Alokasikan Dana DPP menjadi Subsidi Kuota Internet untuk Mahasiswa UGJ Cirebon

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Berdasarkan Surat Edaran Rektor UGJ No: 077/Rektor/III/2020 terkait Pengaturan Teknis Penyelenggaraan WFH dan SFH yang ditujukkan untuk Lembaga, Para Jajaran Rektorat, Dekanat, dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, salah satunya yaitu poin 4 yang menyatakan "Karena ada keterbatasan kuota internet mahasiswa, maka dekan fakultas dan direktur pascasarjana dimungkinkan untuk menyurati orangtua/wali mahasiswa agar mendukung putra putrinya dalam belajar dengan mengalihkan uang jajan dan uang transport untuk pembelian kuota internet yang lebih dari biasanya". Poin ini sangat kontoversial dan menuai banyak protes dari kami mahasiswa karena :

1. Selama masa kuliah online ini kami dituntut untuk terus membayar Dana Perkuliahan (Dana DPP) padahal selama masa Social Distancing ini kami tidak menggunakan fasilitas apapun yang ada di kampus. 

2. Kami mahasiswa keberatan dengan sistem perkuliahan online karena merasa tidak efektif dan para dosen hanya memberikan tugas-tugas tanpa menerangkan dengan jelas materi perkuliahan yang diajarkan. 

3. Selama masa Social Distancing orang tua/keluarga kami merasakan kesusahan dalam kondisi ekonomi karena diharuskan untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Dampak dari itu semua, uang yang diberikan ke kami pun menjadi sedikit apalagi untuk membeli kuota internet untuk menunjang kuliah online. 

4. Ayat (5) pasal 114, Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Swadaya Gunung Jati Nomer : SKEP/025/YPSG/V/2019 tentang Statuta Universitas Swadaya Gunung Jati 2019. "Untuk menjamin prinsip akuntabilitas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas disampaikan kepada masyarakat melalui media massa".

5. UU No. 14 thn 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Oleh karena itu semua, kami Mahasiswa UGJ Cirebon menuntut kepada pihak Rektorat UGJ Cirebon untuk :

  1. Alokasikan Dana DPP menjadi Subsidi Kuota Internet bagi seluruh Mahasiswa UGJ selama masa kuliah online ini berlangsung. 
  2. Evaluasi kinerja para dosen yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal kegiatan belajar mengajar dan hanya memberikan tugas kepada mahasiswanya, agar tidak menerima gaji buta.
  3. Atas dasar poin (4) dan (5), kampus harus transparansi dalam penggunaan dana mahasiswa baik SKS, DPP, Herigistrasi atau uang lainnya, karena kami mahasiswa berhak tau uang kami itu digunakan untuk apa saja. 

Petisi ini dibuat untuk menuntut hak kami dipenuhi oleh pihak kampus sehingga jangan pihak kampus saja yang menuntut kewajiban kami dalam hal pembayaran kuliah. 

Salam Mahasiswa !! 

Salam Mahasiswa yang Menggugat !!