Provinsi Kepulauan Buton

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Kesultanan Buton berdiri sejak abad ke-12 dan berakhir tahun 1956 dengan 6 orang raja dan 38 orang Sultan.

Selama kurang lebih 500 tahun, kerajaan dan Kesultanan Buton berdiri sebagai suatu negara yang berdaulat penuh, mempunyai pemerintahan, wilayah, rakyat bendera (longa-longa) bahkan mempunyai mata uang sendiri yang disebut Kampua.

Juga mempunyai undang-undang dasar yang disebut dengan martabat tujuh serta ideologi yang disebut dengan Sarapatanguna sebagai segala sumber hukum yang berlaku dalam wilayah Kesultanan Buton kala itu.

Selain mempunyai mata uang, juga mempunyai kurs sebagai nilai tukar mata uang yang disebut bhoka dan semua ini terarsip dengan rapi dalam Arsip Nasional Republik Indonesia.

Tidak hanya itu, kesultanan Buton sejak berdirinya telah menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat semi demokrasi, di mana Sultan diangkat dan diberhentikan oleh majelis sara yang disebut Siolimbona (Legislatif) sebagai perwujudan keterwakilan rakyat di Kesultanan Buton.

Di Kesultanan Buton telah membagi kekuasaan jauh sebelum Montesquieu mencetuskan trias politika yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi model penerapan sistem demokrasi di dunia sampai hari ini.

Tapi Kesultanan Buton telah memainkan sistem demokrasi karena tidak menganut sistem monarki absolut sebagaimana yang terdapat pada kerajaan dan kesultanan di seluruh dunia.

Kami hanya meminta agar pemerintah pusat menghargai eks Kesultanan Buton berdiri sebagai sebuah provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 masih menjamin bagi daerah-daerah untuk melakukan pemekaran sesuai ketentuan dan norma berdasarkan persyaratan undang-undang yang berlaku.

“Perlu kami Ingatkan bahwa rencana pemekaran provinsi Kepulauan Buton mempunyai latar belakang yang berbeda bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang juga mempunyai maksud yang sama terhadap pemekaran daerahnya masing-masing."

Olehnya,  kami seluruh elemen masyarakat Buton mendukung terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

#SatuNapasUntukKepton