Keberatan calon notaris terhadap Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Kami selaku Calon Notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris indonesia (untuk selanjutnya disebut "ALB INI") dengan ini menyatakan keberatan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (untuk selanjutnya disebut "Permen UPN").


Adanya peraturan-peraturan dan syarat-syarat baru untuk pengangkatan notaris dalam Permen UPN ini mempersulit calon-calon notaris, baik yang telah me8ngajukan permohonan pengangkatan (dalam masa Daftar Tunggu) maupun yang masih menjadi ALB INI.

Poin-poin yang memberatkan Calon Notaris dalam Permen UPN ini yaitu:


1. Bahwa Ujian Pengangkatan Notaris tidak menjadi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris berdasarakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang Jabatan Notaris"). Lagipula semua Calon Notaris sudah mengikuti dan lulus Ujian Kode Etik yang diselenggarakan oleh INI. Apakah kuliah Kenotariatan selama 2 tahun, kelulusan Ujian Kode Etik & magang selama 2 tahun masih dirasa kurang untuk melihat kompetensi seorang calon notaris?


2. Bahwa Permen UPN tersebut belum berlaku sebagaimana ternyata dalam Pasal 25 Permen UPN yang menyebutkan "Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan", Permen UPN tersebut diundangkan pada tanggal 21 November 2017 sehingga seharusnya diberlakukan pada tanggal 21 Maret 2018, akan tetapi registrasi pendaftaran ujian pengangkatan Notaris telah dibuka dan sudah dapat diakses di upn.ahu.go.id;


3. Bahwa salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Permen UPN, untuk ujian pengangkatan harus dilengkapi dengan kelengkapan dokumen pendukung berupa surat keterangan/sertifikat magang dari Organisasi Notaris, sedangkan pihak Organisasi belum dapat mengeluarkan surat keterangan/sertifikat magang yang dimaksud karena pihak Organisasi pun (apalagi yang di daerah-daerah) masih bingung bagaimana sistem & mekanisme magang bersama tersebut. Hal ini membingungkan Calon Notaris karena pendaftaran Ujian Pengangkatan sudah dibuka, namun syarat yang harus di upload oleh pendaftar Ujian Pengangkatan belum bisa dipenuhi.


4. Bahwa selain persyaratan pada poin 3 di atas, persyaratan berupa surat keterangan telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta dari satu kantor Notaris tempat Calon Notaris magang sangat menyulitkan bagi para Calon Notaris yang telah selesai melaksanakan magangnya. Dan juga Notaris yang menerima magang Calon Notaris pun juga tidak semuanya memperbolehkan dan bersedia menjadikan karyawan magang untuk menjadi saksi dalam akta. Mau nerima anak magang aja udah syukur.


5. Bahwa Permen UPN tersebut tidak dapat berlaku surut terhadap para calon Notaris yang telah selesai melaksanakan magang, melakukan pendaftaran dan yang telah masuk Daftar Tunggu. Karena Permen UPN ini terkesan tergesa-gesa dan tidak siap untuk diterapkan langsung.


6. Bahwa berdasarkan Pengumuman Persyaratan Pengangkatan Notaris 2018 terkait dengan pelaksanaan ujian yang dimaksud dalam Permen UPN, disebutkan bahwa pemohon wajib membayar PNBP Ujian Pengangkatan Notaris sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), dimana PNBP tersebut tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya yang dikeluarkan untuk menjadi notaris ini sangatlah besar, dari awal kuliah MKn,  biaya ALB dan juga ujian Kode Etik. Berkaitan dengan pengangkatan notaris, adanya aturan baru yang mewajibkan Calon Notaris mengumpulkan 30 poin dari seminar-pelatihan yang dilaksanakan oleh Organisasi Notaris. Satu kegiatan biasanya memberikan 2-4 poin, kegiatan pun biasanya dilaksanakan di kota-kota besar, misalnya Jakarta. Untuk biaya pendaftaran mengikuti satu kali kegiatan tersebut saja sudah sangat besar, belum lagi biaya akomodasi bagi Calon Notaris dari luar daerah.Perlu diingat bahwa tidak semua kemampuan finansial Calon Notaris ini diatas rata-rata.

Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Permenkumham Nomor 25 Tahun tentang Ujian Pengangkatan Notaris sangat mempersulit proses pengangkatan Notaris dengan syarat-syarat yang belum siap untuk dilaksanakan. Mohon untuk menerima keberatan kami dan mohon agar Permen UPN bisa dicabut atau ditinjau ulang.

 



Hari ini: R mengandalkanmu

R PR membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Yasonna Laoly: Keberatan calon notaris terhadap Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017". Bergabunglah dengan R dan 2.396 pendukung lainnya hari ini.