Petition Closed

Pejabat publik di Indonesia telah berulang kali memberikan pernyataan-pernyataan misoginis yang melukai perempuan. Contoh terakhir adalah ucapan misoginis yang dinyatakan oleh M.Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang seorang siswi korban perkosaan berumur 14 tahun. Ucapan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Mendikbud perlu dituntut akuntabilitasnya. Bila anda setuju bahwa ucapan pejabat publik yang merendahkan kaum perempuan perlu dituntut maka tanda tangani petisi ini. Setiap jumlah tanda tangan yang terkumpul akan segera diinformasikan secara otomatis ke email akun Mendikbud.

Letter to
Mendikbud M.Nuh
KEMENDIKBUD M NUH, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
PERNYATAAN PELITA UI

PELITA UI mengecam pernyataan Mendikbud M.Nuh yang menyatakan bahwa korban perkosaan, SA, 14 tahun, kemungkinan adalah siswi nakal dan hanya mengaku diperkosa.

Kutipan selengkapnya berbunyi :

“Akan tetapi dalam kondisi tertentu bisa saja karena kenakalannya maka sekolah mengembalikannya ke orangtuanya. Soalnya ada yang sengaja, kadang-kadang ada yang sama-sama senang, ngakunya diperkosa.” (Republika, 11 Oktober 2012).

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Mendikbud mengklarifikasi pernyataannya dengan berkelit bahwa kutipan yang ada di harian Republika merupakan “miscontext”. Konteks yang hendak ia sampaikan adalah bahwa sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan pendisiplinan. “Bisa dibayangkan kalau sekolah tidak punya kewenangan menegakkan disiplin apa jadinya, jadi itu konteksnya. Tentu anak tetap harus dilindungi.” (Detiknews, 15 Oktober 2012).

PELITA UI berpendapat pernyataan yang melecehkan korban perkosaan tidak dapat dibenarkan terutama bila diucapkan oleh seorang pejabat publik apalagi Mendikbud. Perlu diketahui bahwa perkosaan adalah pemaksaan, pengrusakan terhadap organ paling sensitif perempuan, perendahan terhadap ketubuhan perempuan, yang berakibat trauma fisik dan psikologis yang berat dan tidak terhapuskan sepanjang hidup. Perkosaan bukanlah sekedar kejahatan kesusilaan akan tetapi juga kejahatan terhadap orang karena bisa mengancam nyawa (crime against person).

PELITA UI beranggapan bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Mendikbud justeru semakin tidak mengundang simpatik, tidak mengandung kejujuran, dan tidak mengakui kesalahan ucapan yang dilakukannya.

PELITA UI menyayangkan bahwa pernyataan yang tidak mendidik justeru diucapkan oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang seharusnya memiliki wawasan humaniora yang luas dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia termasuk Hak Azasi Perempuan. Seorang pendidik seharusnya memberikan pencerahan dan contoh yang baik kepada masyarakat. Pernyataan-pernyataan misoginis dari seorang pejabat publik tidak dapat ditolerir.

PELITA UI menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan misoginis yang diucapkan oleh pejabat publik bukan saja merupakan penghinaan terhadap kaum perempuan yang terdiri dari lebih setengah populasi Indonesia namun juga telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan, dan mempertanyakan integritas pejabat publik.

Oleh sebab itu, PELITA UI menuntut:

1. Akuntabilitas pernyataan misoginis pejabat publik.
2. Pernyataan maaf terbuka Mendikbud kepada korban dan kaum perempuan Indonesia.
3. Sanksi tegas kepada pejabat publik atas ucapan-ucapan yang melecehkan korban dan kaum perempuan Indonesia.

Jakarta, 16 Oktober 2012

PELITA UI (PEREMPUAN LINTAS FAKULTAS UNTUK REFORMASI PENDIDIKAN)
www.pelitaui.com