Petition Closed

MALANG, KOMPAS.com - Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, mendapat protes dari mahasiswanya menyusul kenaikan biaya Sumbangan Penyelengaraan Pendidikan (SPP) sebesar 15 hingga 45 persen, bagi mahasiswa yang sudah menginjak semester IX.

SURYA Online, MALANG - Para mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) kaget bukan main. Tiba-tiba, di kampusnya beredar edaran yang menyatakan besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) naik hingga 45 persen.

SPP Progresif akan dikenakan kepada mahasiswa apabila :

1. Mahasiswa program diploma yang melampaui masa studi tiga tahun, maka besarnya SPP (100 + 15) % pada tahun ke-empat dan (100 + 30) % pada tahun ke-lima.
2. Mahasiswa program sarjana yang melampaui masa studi empat tahun, maka besarnya SPP (100 + 15) % pada tahun ke-lima, (100 + 30) % pada tahun ke-enam dan (100 + 45) % pada tahun ke-tujuh.
3. Mahasiswa alih program yang melampaui masa studi tiga tahun, maka besarnya SPP (100 + 30) % pada tahun ke-empat.

Menyikapi hal tersebut, kami mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya civitas akademika universitas brawijaya untuk MENOLAK kebijakan tersebut dengan alasan sebagai berikut:
1. Pendidikan yang layak adalah hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, sangatlah tidak pantas jika pendidikan diletakkan sebagai komoditi yang dapat dinilai dengan rupiah.
2. Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan seharusnya bertindak sebagai lembaga pelayanan pendidikan yang konsisten pada tugas pelayanan pendidikan dan mengembangkan kapasitas SDM tanpa sedikitpun mengejar laba dalam menyediakan jasa pendidikan.
3. SPP progresif adalah bentuk komersialisasi pendidikan dan hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menginginkan pendidikan sebagai alat pencerdasan kehidupan bangsa. maka untuk itu, menyediakan pendidikan yang layak dan terjangkau adalah KEWAJIBAN setiap institusi pendidikan termasuk Universitas Brawijaya.
4. Tujuan Pendidikan sejatinya adalah untuk memanusiakan manusia, dalam UUD 1945 hal ini dijelaskan dengan kalimat "Setiap Warga Negara berhak atas pendidikan yang layak". oleh karenanya, upaya komersialisasi pendidikan melalui kebijakan SPP Progresif yang dilakukan Universitas Brawijaya jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan harus Ditentang !

Untuk itu Kami yang menandatangani petisi ini, MENUNTUT:
1. Sediakan Akses Pendidikan yang layak dan terjangkau bagi semua masyarakat!
2. Kembalikan Fungsi Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pelayanan Pendidikan bukan Korporasi Pendidikan!
3. Sediakan fasilitas pendidikan yang layak demi mendorong kapasitas SDM yang tangguh.
4. BATALKAN kebijakan SPP Progresif yang hendak diterapkan oleh Universitas Brawijaya !!!

Salam Solidaritas !

Letter to
Universitas Brawijaya Yogi Sugito
Kementerian Pendidikan Nasional M. Nuh
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
Saya baru saja menandatangani petisi berikut ini tertuju kepada: Universitas Brawijaya, Menteri Pendidikan Nasional, DIKTI.

----------------
Saya MENOLAK kebijakan SPP progresif tersebut dengan alasan sebagai berikut:
1. Pendidikan yang layak adalah hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, sangatlah tidak pantas jika pendidikan diletakkan sebagai komoditi yang dapat dinilai dengan rupiah.
2. Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan seharusnya bertindak sebagai lembaga pelayanan pendidikan yang konsisten pada tugas pelayanan pendidikan dan mengembangkan kapasitas SDM tanpa sedikitpun mengejar laba dalam menyediakan jasa pendidikan.
3. SPP progresif adalah bentuk komersialisasi pendidikan dan hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menginginkan pendidikan sebagai alat pencerdasan kehidupan bangsa. maka untuk itu, menyediakan pendidikan yang layak dan terjangkau adalah KEWAJIBAN setiap institusi pendidikan termasuk Universitas Brawijaya.
4. Tujuan Pendidikan sejatinya adalah untuk memanusiakan manusia, dalam UUD 1945 hal ini dijelaskan dengan kalimat "Setiap Warga Negara berhak atas pendidikan yang layak". oleh karenanya, upaya komersialisasi pendidikan melalui kebijakan SPP Progresif yang dilakukan Universitas Brawijaya jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan harus Ditentang !

Untuk itu Kami yang menandatangani petisi ini, MENUNTUT:
1. Sediakan Akses Pendidikan yang layak dan terjangkau bagi semua masyarakat!
2. Kembalikan Fungsi Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pelayanan Pendidikan bukan Korporasi Pendidikan!
3. Sediakan fasilitas pendidikan yang layak demi mendorong kapasitas SDM yang tangguh.
4. BATALKAN kebijakan SPP Progresif yang hendak diterapkan oleh Universitas Brawijaya !!!


----------------

Salam,