Penuhi Tujuh Gugatan Mahasiswa (TUGUMASA) Undip!

Penuhi Tujuh Gugatan Mahasiswa (TUGUMASA) Undip!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 7.500.


TUGUMASA UNDIP (Tujuh Gugatan Mahasiswa Universitas Diponegoro)
ALIANSI SUARA UNDIP

(selengkapnya di: bit.ly/RasionalisasiTuntutan)

1.     Berikan Potongan Biaya Pendidikan (UKT) Semester Gasal TA 2020/2021 Kepada Seluruh Mahasiswa Universitas Diponegoro.

2.     Transparansi Mengenai Seluruh Kebijakan yang dikeluarkan Universitas Diponegoro.

3.     Memastikan Capaian Pembelajaran Selama Masa Pandemic

4.     Pembukaan Kembali Pembebasan UKT Untuk Mahasiswa Tingkat Akhir Secara Keseluruhan

5.     Menjamin Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Untuk Tendik, Staf, Dan Karyawan Selama Pandemic

6.     Membuat Kebijakan Baru Bagi Mahasiswa Cuti Dilingkunagn Undip Sebagaimana Dalam Permendikbud No. 25/2020

7.     Cabut dan Batalkan kebijakan tentang Kenaikan Biaya Pendidikan (UKT dan SPI) Mahasiswa Baru Undip 2020

Rasionalisasi:

1.       Berikan Potongan Biaya Pendidikan (UKT) Semester Gasal TA 2020/2021 Kepada Seluruh Mahasiswa Universitas Diponegoro.
Undip sebagai PTN-BH. PTN BH diberikan kuasa untuk mandiri atau otonom dalam pengelolaannya termasuk pengelolaan keuangan seperti yang terdapat pada UU no 12 tahun 2012 pasal 65 ayat 3, sehingga sebagai konsekuensi kemandirian tersebut dapat dikatakan pemerintah menyerahkan kewenangan keuangan termasuk di dalamnya adalah sebagaian pendanaan kepada universitas yang artinya universitas seharusnya mempu mebiayai dirinya sendiri melalui layanan atau unit badan usahanya yang dalam hal ini Undip sebagai PTN-BH belum maksimal dan sukses melakukannya karena pendapatan utama non APBN umasih bersumber dari mahasiswa hingga 75%[1] yang jika dibandingkan dengan PTN-BH lainnya seperti IPB yang pembiayaan utama non akademiknya kurang lebih hingga 80% berasal dari badan usaha. Tentunya ketidak maksimalan Undip dalam layanan usaha atau unit usaha tidak bias serta merta dibebankan pada mahasiswa karena kembali lagi pada regulasi peruntukan BPPTNBH yang terdapat pada UU 26 tahun 2016. 

Maka seharusnya Universitas dapat melakukan beberapa hal, di antaranya:

1. Pembebasan UKT 100%

Statement atau tuntutan tersebut hadir karena praduga atau hipotesa bahwa UKT mahasiswa yang dibayarkan tidak terpakai sesuai dengan poin poin yang telah dijabarkan di atas, kemudian statement ini ada juga karena tidak adanya trasnparansi atau laporan keuangan Undip terutama pada masa pembelajaran jarak jauh akibat dari pandemi. Pengembalian 100% ini juga perlu diterapkan pada mahasiswa bidikmisi karena tentu saja mahasiswa Bidikmisi juga membayar UKT yang mana dibayarkan oleh Pemerintah. Besaran dari pengembalian UKT ini berdasarkan pada besaran UKT yang dibayarkan oleh tiap tiap golongan UKT mahasiswa[2].

2.  Pemotongan UKT 50%

Angka 50% ini hadir atas pertimbangan dan rasionalisasi terhadap anggaran belanja dan realisasi belanja berdasarkan Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020. Rasionalisasi point ini selengkapnya dibahas pada Policy Brief Aliansi Suara Undip dengan Judul “Kebijakan UKT UNDIP dimasa Pandemi”

