Berdayakan produk lokal bangun Ekonomi Tebing Tinggi, Tolak GOJEK atau Walikota Mundur!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Terkait dengan beroperasinya Perusahaan transportasi berbasis Online GOJEK di kota Tebing Tinggi tanpa notifikasi kepada masyarakat terkhusus kepada kami supir angkot, penarik becak dan pelaku usaha digital lokal kota Tebing Tinggi. Maka dengan ini kami ingin menyampaikan pandangan dan tuntutan kami kepada Walikota kota Tebing Tinggi dan DPRD kota Tebing Tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini.

1. Bahwa kami selaku masyarakat tidak pernah diberitahu bahwa akan beroperasinya GOJEK di kota Tebing Tinggi. Informasi ini kami peroleh dari media-sosial. Berdasarkan hal tersebut diatas kami merasa ditipu, dibohongi dan terancam karena Walikota tidak memberitahu kami sama sekali akan informasi yang nyata-nyata telah merugikan kami dan DPRD yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai Daulat rakyat untuk mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut diatas.

2.Bahwa sampai sekarang undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan belum direvisi. Hal ini memiliki konsekwensi hukum bahwa tetap berlakunya Pasal 38 Undang-undang diatas yang tidak memasukan sepeda motor sebagai jenis kendaraan bermotor yang diperbolehkan menjadi angkutan umum. Berdasarkan hal tersebut diatas maka operasionalisasi Gojek adalah ilegal karena bertentangan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Bahwa pemegang saham mayoritas GOJEK Indonesia adalah perusahaan raksasa asing seperti Google (Amerika),Tencent (Tiongkok),Sequoia (India) Northstar Group (Swedia), DST Global (Israel-Rusia), NSI Ventures (Amerika), Rakuten Ventures (Jepang), JD (Tiongkok) dan Formation Group (Inggris). Para kapitalis internasional yang disebut diatas hanya mau meraup keuntungan dari masyarakat kota Tebing Tinggi karena keuntungan yang didapat akan dikonversi menjadi dividen-dividen atas saham dan akan dibawa keluar dari Indonesia serta tidak punya dampak positif kepada masyarakat kota Tebing Tinggi sudah selayaknya pemerintah kota Tebing Tinggi dan DPRD kota Tebing Tinggi melindungi masyarakatnya dari kapitalis internasional sebagaimana disebut diatas sesuai dengan visi Pancasila dan UUD 1945.

4. Bahwa dengan kondisi kota Tebing Tinggi saat ini dimana jumlah masyarakat yang hidup dalam kondisi pra sejahterah (dibawah angka kemiskinan), tingkat ketimpangan yang tinggi (kota dengan ketimpangan tertinggi di Sumatera Utara),pengeluaran rata-rata perbulan masyarakatnya yang masih sangat kecil (300.000-800.000) dan pekerjaan Mayoritas masyarakat kota Tebing Tinggi yang masih terjebak di sektor rawan,sektor informil (60.000 jiwa dari 100.0000 jumlah angkatan kerja produktif) menjadikan bahwa kota ini belum siap dengan kehadiran perusahaan berbasis digital seperti Gojek. Hal tersebut diatas seharusnya menjadi pengingat bagi Pemko kota Tebing Tinggi agar kembali kejalan yang benar sesuai dengan RPJPD dan RPJMD membuka ruang-ruang ekonomi baru untuk masyarakat kota Tebing Tinggi seperti janji kampanye Walikota saat Pilkada 2017 bukan malah menyerahkan darah masyarakatnya agar dihisap oleh para kapitalis-kapitalis internasional.

5. Bahwa dengan Kehadiran Gojek di kota Tebing Tinggi secara nyata akan menghilangkan pendapatan kami. Pekerjaan yang sudah kami tekuni berpuluh tahun lamanya, yang menghidupi kami beserta orangtua, istri dan anak-anak kami. Kami tidak ingin dan tidak siap dengan hilangnya pendapatan kami karena beroperasinya Gojek di kota Tebing Tinggi. Maka dari pada itu kami akan tetap pada pendirian kami : Menolak Kehadiran Gojek di kota Tebing Tinggi, apapun konsekuensi yang harus kami tanggung, sekalipun berkorban darah dan nyawa.

Maka sebagaimana alasan-alasan yang kami sebut diatas dengan ini kami menuntut kepada Walikota kota Tebing Tinggi :
1. Cabut izin operasi Gojek di kota Tebing Tinggi.
2. Larang pengoperasionalisasian setiap perusahaan transportasi online asing yang bukan produk asli kota Tebing Tinggi sekaligus menerbitkan : 1. Perda Rencana Strategis pembangunan Ekonomi digital kota Tebing Tinggi yang pro- kepada seluruh masyarakat kota Tebing Tinggi terkhusus kepada pelaku-pelaku ekonomi digital kreatif asli Tebing Tinggi ,2. Surat edaran Kepala dinas perhubungan kota Tebing Tinggi tentang pelarangan transportasi online asing yang bukan produk asli kota Tebing Tinggi. 4.Laksanakan janji-janji pembangunan Walikota kota Tebing Tinggi sesuai dengan RPJMD dan RPJPD kota Tebing Tinggi.



Hari ini: Anton Sahputro mengandalkanmu

Anton Sahputro Hutauruk membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Walikota Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Indonesia: Berdayakan produk lokal bangun Ekonomi Tebing Tinggi, Tolak GOJEK atau Walikota Mundur!". Bergabunglah dengan Anton Sahputro dan 20 pendukung lainnya hari ini.