Untuk kampus tercinta, berhenti pertaruhkan demokrasi pengetahuan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Universitas seharusnya menjadi pelindung bagi kebebasan akademik, tetapi tragisnya banyak kampus yang rela memberangus kebebasan akademik dengan dalih tertentu hanya karena takut terhadap intervensi kekuasaan. Sekarang, giliran UI yang melakukannya secara terang-terangan.

Kami kecewa pada:

  1. Sikap Universitas Indonesia yang mengesankan diskusi yang diadakan oleh BEM UI sebagai diskusi liar tidak berizin, meskipun sebuah diskusi tidak selayaknya didefinisikan oleh persoalan prosedural, dan bukannya substansi. Ini juga kemudian mencerminkan pergeseran otoritas akademis dari persoalan keilmuan dan perdebatan ke arah persoalan keamanan, neoliberalisasi, dan sekuritisasi. Dalam situasi seperti itu, ilmu tidak lagi mampu berkembang.
  2. Sikap Universitas Indonesia yang ingin menutup kemungkinan eksplorasi akademis dengan dalil-dalil otoritas tanpa penjelasan yang kuat.
  3. Pernyataan Universitas Indonesia perihal sifat tidak akademis dan tidak mencerminkan etika akademis yang sampai saat ini hanya menjadi alat pengekangan. Tidak hanya pada diskusi BEM UI mengenai rasisme terhadap orang-orang Papua, tetapi juga pada sejumlah diskusi dan pemutaran film yang pernah dibubarkan secara paksa maupun secara halus di dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia.

Atas dasar itu serta surat lampiran dalam petisi ini, kami meminta agar UI mampu dan mau memeriksa kembali asumsi-asumsi keilmuannya, beban ideologis, dan tidak lupa menguatkan komitmen intelektualnya. Kami juga mendukung penuh proses-proses yang berkaitan dengan demokratisasi pengetahuan, yang selama ini lebih sering absen dalam praktik keilmuan di lingkungan Universitas Indonesia.

Silahkan akses draft petisi dan bahan kampanye kami untuk dapat disebarluaskan.

Lampiran:

“Don’t use your data as pillow and go to sleep when you go back... Don’t just use this as a bridge to your own professional opportunities”

Telys Waropen, kepada Eben Kirksey (Kirksey 2012, p. 127)


“In the academic pantheon, reason is predestined to trump intuition, expertise to trump common sense, and conclusions based on the facts to trump what people know from ordinary experience... The mission of anthropology has long been to turn this pantheon on its head. It is to start from the presumption that if anyone knows anything about the ways of the world, then it will be those who have devoted their lives... Armed with this learning, and with the critical perspectives it opens up, we can turn our sights back on the academy and, as it were, cut it down to size by revealing the limitations inherent in its own knowledge practices” (Ingold, 2013, p. 2).

One of the strangest projects of privatization and commodification in the early twentieth-first century has been the movement to commoditize scholarship. Two versions have been surprisingly powerful. In Europe, administrators demand assessment exercises that reduce the work of scholars to a number, a sum total for a life of intellectual exchange. In the United States, scholars are asked to become entrepreneurs, producing ourselves as brands and seeking stardom from the very first days of our studies, when we know nothing. Both projects seem to me bizarre— and suffocating. By privatizing what is necessarily collaborative work, these projects aim to strangle the life out of scholarship. Anyone who cares about ideas is forced, then, to create scenes that exceed or escape “professionalization,” that is, the surveillance techniques of privatization. This means designing research that requires playgroups and collaborative clusters: not congeries of individuals calculating costs and benefits, but rather scholarship that emerges through its collaborations.
(Tsing, 2015, p. 285)

The following study is based on a number of assumptions that should be presented from the beginning. The first assumption is that every scientific or scholarly activity can adopt or express more than one ideological value, and they are not necessarily mutually supportive.

The scholar may or may not be aware of this. Each scholarly discipline is susceptible to the influence of many kinds of mutually incompatible ideologies.
... the social sciences play a role of social criticism of the status quo. Perhaps more correctly, they are thought to have played or should play that role. In many colonial and post-colonial countries, such as Indonesia, the social sciences have been an instrument to assist state-sponsored projects and to provide the political justification for the rationale or the actual implementation of such project.