2.       Transparansi Mengenai Seluruh Kebijakan yang dikeluarkan Universitas Diponegoro.
A. Masalah Transparansi Alokasi Dana UKT Dan SPI
Sejak tahun 2013 lalu, UNDIP menerapkan sistem pembayaran biaya kuliah dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sejak adanya pemberlakuan UKT menimbulkan banyak masalah UKT pemberlakuan UKT di UNDIP dengan status Perguruan Tinggi Negeri(PTN). Dahulu sebelum adanya pemberlakuan UKT di tiap Universitas PTN, PTN sangat digemari karena murahnya biaya dan kualitasnya yang unggul. Kini dengan adanya UKT, pandangan PTN murah tidak lagi ada. Biaya kuliah di PTN sama mahalnya seperti PTS. Maka banyak protes di sana sini terkait UKT. Akan lebih banyak masyarakat takut kuliah karena melihat biayanya saja sudah geleng-geleng kepala. Bahkan, misalnya saja seluruh orangtua mahasiswa termasuk golongan mampu, nominal UKT tersebut dianggap terlalu berlebihan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi setiap alokasi Dana yang digunakan oleh UNDIP termasuk di pembayaran UKT ini. Bukannya memberi keringanan uang kuliah tapi malah berdampak pada melambungnya biaya kuliah.

Seperti telah diketahui bersama, biaya bukanlah perkara sepele yang dapat dengan mudah ditentukan, biaya merupakan pertimbangan utama selain minat dan kemampuan akademik. Dalam pembayaran UKT tidak semua orangtua mahasiswa akan mampu membayarnya dengan nominal tinggi seperti saat ini. Di sisi lain para mahasiswa lebih memilih untuk kuliah di PTS daripada PTN meskipun sudah dikatakan Lolos masuk dan masuk dari berbagai jalur tetapi yang menjadi permasalahan ada di segi nominal UKT yang sangat mahal.UKT sendiri adalah sistem baru dari pemerintah yang masih sangat awam di mata masyarakat. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar terkait sistem pembayaran kuliah per semester ini. Sistem UKT diberitahukan setelah adanya penetapan UKT di laman web universitas. Setelah mengetahui Penetapan UKT untuk setiap mahasiswa dan menyampaikan pada orang tua, sontak saja semua mahasiswa termasuk orang tua kaget dengan biaya kuliah yang sangat tinggi belum lagi bagi mahasiswa jalur UM yang dikenai biaya SPI yang tak jelas sistem pengaturan biayanya untuk tiap jurusan. Banyak para orangtua mahasiswa yang merasa dirugikan karena pengumuman biaya UKT diumumkan setelah pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN di 2013 lalu. Alangkah lebih baik jika biaya UKT diumumkan ketika pendaftaran PTN dibuka. Dengan begitu, orang tua tidak akan kaget dan keberatan dengan biaya UKT, karena mahasiswa dan orangtua bisa memilih universitas dengan biaya UKT yang cukup terjangkau oleh kemampuan ekonomi orang tua. Tentu juga tidak melupakan kualitas dalam memilih universitas.

B.    Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Kebijakan Undip
Memasuki tahun 2017, Universitas Diponegoro menyandang predikat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Perubahan itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015. Predikat PTN-BH untuk Universitas adalah salah satu bentuk kepercayaan dari Pemerintah pada suatu Universitas dalam memberikan otonomi di bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu kita harus paham konsep dari PTN BH itu sendiri.

 Secara umum, konsep PTN-BH akan memberikan otonomi pada bidang akademik dan non-akademik yang luas kepada PTN. Pasal 65 ayat (3) UU Dikti menyatakan bahwa PTNBH memiliki: (a) kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; (b) tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; (c) unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; (d) hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; (e) wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan; (f) wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan (g) wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Dilihat dari status Undip yang sudah menjadi PTN-BH memang memberi dampak baik bagi pihak undip tetapi tidak menutup kemungkinan banyak memiliki banyak dampak negatif terlebih pada mahasiswa dikarenakan Ketakutan terhadap lahirnya konsep PTN-BH ini adalah pembebanan biaya kuliah yang memberatkan mahasiswa. Alasannya karena PTN-BH otonom dalam pengelolaan keuangan. Tidak mengherankan bila konsep PTN-BH memuluskan agenda globalisasi, termasuk komersialisasi pendidikan. Sistem pendanaan pendidikan selayaknya tetap dalam kendali pemerintah, yaitu mengelola pendapatan negara dengan baik untuk pendidikan seperti Pemenuhan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak seharusnya berdampak pada subsidi pendidikan. Di sisi lain, keleluasaan PTN-BH untuk mencari sumber dana dengan membentuk badan usaha, dinilai baik dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tetapi tidak berarti bahwa pemerintah lepas tangan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah harus bertanggung jawab sesuai amanah konstitusi, termasuk memberikan subsidi. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep PTN-BH akan melonggarkan akses PTN dalam mendapatkan sumber pendanaan selain dari pemerintah, termasuk dengan membuat unit usaha. Pendapatan dari usaha tersebut dapat digunakan langsung PTN-BH tanpa menyetor terlebih dahulu ke kas negara.

