Petition Closed

Kami meminta revisi Undang-Undang mengenai Kontrol Keimigrasian (the Immigration Control and Refugee Recognition Act, and the Special Act on the Immigration Control) !

Jepang memulai berbagai persiapan untuk menyelenggarakan Olimpiade Tokyo yang akan diadakan tahun 2020. Namun, keberadaan orang-orang asing yang tinggal di Jepang akan semakin mengalami kesulitan di bawah sistem pengaturan imigrasi yang ketat.

Pada 9 Juli, 2012, sistem pengaturan imigrasi yang baru telah dilaksanan dan  penggunaan kartu tanda penduduk di Jepang serta surat keterangan tinggal permanen khusus telah diterapkan. Akan tetapi, beberapa hukuman pidana yang tertera di dalam undang-undang registrasi penduduk untuk orang asing yang lama (Gaikoku-jin Toroko-hou) masih tetap berlaku di dalam undang-undang kontrol imigrasi (Nyukan-ho). Orang asing diwajibkan untuk selalu membawa kartu tanda penduduk, jika melanggar, orang asing tersebut harus membayar denda minimal senilai 200.000 yen. Pemegang surat keterangan tinggal permanen khusus juga diwajibkan untuk selalu membawanya, yang apabila melanggar akan dikenai hukuman penjara minimal 1 tahun atau kena denda minimal senilai 200.000 yen. Apalagi, banyak kasus penyelidikian yang radikal terhadap warga asing, mereka yang tidak membawa kartu tanda penduduk telah dilaporkan, pada saat pelaksanaan  sistem pengaturan imigrasi yang baru. Bahkan, kasus pengambilan sidik jari atau sampel DNA pun telah terjadi.

Di dalam sistem baru, ada perubahan yang menyatakan bahwa Mentri kehakiman dapat menghapuskan status tinggal seorang warga asing yang menikah dengan orang Jepang atau menikah dengan orang yang berhak tinggal permanen di Jepang, ketika warga asing tersebut tidak melakukan kegiatan sebagai pasangannya selama lebih dari enam bulan, dan tidak melaporkan pindahan tempat tinggal dalam 90 hari. Kenyataanya, Kementrian kehakiman telah mengumumkan bahwa pernah menghapuskan status tinggal orang asing yang menikah dengan baik orang Jepang maupun yang berhak tinggal permanen di Jepang. Survei yang diadakan sebuah organisasi swasta telah menjelaskan adanya beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai contoh kasus-kasusnya. Kami sudah lama memprotes ekspansi sistem penghapusan status tinggal orang asing, namun pemerintah Jepang mengajukan usulan revisi undang-undang kontrol imigrasi kepada Parlemen (Kokkai), supaya memperluas sasaran penghapusan status tinggal dalam rangka langkah-langkah untuk mengawasi penduduk palsu.

Apalagi, saat sekarang pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh administrasi pemerintahan untuk hak hidup, pemeliharaan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan tidak diberikan untuk orang asing yang tidak tinggal resmi di Jepang. Hal ini dikarenakan, orang asing yang tidak resmi tinggal di Jepang dalam artian tanpa status tinggal telah disingkirkan dari pendaftaran di otoritas-otoritas pemerintah lokal. Oleh karena itu, para orang asing tanpa status tinggal sedang mengalami realitas yang sulit.

Dampak dari pemberlakukan kontrol imigrasi seperti di atas telah lama kami khawatirkan dan kami sampaikan sejak tahun 2009 saat usulan undang-undang tersebut diajukan.

Ketentuan No. 61 undang-undang kontrol imigrasi menjelaskan bahwa pemerintah Jepang dapat membahas undang-undang dan juga mengambil langkah-langkah, jika perlu, dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan sistem baru tersebut sesudah tiga tahun penerapannya.

Kami sangat berharap pemerintah Jepang akan meninjau sistem pengaturan yang baru yang diterapkan selama tiga tahun terakhir ini, pada bulan Juli 2015 besok. Poin-poin utama yang menurut kami perlu untuk dipertimbangkan oleh pemerintah adalah tiga hal dibawah ini:

1. Kami minta pemerintah membatalkan sistem untuk menghapuskan status tinggal.

2. Kami minta pemerintah membatalkan sistem kewajiban pembawaan kartu tanda penduduk.

3. Kami minta pemerintah membatalkan hukuman pidana terhadap pelanggaran untuk melaporkan pindahan tempat tinggal dsb.

 

Sekian. 1 Juni, 2015

June 1st, 2015
Solidarity Network with Migrants Japan (SMJ)
Catholic Commission of Japan for Migrants, Refugees and People on the Move (JCaRM)
National Christian Coalition for Basic Law on Foreign Residents (Gaikikyo)

This campaign website : http://www.repacp.org/aacp/changeImmigrationControl/

This petition was delivered to:
  • Menteri Kehakiman Pemerintah Jepang

    Meeting of Countermeasure against Immigration relevant laws, SMJ started this petition with a single signature. There is something we all care about. Start a petition today to create the change you want to see.