Petition update

Duh, Berita Duka! Omnibus Law Cilaka itu Resmi Menjadi UU 11 Tahun 2020

Arifsyah M Nasution
Banda Aceh, Indonesia

Nov 2, 2020 — 

Ibu/Bapak dan Teman-teman Pejuang Demokrasi Indonesia,

Berita duka yang mendalam bagi kedaulatan rakyat, demokrasi, lingkungan, kemanusiaan serta keadilan sosial dan ekonomi Indonesia.

Pembajakan negara dan pengkhianatan paling brutal terhadap Pancasila dan UUD 1945 terus berlangsung di era Pemerintahan Jokowi dengan culasnya prosesi penyusunan, pembahasan, pengesahan paripurna di DPR RI (5 Oktober 2020), utak-atik pasca pengesahan paripurna, dan resminya Omnibus Law Cilaka menjadi UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah ditanda-tangani Presiden.

Senin, 2 November 2020, di tengah terus berlanjutnya gelombang aksi buruh dan rakyat sebagai ekspresi penolakan terhadap Omnibus Law Cilaka, Jokowi malah dan telah menandatangangi undang-undang sapu jagat tersebut. Dengan itu pula undang-undang penuh kontroversial nan penuh luka itu tersebut resmi berlaku dan menjadi UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Baca juga pemberitaan CNN Indonesia di sini dan di sini).

Berita duka ini tentu tidak diharapkan, tetapi juga tidak mengejutkan. Itulah wujud dari sikap dan sebenar-benar watak pemerintahan Jokowi di periode keduanya menjabat (2019-2024).

Berita duka ini semakin jelas menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang lebih mendengar, melayani serta berpihak kepada (kerakusan) oligarki dan kepentingan investasi asing.

Narasi semu keberpihakan pemerintahan Jokowi terhadap pekerja, pencari kerja, generasi muda, rakyat serta usaha skala kecil dan menengah hanyalah pemanis yang tentu saja gagal total dalam menyamarkan adanya konflik kepentingan dan kebijakan yang lebih menguntungkan elit dan oligarki.

Jika benar-benar berpihak pada segenap rakyat, Omnibus Law Cilaka tidak hadir dengan cara dan substansi yang malah mengaburkan banyak hal, sarat kepentingan elit oligarki serta sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.

Pernyataan #MosiTidakPercaya dan #PembangkanganSipil yang telah bergema dalam setahun terakhir tidak hanya semakin layak menjadi pilihan perjuangan politik strategis setiap warga negara, tetapi juga menjadi kunci gerakan moral dan intelektual untuk mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah dengan sangat sukses dibajak oleh elit dan oligarki.

Sebagai pengingat Sumpah Rakyat 2020, menarik juga kembali mendengarkan orasi rekan Asfinawati, Ketua Umum YLBHI, pada 28 Oktober 2020 lalu untuk terus merawat semangat dan solidaritas gerakan rakyat Indonesia.

Harapan memang sudah lama pupus. Pemerintahan Jokowi memang sedari awal sangat patut diragukan serta sangat patut tidak bisa dipercaya apalagi diharapkan untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 dengan jujur, amanah, cerdas dan sebenarnya.

Menurut saya, sebagai warga negara, (jika) hanya memilih diam ---dan merasa biasa-biasa saja atau bahkan senang secara sadar tertipu berkali-kali terhadap pemerintahan yang cenderung khianat, antikritik, pongah dan kerap gagal mendengar suara hati nurani rakyat--- adalah sebuah ironi dan kesialan.

Untuk itu, mari kita terus sinergikan dan rayakan perjuangan #MosiTidakPercaya dan #PembangkanganSipil sebagai gerakan moral dan intelektual sekaligus tindakan terhormat oleh warga negara melawan culasnya tirani oligarki rezim Jokowi.

Panjang umur perjuangan rakyat. Saleum Juang!


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.