Penanggulangan dana melalui unit-unit bisnis PTN-BH harus dikelola dengan baik. Tetapi pasti akan terjadi kemungkinan keadaan di mana unit usaha tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan dana, sehingga pembebanan biaya dialihkan ke SPP mahasiswa. Dikarenakan ini merupakan persoalan dana. Oleh karena itu unit-unit bisnis harus diperbanyak agar tidak berujung pada kenaikan SPP. dan tata kelola harus bagus, sehingga akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana yang diiringi manajemen pimpinan untuk mengelola semua potensi yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Seperti yang dijelaskan pada salah satu website UNDIP yaitu http://ppid.undip.ac.id/ bahwa ada informasi yang dapat diakses oleh public.

Maka dari Website ini adalah salah satu jalan yang mudah dan terbaik untuk memberikan transparansi pengelolaan keuangan oleh Undip dan semestinya Transparansi anggaran dan kebijakan merupakan kewajiban rektorat. Dengan adanya transparansi rencana Anggaran dan kebijakan diharapkan mahasiswa secara umum bukan hanya membayar rutin karena harus mengikuti perkuliahan tetapi juga mengetahui mengenai kemana arah biaya pendidikan tersebut dialokasikan oleh pihak rektorat.

B.    Keterbukaan informasi mengenai masterplan yang akan yang akan menjadi acuan dalam pembangunan UNDIP
  Terkait dengan status UNDIP mulai di tahun 2017 telah menyandang predikat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) akan memberikan keleluasaan suatu Universitas dalam memberikan otonomi di bidang akademik maupun non-akademik dan termasuk di pembangunan serta masalah master plan di Universitas Diponegoro.

                    Secara umum, konsep PTN-BH akan memberikan otonomi pada bidang akademik dan non-akademik yang luas kepada PTN. Pasal 65 ayat (3) UU Dikti menyatakan bahwa PTNBH memiliki: (a) kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; (b) tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; (c) unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; (d) hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; (e) wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan; (f) wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan (g) wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Menanggapi mengenai otonomi, pentingnya transparansi dalam pengelolaan kampus. Untuk itu, setiap aturan yang dibuat oleh pihak kampus harus melibatkan dan diberitahukan kepada mahasiswa. Prinsip transparansi telah telah ditegaskan UU Dikti dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Karena setiap perguruan tinggi diberikan kebebasan dalam menentukan standar-standar umum, sehingga harus dilakukan pengawasan yang ketat. Dari aturan PTN-BH yang ada terlihat bahwa diharuskannya Transparansi dan keterbukaan informasi dari setiap aspek termasuk dari masterplan yang akan menjadi acuan pembangunan di UNDIP. Karena sudah banyak ketimpangan pembangunan dan isu untuk pembangunan gedung kampus maka dari ini Transparansi harus lebih jelas dan bisa dilihat oleh semua pihak termasuk mahasiswa maka seharusnya digunakan website resmi UNDIP sebagai pusat informasi yang akurat dan kredibel adalah hal yang sudah semestinya. Sudah seharusnya media seperti ini dapat mempermudah akses semua orang untuk mendapatkan informasi maupun pemberitahuan masterplan UNDIP.                      

