Turunkan BPP Mahasiswa Universitas Telkom 50% secara merata

Turunkan BPP Mahasiswa Universitas Telkom 50% secara merata

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi di dunia sangat berpengaruh pada berbagai sektor mulai dari sektor kesehatan, pariwisata, budaya bahkan pendidikan semua masyarakat yang ada terkena dampak nyata dari pandemi ini.

Protokol kesehatan yang dibuat dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) seperti PSBB dan protokol penerapan normal baru di Indonesia yang membuat masyarakat harus membiasakan dengan pola kehidupan yang baru.

Dalam sektor ekonomi mengakibatkan banyaknya korban PHK
di Indonesia mencapai 3,05 juta orang (sumber: Tempo, 8 Juni 2020. Dampak Corona 3,05 Juta orang terkena PHK hingga Juni) ini berdampak langsung bagi penghasilan orang tua yang mengalami PHK.

Dari sektor pendidikan pada tingkat perguruan tinggi banyak mahasiswa yang diharuskan melakukan PJJ (Perkuliahan Jarak Jauh) yang mengharuskan mereka melakukan perkuliahan berbasis online untuk mengantisipasi penyebaran dari Covid-19, di lain sisi beberapa mahasiswa kesulitan dalam melaksanakan PJJ karena kurangnya akses internet yang merata di Indonesia.

Termasuk Universitas Telkom mulai mengadakan PJJ dengan dikeluarkanya SE
040/SKR4/REK/2020 dan secara langsung mahasiswa tidak menggunakan fasilitas yang ada di kampus dan seharusnya mendapatkan kompensasi dari BPP yang mereka bayar setiap semester. Kompensasi yang diberikan oleh Universitas Telkom Bagi mahasiswa hanya berupa kuota sebesar Rp300.000,00 dengan dikeluarkanya SE 048/SKR4/REK/2020.

Tetapi berdasarkan pembagian kouta seperti dilansir dari salah satu media massa, Telkom University memberikan subsidi kouta untuk 26.000 mahasiswa tetapi faktanya mahasiswa yang menerima subsidi kouta hanya mahasiswa pengguna kartu telkomsel dan untuk pengguna kartu non-telkomsel tidak mendapatkan sama sekali.

Hal ini tidak berimbang dengan pemberitaan yang terlalu melebihlebihkan kemampuan kampus dalam bertindak. Kami juga menganggap kompensasi tersebut masih jauh dari jumlah BPP yang kita bayar setiap semester, hal ini termasuk didalamnya untuk mahasiswa regular dan mahasiswa kelas internasional yang membayar biaya Pendidikan yang sangat fantastis dan naik setiap tahunnya.

Transparansi anggaran berupa laporan keuangan juga tidak dibuka oleh Universitas Telkom. Data yang kami peroleh berdasarkan website Universitas Telkom terakhir laporan keuangan yang diberikan kepada publik yakni pada tahun 2015, mulai tahun 2016 sampai sekarang laporan keuangan tidak pernah mereka berikan lagi kepada publik.

Berdasarkan data dari website resmi Telkom University setidaknya ada 28.789 mahasiswa aktif yang sedang berkuliah di Telkom University. Dengan angka yang sangat banyak itu, belum ditambah lagi dengan penerimaan mahasiswa baru yang sangat membludak, ditengah pandemi saat ini kampus Telkom University menerapkan tarif normal untuk situasi yang tidak normal saat ini.

Kuliah harus dilaksanakan secara daring tetapi pembayaran biaya Pendidikan harus tetap dibayar penuh tanpa ada pengurangan sama sekali.

Berdasarkan surat Surat Edaran Nomor: 026/AKD01/WR1/2020 tentang “Kebijakan
Akademik Telkom University Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021”. Menjelaskan bahwa mahasiswa diwajibkan untuk membayar BPP mulai dari tanggal 6 Juli s.d 15 Agustus 2020.

Sedangkan kebijakan tentang keringan biaya pendidikan belum diputuskan. Hal ini
menggambarkan dengan jelas bahwa kampus Telkom University haus akan uang dan menganggap mahasiswa sebagai klien bisnis serta bukti nyata dari komersialisasi pendidikan di Indonesia.

Menimbang :

  1. Bahwa Universitas Telkom sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
  2. Bahwa Universitas Telkom dalam penyelenggaraan kelembagaan menganut prinsipprinsip Tatakelola Universitas yang baik/Good University Governance(GUG) yang salah satunya adalah Transparansi dan Akuntabilitas sesuai pada Statuta Universitas Telkom Tahun 2017.
  3. Bahwa sebagai salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, Universitas Telkom wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada publik sesuai pada Statuta Universitas Telkom Tahun 2017.
  4. Bahwa Pemenuhan Hak Mahasiswa sesuai dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
  5. Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menganggarkan Program Dana Bantuan Uang Kuliah Tunggal yang diutamakan dari mahasiswa perguruan tinggi
    swasta.
  6. Bahwa Corona Virus Disease (COVID-19) adalah bencana nasional nonalam sesuai pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.
  7. Bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
  8. Bahwa telah dilaksanakan audiensi pada Selasa, 19 Mei 2020 dan Sabtu, 20 Juni 2020 tentang menjanjikan kebijakan untuk meringankan mahasiswa yang sedang melaksanakan TA/Skripsi.

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang.
  5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
  6. Statuta Universitas Telkom Tahun 2017.
  7. Surat Edaran Nomor: 026/SKR4/REK/2020 Perihal “Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)”.
  8. Surat Edaran Nomor: 035/SKR4/REK/2020 tentang “Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Sivitas Akademika Telkom University yang Melibatkan Massa dalam jumlah besar Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19)”.
  9. Surat Edaran Nomor: 040/SKR4/REK/2020 tentang “Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Telkom University”.
  10. Surat Edaran Nomor 045/SKR4/REK/2020 tentang “Status Keadaan Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Telkom University”.
  11. Surat Edaran Nomor 048/SKR4/REK/2020 tentang “Subsidi Kuota Data Internet untuk Study From Home bagi Mahasiswa di Lingkungan Telkom University”.
  12. Surat Edaran Nomor: 026/AKD01/WR1/2020 tentang “Kebijakan Akademik Telkom University Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021”.
  13. Surat Edaran Nomor: 080/SKR4/REK/2020 tentang “Kebijakan akademik dan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Selama Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan Telkom University”.

Memutuskan :

Menuntut :

  1. Memberikan transparansi Laporan Keuangan Tahunan,
    Rencana Kerja Manajerial dan Rencana Kerja Anggaran
    sebagaimana dimaksud dalam Statuta Tel-U 2017.
  2. Memberikan pemotongan BPP 50% kepada seluruh
    mahasiswa.
  3. Mengalokasikan bantuan dari kemendikbud 100% untuk
    mahasiswa yang orang tua/wali terkena PHK atau meninggal
    dunia akibat pandemi covid-19.
  4. Mengembalikan biaya asrama selama masa pandemi dan
    memberikan keleluasaan bagi mahasiswa baru untuk kuliah
    online ditempat masing-masing.
  5. Menerapkan Protokol kesehatan untuk aktivitas didalam
    kampus.