Demi Hak Dasar Manusia, Ubah Manajemen PDAM Bogor

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Dalam satu bulan terakhir ini jagat maya, khususnya yang berdomisili di wilayah Kota Bogor diramaikan oleh krisis AIR BERSIH. Kondisi ini diduga diakibatkan missmamajemen sebuah perusahaan daerah yang tak mampu mengelola pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pelanggan).

Patut diduga kondisi ini akibat ambisi/keinginan besar Pemkot Bogor yang menekan BUMD dalam mengejar target pelanggan baru, tapi kemampuan tak ada, efeknya pelanggan lama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang membutuhkan air bersih dikorbankan.

Manajemen PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor kerap berdalih selain karena x-factor atau force majeure (keadaan memaksa)--gangguan teknis relokasi pipa (kebocoran) --KRISIS AIR bersih yang di alami sebagian warga kota hujan ini, juga disebabkan tak seimbangnya supply (produksi bahan baku) and demand.

Alibi klasik tersebut kerap dilontarkan direksi perusahaan daerah 'terbasah' dalam menutupi ketidakberesan sistem pengelolaan yang berakibat pada kritisnya penyediaan air bersih. Cukup rasional memang alasan itu terucap dalam rangka menyederhanakan masalah yang dihadapinya.

Ditambah adanya argumen permasalahan krisis air bersih ini tak hanya melanda wilayah berjuluk 'kota hujan'. Pasalnya, Indonesia, bahkan dunia menyebutkan meningkatnya populasi penduduk, maka semakin besar pula kebutuhan akan air minum. Sehingga ketersediaan air bersih pun semakin berkurang.

Bahkan, Jacques Diouf, Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), sempat menyatakan saat ini penggunaan air di dunia naik dua kali lipat lebih dibandingkan dengan seabad silam, namun ketersediaannya justru menurun.

Akibatnya, terjadi kelangkaan air yang harus ditanggung oleh lebih dari 40 persen penduduk bumi. Kondisi ini akan kian parah menjelang tahun 2025 karena 1,8 miliar orang akan tinggal di kawasan yang mengalami kelangkaan air secara absolut. Kekurangan air telah berdampak negatif terhadap semua sektor, termasuk kesehatan.

Tapi harus diingat, akhir Juli 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan hak untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia. Melalui proses voting, 122 negara menyetujui resolusi ini, sedang 41 negara menyatakan abstain. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut menandatangani.

Bahkan, dalam laporan program lingkungan PBB menyatakan, sekitar 884 juta umat manusia di bumi tidak memiliki akses ke sumber air bersih. Sekitar 2,7 miliar umat manusia tidak memiliki akses ke sarana sanitasi yang memadai. Dampaknya, sekitar dua juta orang meninggal setiap tahun akibat kekurangan air bersih atau penyakit yang ditimbulkan air yang tercemar.

"Penyakit akibat kekurangan air bersih dan sanitasi menimbulkan korban lebih banyak daripada perang. Diare adalah penyebab kematian nomor dua terbanyak di kalangan anak-anak balita. Kekurangan air bersih membunuh lebih banyak anak-anak ketimbang gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak," demikian pemaparan duta besar Bolivia untuk PBB, Pablo Solon, Juli 2010 silam.

Kembali ke permasalahan krisis air di wilayah yang berlimpah ruah bahan bakunya (sungai Ciliwung & Cisadane--Gunung Salak, Halimun, Gede, Pangrango). Apalagi permasalahan ini sudah diprediksi dua tahun lalu, bahwa tahun 2017, Kota Bogor bakal mengalami krisis air bersih http://regional.kompas.com/read/2015/08/05/16410041/Kota.Bogor.Diprediksi.Alami.Krisis.Air.Bersih.Tahun.2017

Tapi nyaris upaya dan antisipasi yang dilakukan manajemen PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor selama ini tak kunjung membuahkan hasil, yang ada supply air kian tersendat dan keruh. Ada apa dan kenapa direksi yang baru dilantik hasil 'sandiwara' eksekutif (Walikota Bogor) dan legislatif (DPRD) kinerjanya seperti 'tape'.

Puluhan bahkan sudah ratusan miliar APBD Kota Bogor menyanggupi permintaan penyertaan modal, APBN dan Pinjaman Bank Dunia tapi tetap tak mampu menjawab sengkarut permasalahan kebutuhan hajat orang banyak. Mohon jangan buat 'tikus mati di lambung padi' 

Salam

HARYUDI



Hari ini: YUDI mengandalkanmu

YUDI HARYUDI membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto: Ubah Manajemen Pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor". Bergabunglah dengan YUDI dan 28 pendukung lainnya hari ini.