Bila melihat website www.kampusundip.com sudah memberi informasi bahwa akan dilakukan pembangunan gedung baru bagi Fakultas Sains dan Matematika serta gedung Sekolah Vokasi. Tetapi dari informasi masterplan tersebut tidak tidak transparan dijelaskan misalnya: kapan pastinya pembangunan dilaksanakan, berapa anggarannya, kapan pengerjaan dimulai, dan target selesai, serta analisis terhadap pembangunan mana yang harus dibangun dahulu. Sebagai contoh untuk Gedung Sekolah Vokasi, terlihat ada keterlambatan waktu pembangunan dan mangkrak selama 3 bulan dari bulan desember, kemudian Progres yang terlihat masih di peletakan batu pertama. Timbul stigma terhadap rektorat yang terkesan mengabaikan pembangunan atau kurangnya pemerhatian rektor terhadap pembangunan gedung kampus UNDIP termasuk dari segi revitalisasi gedung. Maka UNDIP sebagai salah satu universitas besar yang ada di Indonesia saat ini sedang mengalami ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang tidak merata tersebut diperparah dengan tidak adanya informasi yang jelas dan rutin mengenai masterplan perencanaan pembangunan yang ada di UNDIP.

Dalam peraturan MWA nomor 02 tahun 2018 pasal 6 ayat 1 dan 7 dijelaskan bahwa (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu sistem perencanaan Undip dilakukan dengan membuka diri terhadap hak seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Undip sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dan (7) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu sistem perencanaan Undip dilakukan dengan memperhatikan hak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan.

Kemudian dalam UU No.14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik  yaitu pada BAB III (Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi  Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik) di pasal  Pasal 4 dijelaskan bahwa (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak:  a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4)  Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Maka dari itu mahasiswa juga memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai sistem perencanaan di UNDIP dan berhak untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksudkan di peraturan tersebut dengan cara transparansi yang baik. Transparansi ini harus dapat terlihat jelas dan dapat diakses oleh mahasiswa dari website undip agar para mahasiswa tidak menimbulkan stigma berlebihan pada rektorat dalam setiap masterplan acuan pembangunan yang ada di UNDIP

 

3.       Memastikan Capaian Pembelajaran Selama Masa Pandemic
A.    Landasan Yuridis:
1.         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2.         Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro

3.         Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 209/Per/Un7/2012 dan Nomor 4 Tahun 2020

4.         Surat Edaran Rektor UNDIP No. 9/UN7.P/SE/2020 tentang penanggulangan Virus Corona (Covid-19)

5.         Surat Edaran Rektor UNDIP No. 14/UN7.P/SE/2020 tentang penjelasan lebih lanjut mengenai penanggulangan Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan Universitas

6.         Surat Edaran Rektor UNDIP Nomor 20/UN7.P/SE/2020 tentang Kegiatan Perkuliahan Selama Masa Pandemi Covid-19

7.         Surat Edaran Rektor UNDIP Nomor 23/UN7.P/SE/2020

8.         Surat Edaran Rektor UNDIP kepada seluruh Dekan Fakultas dan Sekolah, dengan nomor 2006/UN7.P/TU/2020

9.         Surat Edaran Rektor UNDIP Nomor 37/UN7.P/SE/2020 tentang Pola Perkuliahan semester gasal TA 2020/2021

10.     Rencana Strategis Universitas Diponegoro 2020-2024

11.     Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada 15 Juni 2020

 

Inkonsistensi universitas dalam membuat kebijakan terkait dengan kegiatan akademik mahasiswa membuat mahasiswa khawatir akan tidak terpenuhinya capain pembelajaran lulusan terutama untuk mahasiswa yang lulus di tahun 2020 dengan mengetahui sebagian besar/keseluruhan kuliah di tahun 2020 dilakukan melalui daring. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan[3] adalah hak mahasiswa yang sudah sepantasnya Universitas Diponegoro penuhi.

B.    Saran dan Rekomendasi
1.      Universitas mengeluarkan kebijakan teknis yang dapat mendukung tercapainya keberhasilan perkuliahan tanpa membatasi durasi kuliah daring serta mencarikan berbagai alternatif metode pembelajaran yang efektif sehingga Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan terpenuhi.

2.      Universitas memastikan kuliah praktik/studio/lapangan/bengkel maupun Kuliah kerja lapangan yang tidak dapat digantikan dengan metode online untuk segera bisa dilaksanakan secara offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada sehingga tidak memperpanjang masa kuliah mahasiswa

3.      Universitas memastikan subtitusi kuliah praktik/studio/lapangan/bengkel yang dapat digantikan dengan metode online dilakukan secara proporsional

4.      Jika keberjalanan kerja praktik terhambat maka harus dicarikan solusi yang paling baik sehingga tidak menghambat kelulusan mahasiswa yang berakibat semakin panjangnya masa kuliah dan tidak membebankan segala sesuatu kepada mahasiswa seorang

5.      Optimalisasi fasilitas Undip yang bekum dilengkapi fitur video conference (platform SSO) serta pelatihan tenaga pendidik dalam rangka kelancaran pembelajaran mahasiswa sehingga tidak ada alasan kuliah mahasiswa tidak maksimal karena terbatasnya durasi pertemuan daring di beberapa platform lain maupun kurang mahirnya tenaga pendidik dalam penggunaan teknologi.

