HARGA MATI!!! MARI DUKUNG PENGEMBALIAN KAS DAERAH BANTEN DARI BJB KE BANK BANTEN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pemindahan RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dari Bank Banten ke BJB dinilai melukai Perasaan Warga Banten. Pemindahan secara Cepat tanpa Kompromi itu ditegaskan dalam Keputusan Gubernur Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 yang Berisi Kas Daerah Banten pindah Ke BJB Cabang Serang. 

Keputusan Prematur tersebut ternyata tidak Melibatkan Anggota DPRD Banten bahkan Mencatut Pernyataan BI Perwakilan Banten yang sama sekali BI Perwakilan Banten tidak merekomendasikan Pemindahan Kas Daerah. Lebih parahnya lagi ialah OJK pun hingga kini belum mengetahui Alasan Pemindahan KAS Daerah yang dilakukan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Pasalnya, Menurut Kepala Departemen Pengawasan Bank OJK, posisi Bank Banten sebelum RKUD dipindah ke BJB dalam kondisi baik dan liquid. Sehingga Pemindahan RKUD yang dilakukan oleh Gubernur Banten harusnya tidak terjadi.

Kepercayaan Nasabah (Trust) kepada Bank Banten menurun sehingga mengakibatkan Nasabah berduyun-duyun melakukan Penarikan Uang secara Tunai di Bank Banten sehingga Aksi Rush Money (Penarikan Uang Besar-Besaran) oleh Nasabah terjadi dengan melanggar Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona. Saat KepGub dibuat dan diketahui publik selang beberapa jam hingga Kini masih terjadi Rush Money. Aksi sporadis nasabah ini dilakukan setelah mengetahui adanya Surat Keputusan yang beredar saat itu.

Apa Dampak yang Terjadi Kemudian jika Gurbernur Banten Wahidin Halim TIDAK SEGERA MENGEMBALIKAN KAS DAERAH DARI BJB KE BANK BANTEN?

1) Banten tidak akan miliki Bank Daerah karena Bank Banten akan Mati Perlahan dan Fatalnya harus 20 Tahun lagi ke depan sesuai aturan jika Banten berkeinginan miliki Bank Daerah,

2) Ribuan Karyawan Bank Banten akan Menjadi Pengangguran dan ini akan menambah Daftar Pengangguran yang kini Banten menduduki Posisi Pertama sebagai Propinsi Tertinggi Pengangguran di Indonesia,

3) Ketika semua Dana Pemprov Banten dialihkan ke Bank BJB dari Bank Banten, ada sekitar Rp1,7 triliun yang tidak bisa dialihkan karena dalam bentuk kredit, bukan dalam bentuk likuid. Dana 1,7T tersebut menjadi kerugian pemprov, belum termasuk asset yg telah disertakan, serta beban tanggungjawab pengembalian dana yg di jalankan LPS karena Pemprov sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), 

4) Masyarakat akan Kena Dampak Perputaran Ekonomi yang sulit saat perpindahan Kas Daerah, dan

5) Jawa Barat yang Notabene Miliki Saham terbesar di Bank Jawa Barat Banten (BJB)  akan diuntungkan lebih jika KAS Daerah berpindah ke BJB.