Tolak RUU KUHP yang Diajukan oleh DPR yang berdampak kepada Kejahatan Korupsi di Indonesia

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Dukung Petisi Ini Agar RUU KUHP ditolak sehingga KPK bisa bekerja dengan baik memberantas Korupsi di Indonesia

Pandangan KPK terhadap RUU KUHP

KPK mendukung upaya memperbaharui aturan hukum pidana secara umum agar penegakkan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif. Namun, KPK berharap pengesahan RUU KUHP tidak berakibat pada pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan dalam draft RUU tersebut terdapat pasal-pasal tindak pidana korupsi yang masih dipertahankan di RUU KUHP. Hal ini dipandang beresiko memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi. Pada Rabu (30/5) KPK menyatakan pandangan terhadap RUUKUHP.
.
KPK telah mengirimkan lima surat kepada Presiden, Ketua Panja RKUHP DPR dan Kemenkumham, yang menyatakan sikap menolak dimasukkannya tindak pidana khusus kedalam RKUHP. Tindak pidana korupsi tetap diatur dalam UU khusus diluar RKUHP. Penolakan ini berangkat dari beberapa persoalan seperti :

1. KPK mendapatkan mandat memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU tipikor. Sementara RKUHP tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK. Disamping itu aturan-aturan yang diadopsi dari UNCAC seperti korupsi sektor swasta beresiko tidak dapat ditangani oleh KPK

2. Adanya disparitas ketentuan UU Tipikor dengan RKUHP seperti :
a. RKUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
b. RKUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif
c. RKHUP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi
d. Beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam bab tindak pidana umum RKUHP
e. UU Tipikor lebih mudah direvisi ketimbang KUHP
f. Terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi
g. Tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur diluar KUHP kedalam RKUHP

3. Kodifikasi RKUHP tidak berhasil mensistematisasi dan menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang

KPK menghargai semangat untuk mengkonsolidasi dan mensistematisasi RKUHP. Namun karena upaya tersebut dalam rangka efektifitas penegak hukum, maka seharusnya kepentingan penegak hukum menjadi prioritas. Dalam konteks pemberantasa korupsi, KPK berpandangan pengaturan delik korupsi secara keseluruhan dalam UU tipikor dinilai lebih efektif. Agar RKUHP tidak berlarut-larut, maka KPK mengusulkan pemerintah untuk mengeluarkan delik-delik khusus seperti: Tipikor, Narkotika, Pelanggaran HAM, Pencucian Uang, diatur diluar RKUHP.
.
KPK kembali mengingatkan pada semua pihak, bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa serta berdampak buruk pada bangsa ini. Sikap dan aturan yang memperlemah pemberantasan korupsi tentu akan berakibat buruk pada masa depan bangsa Indonesia.



Hari ini: Irfan mengandalkanmu

Irfan Effendi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Tolak RUU KUHP yang Diajukan oleh DPR yang berdampak kepada Kejahatan Korupsi di Indonesia". Bergabunglah dengan Irfan dan 66 pendukung lainnya hari ini.