6.      Pemberian bantuan gawai/laptop/fasilitas pendukung perkuliahan kepada mahasiswa yang tidak memiliki fasilitas penunjang perkuliahan tersebut.

 

4. Pembukaan Kembali Pembebasan UKT Untuk Mahasiswa Tingkat Akhir Secara Keseluruhan

Melihat kembali dari adanya pola pembelajaran yang di paparkan oleh Kemendikbud mengenai apakah mahasiswa dapat beraktivitas kembali secara normal di kampus? Kemendikbud menjelaskan bahwasanya pemimpin Perguruan Tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti 1.) penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis dan disertasi. 2.) tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa. Oleh karena itu, disini perlu penegasan terhadap kebijakan pola pembelajaran dari Universitas Diponegoro mengenai metode dari mata kuliah teori dan mata kuliah praktik, Prof. Yos Johan Utama, S.H., sendiri sudah memastikan bahwasanya kedua mata kuliah tersebut dilaksanakan secara daring. Hal ini menjadi polemik bagi mahasiswa yang ingin ke kampus melaksanakan kegiatan penelitian di laboratorium, bengkel, studio, dan kegiatan akademik/vokasi dan khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir yang ingin menyelesaikan tahap skripsi, tesis, dan disertasi menjadi terhambat untuk segera menyelesaikan pada tahun ini.

Point perihal mahasiswa di masa akhir kuliah pada peraturan dan perintah Kemendikbud mengenai pembayaran paling tinggi 50% UKT jika mahasiswa mengambil kurang dari sama dengan 6 SKS pada semester 9 bagi mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan (S1, D4) serta pada semester 7 bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D3). Kebijakan dari Kemendikbud atas tindaklanjut oleh mahasiswa tingkat akhir pada Universitas Diponegoro berdasarkan catatan pribadi MWA UM bahwasanya Universitas Diponegoro mengikuti atas peraturan dan perintah dari Kemendikbud yang disampaikan pada konferensi pers, disini menegaskan bagi mahasiswa tingkat akhir selain dari Semester 9 dan Semester 7 tidak termasuk dari adanya kebijakan tersebut, tetapi ada perbedaan disini, peraturan dan perintah dari kemendikbud bagi semester 9 diperuntukkan bagi program sarjana dan sarjana terapan (S1, D4), Universitas Diponegoro memberlakukan hanya untuk Program Sarjana (S1), hal ini tidak selaras atas peraturan dan perintah dari arahan Kemendikbud. Bukan hanya itu, implikasi atas kebijakan ini berkutat pada ada nya pengklasifikasian dari penerapan kebijakan atas pembayaran paling tinggi 50% Uang Kuliah Tunggal (UKT), mengakibatkan mahasiswa tingkat akhir semester yang tidak termasuk pada pengklasifikasiannya tidak bisa mengikuti peraturan dan perintah dari Kemendikbud.

5. Menjamin Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Untuk Tendik, Staf, Dan Karyawan Selama Pandemik Covid-19.

 

Pada SE nomor 36/UN7.P/SE/2020 tentang Protokol Tatanan Normal Baru di Lingkungan Undip periode Juni-Juli 2020, memang sudah diatur dengan cukup detail mengenai bagaimana protokol harusnya dilaksanakan. Dalam kebijakan tersebut sebagai upaya undip dalam meminimalisir penyebaran yaitu dengan memberi batas maksimal tendik/dosen dsb untuk masuk kantor hanya maksimal 3 hari dalam seminggu. Selain itu diatur pula mengenai kriteria umur yang tetap boleh bekerja dengan datang ke kantor. Meskipun sudah diatur dengan cukup detail, namun dalam kebijakan tersebut Undip belum sepenuhnya bertanggung jawab atas resiko yang terjadi bagi pegaiwainya baik itu dosen, tendik, petugas kebersihan, petugas keamanan dsb. Misalnya point yang berbunyi “Tanggung jawab hukum dan resiko lainnya bagi pegawai sebagaimana termaktub dalam SE 36/UN7.P/SE/2020 yang bekerja di kantor maupun dari rumah/tempat tinggal menjadi tanggungjawab pribadi”. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat resiko yang terjadi berkenaan dengan pekerjaan yang ditempuh oleh civitas akademika terkait, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Universitas, pun yang dilakukannya demi tetap terlaksananya pelayanan yang baik.

