asrama dan fasilitas bagi murid dan juga guru. Anak Indonesia yang ada di perbatasan lebih memilih untuk sekolah di Malaysia, karena faktor geografis, jarak yang dekat dengan Malaysia, transportasi yang murah, mudah dan nyaman, dan kualitas pendidikan di Malaysia yang jauh lebih baik. Kalau Aku yang tinggal di daerah perbatasan sana, mungkin sudah jauh-jauh hari Aku meninggalkan Indonesia. Bukan karena tidak mencintai bangsa, namun rasa Nasionalisme perlahan-lahan hilang akibat tuntunan pendidikan yang harus di capai dan lebih mendasar lagi demi sesuap nasi dan harapan hidup di hari esok.

Untuk merealisasikankan pembangunan Pendidikan secara fisik dan mental kepada generasi di perbatasan. Solusi kongkrit yang Aku tawarkan kepada Pemerintah provinsi sebagai pemegang otoritas kekuasaan dan wewenang, melalui Bapak Alexsius Akim Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar agar mengusahakan hal-hal sebagai berikut :

1) Melakukan sinergi percepatan pembangunan (MP3EI) dengan menambah dan memperbaiki infastruktur jalan, jembatan, listrik, komunikasi dan alat transportasi di perbatasan.

2) Membuat program percepatan pembangunan pendidikan dengan menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang lebih berkualitas dari SD-SMA seperti bangunan sekolah, perpustakaan, internet, fasilitas tolilet, kantin, taman belajar dan taman bermain.

3) Tidak menjadikan Ujian Nasional sebagai bentuk ujian kelulusan sebelum pemerataan pendidikan dilakukan di perbatasan.

4) Mengirimkan 1000 tenaga pendidik terampil (min S1) untuk menjadi guru dan menjamin kesejahteraannya. Misalnya dengan gaji yang lebih tinggi, transportasi gratis atau rumah dinas. Selain itu juga tenaga sosial dan tenaga kesehatan amat penting untuk dikirimkan.

5) Mengirimkan para volunteers, para mahasisiwa, instansi pemerintahan, instansi pendidikan dan sebagainya untuk study banding, study tour, study lapangan, KKN dan sebagainya, sebagai bagian dari mempromosikan wisata ke wilayah perbatasan yang kaya sumber daya alam dan eksotis itu.

6) Dan yang terpenting, memberikan pendidikan untuk generasi perbatasan, mengenai arti pentingnya Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara, menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat, wawasan kebangsaan dan cinta tanah airnya.

"Generasi perbatasan ibarat ujung tombak Indonesia. Generasi dimana nasionalisme mereka setiap hari menjadi pertaruhan. Iming-iming negara tetangga yang selalu iri dengan luasnya wilayah Indonesia adalah ancaman paling serius bagi mereka pribadi dan pemerintah Indonesia di Jakarta. Jika pemerintah tidak serius memperhatikan pendidikan anak-anak yang masih belum paham tanah kelahirannya dan nasionalismenya berakibat fatal di masa mendatang. Jalur pendidikan adalah medium paling tepat untuk mengantisipasi semua kekhawatiran itu."