Selama enam tahun terakhir, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri memberikan akses data kependudukan ke 1227 perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Itu dilakukan tanpa bilang-bilang apalagi minta izin ke rakyat, dan tanpa adanya alasan darurat ataupun kebutuhan yang mendesak. Kemendagri meyakini akses data melalui kerja sama seperti ini lebih aman ketimbang pemanfaatan data dari konsumen perusahaan secara langsung. "Pemberian hak akses ini mampu mencegah fraud (penipuan), kejahatan pemalsuan data dan dokumen, juga meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Dirjen Kependudukan Zudan Arif Fakhrullah seperti dikutip Detik.com. Sejak kapan pemerintah kami tunjuk sebagai mak comblang yang menjajakan data pribadi penduduk Indonesia di pinggir jalan? Bagaimana Anda menjamin tidak ada penipuan dan kejahatan atas data yang dibuka untuk ribuan perusahaan tersebut? Apa hak perusahaan mengakses data semua penduduk? Lagipula, kementerian juga tidak punya urusan dengan apa yang terjadi antara perusahaan dan konsumennya, termasuk dalam hal pemberian informasi pribadi, sepanjang itu atas kerelaan konsumen. Kalaupun ada masalah, ini masuk domain perlindungan konsumen yang ditangani oleh Kementerian Perdagangan. Lalu tetiba Dukcapil merasa berprestasi karena sudah memberikan data pribadi kami ke perusahaan, padahal itu dilakukan tanpa bilang-bilang ke kami sebagai pemilik data. Itu pembocoran data namanya! Kerjasama Dukcapil dan ribuan perusahaan ini sudah diprotes secara terbuka oleh anggota Ombudsman, lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. "Bukankah ini penyalahgunaan data pribadi WNRI yg dikelola Pemerintah? Dimana perlindungan data pribadi WNRI?" Tulis Alvin Lie di akun Twitternya. Salah satu perusahaan raksasa yang mendapat akses ke data penduduk adalah Astra. Marketeers memberitakan, perusahaan pembiayaan Grup Astra menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lewat kerja sama ini, Grup Astra mendapat akses Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) yang dimanfaatkan untuk menunjang layanan pembiayaan. Kami menolak dan menggugat Kemdagri dan Dukcapil atas pemberian akses tersebut. Teman-teman bisa ikut menyuarakan penolakan ini. Kita tuntut Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk segera menghentikan program pemberian  akses data penduduk ke perusahaan swasta.