Rekomendasi:

Ø  Memastikan terlaksananya protokol tatanan normal baru di lingkungan undip dengan menjamin kesehatan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, petugas keamanan, petugas kebersihan dsb yang harus datang ke kantor (universitas) dengan terfasilitasinya APD (face shield, masker, hand sanitizer, sarung tangan dsb)

Ø  Meminta pihak universitas memfasilitasi dosen pengajar dalam melaksanakan tugas WFH perkuliahan melalui daring, misalnya memberikan subsidi kuota internet. Supaya terjaminnya kualitas pendidikan di masa pandemic.

Ø  Tersedianya sarana penunjang pencegahan penyebaran covid-19 didalam kampus.

Ø  Universitas bertanggung jawab terhadap resiko yang terjadi akibat dari pekerjaan yang dilaksanakan baik dirumah maupun dikantor.

 

 

 

 

6. Membuat Kebijakan Baru Bagi Mahasiswa Cuti Dilingkunagn Undip Sebagaimana Termaktub dalam Permendikbud No. 25/2020

Masih dengan hal yang sama, alasan mengapa Undip mewajibkan mahasiswa yang mengajukan cuti untuk mebayar sebesar 50% dari biaya pendidikannya, sedangkan mahasiswa yang cuti tidak menikmati fasilitas kampus sebagaimana mestinya. Kita ketahui bersama bahwasannya terdapat biaya langsung dan biaya tidak langsung. Terhadap biaya langsung merupakan biaya operasional yang yang terkait langsung dengan penyelenggaraan program studi. Biaya langsung terdiri dari 4 jenis, diantaranya: 1) kegiatan kelas, 2) kegiatan laboratorium/ studio/ bengkel/ lapangan, 3) kegiatan tugas akhir/skripsi, 4) bimbingan konseling dan kemahasiswaan. Jika diasumsikan maka mahaiswa yang mengajukan cuti tidak dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang semestinya di dapat. Kemudian, dengan dikeluarkannya permendikbud tersebut, hendaklah Undip sesegara mungkin mengeluarkan sebuah peraturan khusus mengenai cuti dalam bentuk sebuah Peraturan Rektor sehingga terhadap mahasiswa yang cuti memiliki payung hukum dan aturan pelaksanaan yang jelas. Tentunya terhadap mahasiswa yang memohon mengajukan cuti tidak dibatasi dengan hal-hal syarat khusus sebagaimana yang sudah dibahas diatas. Melainkan syarat tersebut juga dapat disesuaikan dengan kondisi atau keadaan mahasiswa yang memang tidak bisa dihindari sehingga tujuan adanya cuti yang termaktub dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2020 manfaatnya dapat dirasakan oleh mahasiswa Undip secara luas.

 

7. Cabut dan Batalkan kebijakan tentang Kenaikan Biaya Pendidikan (UKT dan SPI) Mahasiswa Baru Undip 2020
 

Pendidikan sejatinya merupakan hak daripada seluruh rakyat, hal ini termaktub di dalam konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Cita-cita mulia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di tumpah ruahkan di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi sebuah amanah yang wajib diwujudkan dan diperjuangkan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dengan demikian, akses dan kemudahan akan pendidikan baik pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi merupakan hal mutlak yang harus diwujudkan oleh Negara. Namun, cita-cita mulia serta amanah suci daripada konstitusi tidak berbanding lurus dan tidak sejalan dengan kondisi pendidikan pada hari ini khususnya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan yang semakin mahal menutup akses pendidikan bagi mereka kaum-kaum yang termarginalkan dan tertindas oleh sistem biaya pendidikan tinggi yang tidak lagi adil dan berkemanusiaan.