Petisi ditutup

Polisi, Kemenhub, Ombudsman, Pengadilan Tidak sanggup mengambil Hak saya...

Petisi ini mencapai 365 pendukung


Kejadian bermula ketika pada 15 Januari 2015 saya melamar kerja di salah satu PT pelayaran Untuk pengambilan kapal ke jepang, yang berlokasi di Jl. Atlanta 5 No 19 Puri Mansion, Kembangan, dimana sebagai persayaratan PT pelayaran tersebut menahan ijazah pelaut dan beberapa sertifikat asli saya dipegang mereka (dengan dijanjikan uang tunggu dan ½ pembayaran gaji serta ikatan kerja). Lelah menunggu selama hampir 2 minggu tanpa kejelasan (yang dijanjikan tak kunjung dipenuhi dan terealisasi) akhirnya saya meminta kembali Hak saya berupa ijazah dan sertifikat saya, bukannya langsung diberikan pihak PT pelayaran malah meminta ganti rugi pengurusan, yang pertama meminta 10 juta, lalu USD $1,200 kemudian USD $1,395 karena katanya sudah mengurus tiket dan visa Dan biaya administrasi lainnya, padahal Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan yang dijanjikan mereka (pihak PT pelayaran) belum dipenuhi, dan yang anehnya bagaimana bisa terbit Visa tanpa ada Surat Kuasa pengurusannya dan tanpa ada Perjanjian Kerja apakah Visa yang di maksud Visa kerja atau Visa apa?... Saya sudah melakukan berbagai upaya baik untuk meminta kembali ijazah dan sertifikat saya kepada pihak PT pelayaran tersebut, termasuk mentransfer sejumlah uang (saya berniat beritikad baik untuk tidak memperpanjang persoalan dan ingin segera kerja), alhasil karena uang yang saya transfer jauh dari yang diminta PT pelayaran tersebut sebesar USD $1,395 maka ijazah dan sertifikat saya tak kunjung diberikan. Selama sebulan lebih berbagai upaya telah saya lakukan, termasuk mengirimkan Somasi ke pihak PT Pelayaran tersebut melalui bantuan advokat namun Pihak PT Pelayaran justru melayangkan 2 (dua) surat panggilan tertanggal 02 Maret 2015 dan 06 Maret 2015 perihal Penyelesaian Pinalty serta Penyelesaian Dokumen dan Pinalty.
Melihat tidak ada itikad baik dari PT Pelayaran tersebut dan justru meminta Pinalty (sejumlah uang) tanpa dasar yang jelas (tanpa ada perjanjian dan klausul yang mangatur) akhirnya pada tanggal 05 Maret 2015 saya melaporkan pegawai PT pelayaran tersebut ke Ditkrimsus Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP/830/III/2015/PMJ/Dit Reskrimsus dan bahkan yang lebih aneh lagi justru PT pelayaran tersebut melalui staf HRD melaporkan balik dengan tuduhan membuat surat palsu (CV) melalui Polres Jakarta Barat pada tanggal 06 Maret 2015 dengan Laporan Polisi Nomor LP/270/III/2015/PMJ/Restro Jakbar (unit krimsus) dan anehnya surat panggilan tersebut tanpa adanya dugaan atau sangkaan dan pelapor diduga menyatakan/memberikan keterangan kePolres Jakarta barat Bahwa adanya aktifitas PT pelayaran beralamat di lingkungan Perumahan, dan anehnya LP tersebut sampai sekarang tidak ada rimbanya lagi baik Telah dihentikan SP-3 atau ketingkat lebih lanjut…? Karena sudah pada tahap terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/372/III/2015/Res JB tanggal 10 Maret 2015,

dan saya juga melakukan upaya Hukum lain agar hak saya kembali yakni gugatan perdata tanggal 09 April 2015 Nomor 198/Pdt.G/2015/PN.JktBrt yang dilayangkan melalui pengadilan negeri Jakarta barat, dan juga harus dicabut gugatannya mengingat PT pelayaran tsb yang berdomisili di Jl. Atlanta 5 No.19 Puri Mansion, Kembangan Jakarta Barat sudah kabur/pindah ke kebayoran di duga PT pelayaran tersebut tidak mempunyai ijin domisili usaha. Harapan terakhir saya tinggal pada penegak hukum (Kepolisian) agar Hak saya dapat kembali, berbulan-bulan saya menunggu hasil dari laporan polisi saya, selama itu juga saya menanggung malu karena tidak bekerja dan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena saya anak laki-laki paling tua dan orang tua sudah tidak ada lagi. Harapan saya ke penegak hukum (kepolisian) lambat laun mulai pupus karena LP saya di SP-3 pada tanggal 29 Desember 2015 dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana, jelas-jelas meminta kerugian tanpa dasar dan menahan ijazah dan sertifikat saya. Akhirnya pada tanggal 11 Februari 2016 saya mengajukan permohonan Gugatan praperadilan tentang SP-3 kepolisian di PN Jakarta Selatan dengan Nomor 16/pid.prap/2016/PN.JakSel dan lagi-lagi putusan praperadilan tersebut menolak untuk seluruhnya,tentang pertimbangan Hukumnya bahwa merupakan hubungan perdata, yang harus diselesaikan juga dengan jalur Peradilan perdata dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
tanggal 12 Februari 2016 saya juga melakukan upaya Hukum lain agar hak saya kembali mengajukan permohonan gugatan perdata di PN Jakarta Selatan dengan Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.JktSel dan lagi-lagi putusan sela tersebut dalam eksepsi kompetensi Absolut tentang pertimbangan hukumnya bahwa menurut yang berlaku di Indonesia perselisihan tersebut menjadi kewenangan absolute pengadilan perselisihan hubungan industrial/PHI….dan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja/PHK atau perjanjian kerjasama.
Bagaimana mungkin kewenangan absolute pengadilan industrial/PHI?... sedangkan saya belum tanda tangan kontrak kerja.
Dan anehnya lagi sampai-sampai melalui Kuasa Hukum Tergugat PT pelayaran tersebut, tanggapan proposal penawaran perdamaian untuk mengembalikan ijazah dan seluruh sertifikat-sertifikat asli saya, harus bersedia membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PT pelayaran tersebut sebesar Rp.50.000.000,- untuk mengganti pengurusan Visa,tiket pesawat,penginapan/hotel dan biaya-biaya administrasi lainnya.
Ada apa di negri tercinta Indonesia untuk mengambil Hak saya susah betul?...