(Heryanto, 2005, pp. 60; 62–63)

 

Pada 6 Juni 2020, BEM UI melaksanakan sebuah diskusi mengenai rasisme terhadap orang-orang Papua, dan terutama sekali rasisme dalam bidang hukum, yang sayangnya kini tengah dihadapi tujuh orang pemuda Papua di Balikpapan. Diskusi tersebut setidaknya diisi oleh tiga pembicara; Veronica Koman, seorang pengacara yang cukup banyak terlibat dalam proses advokasi hak masyarakat Papua, kemudian Gustaf Kawer yang juga seorang pengacara HAM, dan seorang mantan tahanan politik asal Papua, yaitu Sayang Mandabayan. Namun, setelah diskusi dilaksanakan pihak UI mengeluarkan surat pernyataan yang pada dasarnya menyatakan bahwa pihak kampus, sebagai institusi pendidikan, keberatan dengan diskusi yang dijalankan dan diskusi tersebut tidak mewakili pandangan ataupun sikap kampus. Dalam surat ini, pihak UI setidaknya menyampaikan poin keberatan berupa; menganggap diskusi yang dilaksanakan melanggar peraturan yang berlaku, menganggap diskusi yang dilaksanakan tidak dilandaskan kepada nilai-nilai keilmiahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, serta menganggap bahwa pembicara dalam diskusi tersebut tidak layak.

Dalam kacamata kami, tidak ada yang salah dengan diskusi itu, yang diisi oleh dua orang pengacara dan seorang mantan tahanan politik dari Papua. Pertama, kedua pengacara yang dihadirkan sudah terlibat banyak dalam berbagai kasus hukum yang menyangkut masyarakat Papua. Latar belakang tersebut menjadi sangat relevan dengan bahasan pokok dalam diskusi tersebut, selain itu kedua pembicara juga memiliki pengalaman lapangan yang kuat. Artinya, tidak hanya relevan dan tepat secara akademis, tetapi kedua pembicara juga mampu menghadirkan pengalaman empiris. Kemudian, Sayang Mandabayan, sebagai mantan tahanan politik berhak mewakili dan berbicara untuk dirinya sendiri, sebagai orang asli Papua (OAP).

Dalam situasi seperti ini, sudah tentu kita perlu mempertanyakan kembali apa yang dimaksud oleh rektorat sebagai perilaku non-akademis yang tidak matang. Seorang ilmuwan sosial lain, David Graeber misalnya pernah menyoroti cara kerja akademi seperti ini. Jika kita mengambil posisi optimis, bahwa UI ingin menjamin kualitas riset, maka kerja akademis yang dikerjakan nantinya tidak akan jauh dari replikasi, tanpa kebaruan. Analisis serta perspektif baru soal Papua akan bisa dianggap suatu kerja akademis yang cacat karena beberapa hal. Beberapa di antara kemungkinan yang ada:

  • UI tidak menghendaki adanya kebaruan dalam kajian akademis, semua hal yang baru, akan dicap cacat, atau kurang mumpuni sebab definisi “akademis” dalam surat Humas UI itu mengarah pada bentuk analisis yang bisa direplikasi, bukan yang kritis dan segar.
  • UI tidak menganggap orang Papua sebagai sumber yang kredibel, maka artinya mahasiswa serta Dosen UI tidak sepatutnya melakukan kajian apapun terhadap Papua, karena orang-orang Papua tidak bisa dipertanggungjawabkan pernyataanya.
  • Bukan tidak mungkin, UI sebagai institusi tengah melanggengkan rasisme. Seperti analisis Ibram X. Kendi, ide-ide rasis dapat ditumbuhkan pula oleh mereka yang menjadi korban dari ide-ide rasis itu, dan ketika agama telah membebaskan dirinya dari ide-ide rasis, kemudian universitas dan otoritas pengetahuan menjadi rumah bagi ide-ide rasis itu. Bukan hal yang baru jika kemudian universitas melanggengkan ide-ide rasis, diskriminatif, serta produksi pengetahuan yang rasis.

Dalam surat itu pula, Humas UI mencantumkan soal ketaatan pada peraturan. Pencatuman “sesuai aturan yang berlaku di Indonesia” kami rasa sangat penting dalam komposisi pernyataan Humas UI itu, karena artinya, BEM UI sedang ada dalam posisi yang bisa disamaratakan dengan ketua-ketua BEM Papua dan KNPB yang kini tengah dipersidangkan. Membicarakan Papua memang berat, dan sudah patut menjadi zona hitam dalam diskursus akademis kita: di bawah ancaman tudingan “makar”.

