KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Pemb. Gedung DPRD Kab.Morowali Utara dan Dugaan fee 15%

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


1). Lokasi pembangunan baru kantor DPRD Kab. Morowali Utara, tidak layak,  longsor, dapat memutus jalan yang ada dan dapat menutup sungai yang ada. Pembebasan lokasi hanya membebani APBD yang diduga milik oknum Ketua DPRD, sementara lokasi kantor DPRD yang lama masih cukup luas; 

2). Pembangunan Gedung Baru Kantor DPRD rencananya menelan biaya kurang lebih 45 M, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimana tahap I telah dianggarkan oleh PEMDA mulai perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan sebesar kurang lebih 15 - 15,5 M, T.A 2017 dimana penyerapan anggaran pelaksanaannya diduga hanya 9 M. Sementara Gedung Kantor DPRD yang lama cukup luas, permanen dan baru saja direhabilitasi di T.A 2016;

3). Kondisi lahan dan bangunan gedung kantor DPRD yang baru, saat ini terkesan terbengkalai, akibat lokasi yang ditimbun sudah longsor, diduga pada saat perencanaan tidak dilakukan study kelayakan;

4). Pembangunan baru gedung kantor DPRD yang baru tidak masuk dalam visi - misi kepala daerah yang terpilih sehingga dapat dipastikan bahwa pembangunan baru gedung kantor DPRD tersebut tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga itu juga membebani APBD;

5). Pembebasan lahan dan pembangunan baru gedung kantor DPRD yang baru adalah pemborosan dana dan akibatnya banyak pembangunan lainnya yang dibutuhkan oleh rakyat tidak dapat dilaksanakan;

6). Peristiwa oknum Wabup Morowali Utara mengamuk sebagaimana yang ramai diberitakan dimedia sosial, media cetak dan media elektronik dimana mencuat dugaan fee 15%, menimbulkan keresahan dimasyarakat.

  



Hari ini: A Amir mengandalkanmu

A Amir Kasim membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Yasonna Laoly: "KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Pemb. Gedung DPRD Kab.Morowali Utara dan Dugaan fee 15%"". Bergabunglah dengan A Amir dan 26 pendukung lainnya hari ini.