Saya memohon kepada Bapak Presiden RI untuk membantu saya supaya Hak Hidup saya dikembalikan berupa Ijazah dan sertifikat saya yang tahan oleh PT pelayaran tersebut, agar saya memperoleh Kehidupan yang layak.
Saya sering kali mengadukan pengaduan saya ini ke berbagai istansi pemerintah baik ke Kementrian Perhubungan, kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ketua Komnas Ham, Ketua Ombusman, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua DPP GAPASDAP dll agar supaya Hak saya di Kembalikan dan nyatanya semua tidak ada dan semua NOL BESAR.
Saya memohon sekali lagi kepada Bapak Presiden RI yang terhormat agar Hak saya dan kerugian saya dikembalikan seluruhnya agar saya memperoleh Hidup yang layak , terima-kasih.

 

Terima kasih kiranya Rakyat Indonesia mendukung Petisi saya agar sampai ke Bapak Presiden RI supaya Hak saya dapat diperoleh kembali agar saya memperoleh hidup yang Layak yang di Atur oleh UUD’1945 dan tentang Hak Asasi Manusia :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28 D ayat (2)
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 angka 1
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pasal 1 angka 6
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Pasal 9 ayat (1)
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Pasal 36 ayat (2)
Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
Pasal 38 ayat ayat (1)
Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
Pasal 38 ayat (2)
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.


Salam Robertho Yunior.

 

https://www.dropbox.com/s/l3yhmtnvbi660wy/20150914_102412.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/xp5t1nsimxmr6v5/20150914_102848.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/yinrzsood1jkqpb/20150914_103306.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/zihjuom1sgstn1g/20150914_103559.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/jsatvmndg71zh5i/20150914_111051.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/5v7ghh0sz4h9ddw/20150914_093038.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/xcy16pdnbokgbok/20150914_093102.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ylgp6nsrhv1ob53/20150914_093235.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/egg0z1013xtnya2/20150914_094448.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/6bjq3kcdsyulqtt/20150914_111158.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/8gb9cq7zhu8hn7u/20150914_111516.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/mdpka20glvpisiy/IMG_0379.JPG?dl=0

https://www.dropbox.com/s/8gdk1ku1nu2y5cu/IMG_0380.JPG?dl=0

https://www.dropbox.com/s/6pybipinh1kksin/IMG_0381.JPG?dl=0

https://www.dropbox.com/s/kz1y8cii5twli6l/IMG_0382.JPG?dl=0

https://www.dropbox.com/s/7qr305jbx4ox4f7/IMG_0383.JPG?dl=0

https://www.dropbox.com/s/745n23oz5j31lbr/IMG_0384.JPG?dl=0

https://www.dropbox.com/s/iow3t3vey4firwj/IMG_0385.JPG?dl=0

https://www.dropbox.com/s/v5jhr73ilmrxk3t/IMG_0386.JPG?dl=0

https://www.dropbox.com/s/uprv8xovmu2ptlm/IMG_0378.JPG?dl=0

 REKAMAN Manager HRD PT.ALP dengan salah satu wartawan media harian mingguan :

https://www.dropbox.com/s/gi1c6a86xgt7trz/Gandaria%201.m4a?dl=0

https://www.dropbox.com/s/r19fxmelqtk6uhu/Gandaria%202.m4a?dl=0

Rekaman Pengelolah Perumahan PURI MANSION KEMBANGAN dengan wartawan media:

https://www.dropbox.com/s/j92a59jz94ogvpp/Puri%20mansion.m4a?dl=0

 



Hari ini: Robertho mengandalkanmu

Robertho Aruan membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "TIDAK Diberikannya Hak saya (ijazah) oleh PT.Atosim Lampung Pelayaran (ALP) op,TOL LAUT selama 37 Bulan tanpa ada Perjanjian Kerja dan Meminta sejumlah uang ganti rugi berbeda-beda. @kemenhub151". Bergabunglah dengan Robertho dan 364 pendukung lainnya hari ini.