Diskusi dan perdebatan dalam ranah akademis adalah hal yang mutlak harus terjadi. Perbedaan pendapat, pertentang paradigmatik, konseptual, dan sengketa serupa lainnya adalah keniscayaan dalam dunia akademis, begitu dosen-dosen kami yang kritis menjabarkan dunia akademik, yang tentu berbeda dengan akademia yang kami hadapi. Seorang dosen bahkan pernah mengatakan: ​Semoga, kalau kalian nanti menjadi akademisi, struktur kampus ini sudah berubah.

Sikap Universitas Indonesia saat ini ​seolah tidak mendukung adanya diskusi dan perdebatan kritis tersebut. Ini adalah bentuk nyata penyimpangan dari tujuan adanya perguruan tinggi itu sendiri. Kampus seharusnya adalah tempat produksi kaum intelektual, tempat dimana perdebatan tentang ide-ide bisa dan harusnya terjadi. Tidak masuk akal seandainya kampus melarang adanya diskusi dengan tema apapun, apalagi tentang isu kemanusiaan di negara kita sendiri, seperti yang diadakan oleh BEM UI sabtu kemarin. Kecuali, kampus Universitas Indonesia hanya salah satu tempat indoktrinasi ideologi rezim yang berkuasa semata.

Bagi kami, ini membuka selubung permasalahan yang lebih besar, termasuk apa yang oleh Ariel Heryanto dibicarakan sebagai “beban ideologis” dari ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Dalam hal ini, beban ideologis itu tidak hanya tertambat pada ilmu sosial, melainkan juga pada universitas sebagai institusi politis di bawah naungan ideologis negara. Kita pun harus dipaksa untuk kembali merenungi tulisan Gayatri Spivak: ​Can the subaltern speak? Jawabannya sekarang, ​tentu tidak​. Institusi sekelas Universitas pun kini menyebut pendapat-pendapat yang bersimpang haluan dengan pendapat negara, dengan otoritas keamanan yang akrab pada tiap kuliah umum perdana mahasiswa baru, sebagai pendapat yang tidak cocok dilihat secara akademis. Bagi ilmu sosial-humaniora, ini artinya tidak boleh ada data yang menyimpang dari garis haluan negara.

Bagaimana dua orang pengacara yang menerjunkan hidupnya untuk menyelesaikan persoalan hukum di Papua, serta seorang tahanan politik yang jelas mengalami diskriminasi dapat dikatakan inkompeten? Apakah dengan begitu seorang tentara akan lebih kompeten di mata pimpinan universitas dibanding tiga orang individu yang mengalami/melihat langsung diskriminasi itu? Ataukah pandangan ‘objektif’ ​bird-eye view yang sudah begitu lama dikritik dalam ilmu sosial, melalui aneka tulisan dan analisis Donna Haraway, Tim Ingold, Bruno Latour, dan bahkan Anna Tsing, menjadi bentuk pengetahuan satu-satunya yang berlaku di kampus-kampus kita? Apakah pimpinan ingin meniru apa yang Latour (2005, p. 50) sebut sebagai:

...discipline that finds itself scientific when it not only ignores data and replaces it with uncontroversial data from already assembled social forces, but also when it takes the indignant reactions of those who are thus ‘explained’ as what proves the unbearable truth of the critics’ interpretations”

Lanjut Latour, disiplin ilmu seperti itu berhenti menjadi ​empirical dan berubah menjadi ​vampirical.​ Sementara itu, bukankah dengan begitu kampus bukan saja menghalangi kebebasan berbicara, berdiskusi, dan berkumpul, tetapi lebih kejam, bahkan membatasi perkembangan pengetahuan itu sendiri? Di mana-mana, perlawanan terhadap dominasi pengetahuan semacam itu tengah dilancarkan.

Lawan dari kebuntuan ini adalah nalar kritis yang hanya bisa ditumbuhkan dalam suasana kampus yang demokratis dan terbuka. Tapi di mana-mana kami hanya menemukan protokol keamanan, serta protokol diskusi berlapis, dan kini, cap “tidak akademis” dari kampus yang justru sering mengundang aparat militer dan kepolisian, CEO, komedian, motivator bisnis dan influencer untuk memberi kuliah umum dan seminar-seminar, tanpa sendirinya mempertanyakan keluaran akademis dari kegiatan-kegiatan itu.

