Sebagian masyarakat, bisa saja menilai tujuan menghadirkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) adalah upaya pemerintah yang layak diapresiasi, namun apabila keberadaan KTKLN di lapangan justru memunculkan masalah baru, percaloan, pemerasan, penolakan keberangkatan, suap, dan lain-lain, maka niatan yang semula baik bisa berubah menjadi persoalan yang lebih besar dan semakin menambah daftar persoalan penanganan TKI.

KTKLN tidak memiliki substansi manfaat dan hanya menjadi pintu masuk agar TKI membeli polis asuransi. Sementara jika KTKLN berfungsi untuk memproses asuransi, ternyata TKI sudah memiliki kartu asuransi, jika menjadi kartu identitas, TKI juga sudah memiliki paspor sebagai syarat uji kompetensi dan dokumen ke luar negeri, TKI memiliki KTP atau kartu identitas di negara penempatan, serta TKI juga memiliki kartu visa kerja yang justru diakui dunia internasional. Lantas mengapa KTKLN ini terus dipaksakan oleh pemerintah?