TOLAK KENAIKAN IURAN IPL GUNUNG PUTRI SQUARE DI MASA PANDEMI Oleh BUMN PT PP PROPERTI Tbk

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pada tanggal 22 Januari 2021, Kami sekitar 100 KK (Kepala Keluarga) penghuni Apartemen Gunung Putri Square yang beralamat di Jalan Mercedes Benz No.257, Bogor, Jawa Barat, melakukan zoom meeting dengan pihak PT PP Property (diwakili Bapak Aji) dan Badan Pengelola (diwakili Bapak Agus) Kami diberitahukan adanya keputusan dari Badan Pengelola / Building Management untuk menaikan harga IPL unit, kios dan ruko dimulai dari bulan Januari 2021.

Keputusan sepihak menaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan. (IPL) ini dilakukan sepihak ditengah masa pandemi Covid padahal belum pernah ada sosialisasi sebelumnya. Pada pertemuan tersebut kami berdiskusi karena banyaknya penghuni yang tidak setuju dan tidak pernah dipertanggung jawaban-nya akan iuran pengelolaan sebesar Rp 12.000,-/m2 dan dana cadangan Rp 1.500,-/m2 ke rekening atas nama PT PP Property.Tbk dan bukannya rekening Building Management/Badan Pengelola.

Setelah diskusi yang alot akhirnya Pihak Building Management disaksikan PT PP Property setuju untuk menunda kenaikan IPL untuk sementara. Sampai PT PP Property dan pihak pengembang PT PP Property memaparkan secara transparansi alasan kenaikan IPL dan pertanggung jawaban dana cadangan yang kami bayarkan setiap bulannya. Hingga pertemuan tersebut keluarlah surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak pengelola pada tanggal 25 Januari 2021 penundaan kenaikan IPL.

Kami berterima kasih atas penundaan tersebut namun kami tetap menolak kenaikan IPL selanjutnya dimana tertulis hanya ditunda bulan Januari. Kami meminta agar kami dilibatkan dalam penghitungan kenaikan IPL karena kami bukan nge-kos atau sewa kepada pihak PT PP PROPERTY, tapi kami adalah PENGHUNI. Kami meminta ditunda sampai dilakukan pertanggung jawaban dana ipl dan dana cadangan yang dipungut setiap bulan selama 3 tahun terakhir. Kami mengingkan semua pihak mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas , dan kepastian hukum atas dana yang telah kami bayarkan tersebut.

Ada nya dasar - dasar lain kami menolak kenaikan IPL tersebut karena :

Pertama : Tidak adanya transparansi atas laporan pemasukan dan pengeluaran IPL yang telah diterima Badan Pengelola dari pihak penghuni sejak tahun 2017. Merujuk pada Perda Kab. Bogor Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman. Pada Bab II Pasal 3 bagian A dan B tentang keterbukaan dan akuntabilitas prasarana, sarana dan utilitas yang harus-nya bisa dipertanggung jawabkan oleh pengembang sarana pemukiman sebelum diserahkan fasum dan fasus ini kepada pihak Pemkab Kabupaten Bogor sesuai Perda Perda Kab. Bogor Nomor 7 tahun 2012.

Kedua : Kurang nya sarana penunjang lingkungan apartemen seperti sarana perbelanjaan, sarana pendidikan, dan yang terutama sarana kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Bogor Nomor 7 Tahun 2012 Bab III Pasal 9. Saat ini lahan parkir sangat sedikit dan tidak memadai untuk hunian yang hampir berjumlah 900 unit per tower. Sepengetahuan kami ini akan menjadi potensi konflik di lingkungan kami di kemudian hari. Kemudian pada saat kami melakukan zoom meeting inilah, pihak PP Property yang diwakili Bapak Aji menyampaikan ada lahan pemakaman sebesar 200m2 yanng tidak pernah disampaikan kepada kami setelah masa 3 tahun kami serah terima unit. Mana fasilitas lainnya yang dijanjikan????

Ketiga : Kurangnya utilitas penunjang keamanan gedung seperti alat pemadam kebakaran yang memadai. Kami mempunyai bukti bahwa pernah di salah satu unit asap sudah menyebar kemana mana tapi tidak ada alarm berbunyi, bahkan tidak pernah adanya sosialisasi simulasi kebakaran yang sejogjanya dilakukan satu kali dalam sebulan seperti di apartemen lainnya.

Keempat : Kami penghuni berhak untuk mengetahui dari mana sumber air bersih sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Bogor Nomor 7 Tahun 2012 Bab III Pasal 10 tentang Utilitas perumahan dan permukiman yang menjadi dasar menetapkan Rp 5.600,- / m3 lebih tinggi dari rate/tarif PDAM Kabupaten Bogor.

Kelima : Tidak adanya kejelasan dari pihak PT PP Property atas unit-unit kosong lainnya sebanyak hampir 800unit lainnya karena kami yang melakukan petisi ini hanya kurang lebih 100 KK, kemana yang lainnya dan siapa yang menanggung pemeliharaan unit-unit yang kosong tersebut????

Keenam : Kami meminta penjelasan kapan sertifikat strata title atas unit kami yang telah lunas terbayar (yang semuanya juga termasuk yang menanda tangani petisi ini)

Ketujuh : Kami Menuntut untuk segera dibentuk PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun), dimana Pembentukan PPPSRS terdiri atas persiapan pembentukan PPPSRS dan pelaksanaan pembentukan PPPSRS yang pembiayaannya dibebankan kepada pelaku pembangunan. 


Kami sekedar mengingatkan bahwa :

PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun yang dilindungi undang undang dengan Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

Dan karena PPPSRS belum terbentuk, namun mengacu pada Pasal 59 ayat (1) UU 20/2011 mengatakan bahwa pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum milik dan rumah susun komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS WAJIB MENGELOLA rumah susun. Untuk pengelolaan sementara sampai dibentuknya PPPSRS berada pada pelaku pembangunan, dalam hal ini berarti perusahaan yang membangun yaitu PT PP PROPERTY masa transisi ditetapkan paling lama 1 tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik, tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh sarusun. Sehingga kehadiran Bulding Management diwakili pak Agus sebagai pihak ketiga adalah bukan merupakan ranah kami untuk berhubungan langsung. Segala keluhan kami pada saat ini sewajibnya dansejogjanya dilakukan oleh pihak PT PP Property tanpa memakai pihak lain untuk menagih atau berhubungan dengan kami pada masa transisi ini.

Oleh karena itu kami meminta dengan hormat kesungguhan PT PP Property dalam menyelesaikan polemik ini demi terciptanya tujuan penyediaan pemukiman oleh Pemerintah dengan menyediaan pemukiman dengan lingkungan yang berbasis ekonomi budaya sosial. Petisi ini kami masih sebarkan hanya di lingkungan penghuni dan kami harapkan sudah ada tindak lanjut yang serius dari pihak PT. PP Property sebagai brand pengembang kawasan hunian BUMN yang dapat dipercaya oleh masyarakat.


Sekian dan terima kasih.

 

TTD

Penghuni Apartemen Gunung Putri Square