Kemudian, sikap akademis dan tanggung jawab intelektual macam apa yang diharapkan dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia? Persoalan Papua, seperti Veronika Koman sebut, akan menjadi momok besar bagi semua elemen demokratis. Mereka—represi—akan datang menghampiri kalian, ujar Veronika Koman. Bagi kami, represi itu termasuk juga represi terhadap otonomi kampus dan otonomi pengetahuan yang tidak terikat pada kepentingan negara, pada nasionalisme metodologis yang selama ini masih terus menggelayut di tiap ruang kelas, pada tiap-tiap seminar, dan pada definisi penelitian yang boleh, dan tidak boleh kami lakukan. Sementara kepentingan pengetahuan itu tentu pertama, pada kualitas perkembangannya, masyarakat, serta kepada bumi (yang mencakup elemen biotik dan abiotik di dalamnya--tanah gunung, laut, udara, dan sebagainya), bukan pada segelintir kelompok penguasa.

Nasionalisme dan fasisme metodologis itu pun hadir pada tiap pembubaran diskusi, dan regulasi berlebihan soal bagaimana sebuah diskusi sebaiknya dilakukan di dalam kampus. Kampus yang seharusnya menjadi ranah bebas untuk mahasiswa bertualang, menumbuhkan nalar kritisnya, dipangkas menjadi sekedar ranah mengejar ijazah, tidak lebih tapi mungkin kurang, serta arena berlomba-lomba lulus lebih cepat, bukan mengembangkan pengetahuan.

Akhirnya, kami seolah tidak dididik untuk menjadi seorang intelektual, menjadi sarjana yang cakap dalam standar etika akademis dan tanggung jawab intelektual yang tinggi. Kami cukup lulus dengan cepat, dan punya nilai bagus; serendah itu standar akademis kampus-kampus kita. Tidak semua dosen terlibat dalam jebakan beban ideologis ini. Kami pun mengenal dosen-dosen yang berani berkata benar meski perlu melawan arus, melakukan perlawanan harian dalam tiap pertemuan di kelas, mengajak kami untuk memikirkan ulang ide-ide kami, menumbuhkan keingintahuan dan intelektualitas yang tajam.

Terakhir, kami sebagai mahasiswa, sebagai anggota institusi dan lembaga intra dan ekstra kampus, mendukung terus agar inisiatif-inisiatif seperti yang dilakukan oleh BEM UI untuk menerobos kebuntuan metodologis, ketentuan perdebatan akademis dan tanggung jawab kami sebagai calon-calon intelektual untuk terus berlanjut, melawan narasi-narasi yang anti terhadap produksi pengetahuan yang demokratis. Jika pengetahuan itu memang akan diabdikan untuk masyarakat, maka pengetahuan itu sendiri sudah sejak dari awal harus demokratis. Bukankah kita hidup dalam sebuah entitas sosial yang beragam? Jika pengetahuan menghamba pada satu kelompok penguasa, tidak akan ada lagi yang bisa diharapkan dari pengetahuan, kecuali sebagai instrumen penindasan, juga sebagai data-data serta tulisan yang mengonggok tak berguna bak sampah di pojok ruang berdebu: kampus akan menjadi tempat sampah yang jauh lebih buruk dari menara gading. Tapi ada satu hal yang lebih mengerikan—dan kami akan melawan itu—ketika pengetahuan menjadi alat untuk menyucikan dosa-dosa kekuasaan dan penindasan.

Referensi:
Heryanto, A. (2005). Ideological Baggage and Orientations of the Social Sciences in Indonesia. In V. R. Hadiz & D. Dhakidae (Eds.), ​Social Science and Power in Indonesia.​ Jakarta & Singapore: Equinox & ISEAS.

Ingold, T. (2013). ​Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture​. New York & London: Routledge.

Kirksey, E. (2012). ​Freedom in Entangled Worlds: West Papua and the Architecture of Global Power.​ Durham & London: Duke University Press.

Latour, B. (2005). ​Reassembling the Social​. Oxford: Oxford University Press.

Tsing, A. L. (2015). ​The Mushroom at the End of The World: On the Possibility of Life
in Capitalist Ruin.​ Princeton: Princeton University Press.

Spivak, G. C. (1988). ​Can the subaltern speak?.​ Basingstoke: Macmillan.