KEMBALIKAN HAK TPG GURU SPK Sesuai Amanat UU No. 14 Tahun 2005.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


     Mengingat  bahwa Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 2 menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan telah mempunyai Sertifikat Pendidik.

     Adapun  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Guru dan Dosen yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Ayat (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

  Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, kami GURU SPK:

1. Meminta dengan hormat kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera meninjau kembali Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirjen GTK) Kemendikbud Nomor : 5745/ B.B1.3/HK/2019 dalam Lampiran 1 Bagian  C Nomor 2, dan Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Persesjen Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020 pada Pasal 6, ayat (2) yang mengatur tentang penghentian TPG bagi guru sekolah SPK yang menjadi penyebab Tunjangan Profesi Guru (TPG) SPK tidak diberikan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen.

2. Meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar segera mencairkan Tunjangan Profesi Guru SPK  yang menjadi hak kami sebagai guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik sebagaimana yang telah diatur dalam undang–undang dan peraturan pemerintah.