Hapus Sistem Zona Pendidikan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


KISRUH DAN DISKRIMINASI SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB ). 

 

  Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 dan 2019 ( lebih parah 2019 )., telah memicu kekacauan di sejumlah daerah, adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dianggap sebagai muara kegaduhan dan keresahan tersebut, dan mundurnya kualitas Dunia pendididikan serta proses belajar mengajar, Akibat system zonasi ini, Munculnya ribuan SKTM SKTM Palsu, diskrimasi,serta Nilai ujian sekolah akhir yang diadakan diknas sudah tidak berlaku lagi, bahkan ada yg sampai bunuh diri.

 

  Nampaknya, saat ini kualitas sekolah negeri, baik SDN,SLTPN dan SMAN, yg mungkin akan merembet terhadap kualitas pendidikannya di tentukan Dengan adanya zonasi, sebab nilai tinggi NEM belum tentu dapat masuk sekolah negeri, lihat saja, nilai Nem rendah, dpt menggeser nilai Nem tinggi dg adanya system zonasi tersebut. 

 

   Sedangkan sistem zonasi, setiap sekolah negeri minimal dapat menerima 90 persen calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Sisanya, sebanyak 5 ( lima ) persen untuk jalur prestasi dan lima persen lagi untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam atau sosial dan - anak pejabat karena mutasi, mereka dapat jatah jalur khusus (munculnya diskriminasi tersistem ).

Apakah dibenarkan dunia pendidikan di tentukan oleh jabatan, Belum lagi, dengan adanya sistem zonasinasi, muncul dan maraknya Sktm sktm palsu , demi agar putra putri mereka dapat melanjutkan ke sekolah negeri.

 

  Hal yg juga menjadi keresahan warga dan dunia pendidikan adalah menurunnya siswa siswa baru yang masuk dan mendaftar ke sekolah swasta, karena mereka berebut alokasi pagu zonasi. Apakah hal ini tidak akan mematikan sekolah sekolah swasta jika karena jarak saja dapat masuk negeri, tanpa melihat nilai pendidikan lagi.

 

Jika demikian, kenapa dan mengapa sekolah harus susah payah mengadakan proses belajar mengajar hingga tuntas, sampai mengadakan les belajar mengajar di luar jam sekolah segala macam agar nilainya bagus dan tinggi,  namun jika pada ujung ujung nya dan akhirnya, nem rendah bisa masuk negeri dengan adanya pagu zonasi dan sktm, Bisa jadi kualitas pendidikan nantinya tidak di ukur oleh Kualitas anak didik lagi, melainkan diukur oleh zonasi terdekat calon siswa dengan sekolah negeri tersebut. 

( radius terdekat dengan sekolah negeri tersebut ).

 

Lebih parahnya lagi, akibat dari kebijakan zonasi ini, ad beberapa orang tua yg drop, dan bahkan ada siswa yg tidak mampu dan  berprestasi ,namun tidak mau melanjutkan sekolah, karena pilihan sekolah yang di inginkan tidak menerimanya, ( nilai nem tersembunyi, hanya diminta menentukan sekolah yang jadi pilihan utama dan ke 2, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena system zonasi ini (zonasi jarak yang jauh ).

 

 Mengapa aturan dan kebijakan ini, sebelum diberlakukan tidak di ujicoba dulu sebelumnya, apa pengaruhnya, akibat yang ditimbulkan dan sebagainya, oleh pembuat dan pemangku kebijakan, dalam hal ini diknas dan jajarannya, utamanya menteri pendidikan. mengapa sudah kisruh kejadian,baru pak menteri mengakui dan mengatakan adanya beberapa kesalahan dalam hal penerimaan siswa baru.

 

TERULANG dan TERULANG LAGI... dari TAHUN KE TAHUN.. TAHUN KEMARIN JG DEMIKIAN...TAK ADA TANGGUNG JAWAB MORAL DARI DIKNAS dan INSTANSI TERKAIT.

 

#Kajiansantripojokpinggirkali

Ngopi yuk,karo ngenteni surat sakti lan delok tipi. ( balbalan).