Tolak Tidak Adanya Transparansi Data Vaksin COVID19 dari Pemerintah

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.


Salam

Kami adalah dokter dan peneliti yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dan riset kedokteran. Kami sangat prihatin dengan disinformasi yang tersebar serta keputusan terburu-buru yang dilakukan oleh Pemerintah tentang pengadaan vaksin serta rencana vaksinasi besar-besaran pada bulan November/Desember tahun ini.

Meninjau keputusan terburu-buru tersebut kami ingin memberikan beberapa poin dasar:

1. Seluruh vaksin dari Cina yang didatangkan (Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics) belum ada yang lolos uji klinis fase III sehingga belum ada lembaga otoritas seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan penggunaan vaksin-vaksin tersebut

2. Dalih Emergency Use Authorization (EUA) berpotensi masalah dan tidak boleh dijadikan legitimasi mutlak. Apalagi EUA yang dikeluarkan oleh negara lain tanpa ada analisis data dan pertimbangan yang matang. Contohnya di Amerika Serikat saat EUA untuk obat Hidroksiklorokuin yang dipromosikan oleh Presiden Trump tiba-tiba diterbitkan oleh Food and Drug Administration (FDA) tanpa ada penjelasan ilmiah yang logis. Akhirnya bukti riset terbaru (solidarity trial) menunjukkan obat ini tidak bermanfaat.

3. Vaksin “setengah jadi” ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika timbul efek yang tidak diinginkan. Apalagi tenaga medis menjadi salah satu prioritas pemberian vaksin. Padahal sektor kesehatan sudah terpukul hebat saat pandemi ini.

Oleh beberapa hal tersebut, kami dengan petisi ini mengajukan:

1. Penolakan keras pada keputusan pemberian vaksin “setengah jadi” ini jika tidak disertai transparansi data yang jelas

2. Desakan pada Pemerintah untuk melakukan transparansi data yang dapat diakses oleh peneliti independen dan masyarakat terhadap hasil riset vaksin-vaksin tersebut karena sampai saat ini tidak ada publikasi riset vaksin-vaksin tersebut bahkan hasil sementara sekalipun

3. Jikalau sampai cara untuk menerbitkan EUA harus ditempuh, maka lembaga yang menerbitkannya, dalam hal ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) harus dijamin independensinya. Lalu, Penertbitan EUA perlu disertai transparansi data dan alasan ilmiah yang jelas, agar data yang dihasilkan dari uji klinik fase III tersebut dapat ditelaah bersama oleh peneliti independen lainnya.

4. Penolakan keras terhadap penggunaan vaksin sebagai jalan pintas untuk menutupi kegagalan Pemerintah dalam penanganan berbasis kesehatan masyarakat (3T dan 3M) selama ini

Seharusnya, skandal EUA di Amerika Serikat  menjadi pelajaran supaya Pemerintah Indonesia tidak latah untuk melakukan tindakan tanpa pertimbangan matang yang melibatkan para ahli. Skandal EUA tersebut menunjukkan terlibatnya pihak seperti politisi yang tidak berkompeten dalam bidang riset kesehatan yang ikut-ikutan melakukan pernyataan tentang sains dan riset dapat berpotensi menimbulkan bencana lebih lanjut selain dari masalah pandemi itu sendiri.

Kelatahan dan kegagalan yang sudah tercatat selama ini mulai dari penggunaan rapid test antibody untuk skrining dan prosedur diagnosis (padahal sudah ditentang ahli dan lembaga otoritas seperti WHO), tantangan balik pada riset Profesor dari Harvard sampai klaim oleh Presiden Jokowi tentang sudah ditemukannya obat COVID19 (Avigan dan Klorokuin), seharusnya tidak boleh diulang terus menerus. Hal ini belum termasuk kapasitas tes yang stagnant selama 7 bulan ini dan kemampuan pelacakan kasus yang juga jauh dari kata optimal.

Vaksin bukanlah jalan pintas dan peluru ajaib yang akan menghilangkan COVID19 secara tiba-tiba. Penanganan berbasis kesehatan masyarakat melalui testing, tracing, isolate dan treatment yang telah terbukti berhasil di beberapa negara adalah prioritas utama saat ini.

Kami tidak anti vaksin.

Kami anti vaksin yang belum tentu aman dan efektif dan menuntut adanya transparansi sebelum vaksin-vaksin tersebut diberikan.

Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.

 

Anggota petisi:

dr. Pandu Riono, MPH, PhD

dr. Rizal Nur Rohman

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H. M.H., C.L.A

dr. Yohanes Wibowo, MSc (inisiator)

 

Bahan bacaan:

1. https://theconversation.com/belum-ada-vaksin-yang-aman-dan-ampuh-mengapa-pemerintah-indonesia-buru-buru-vaksinasi-covid-19-mulai-november-147019

2. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04508075?cond=Covid19&cntry=ID&draw=2

3. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04510207?cond=Covid19&cntry=AE&draw=2

4. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04526990