Petition Closed
Petitioning Seruan Aksi

Tolak Perdagangan Fungsi-fungsi Alam Lewat Ekonomi Hijau di Rio+20


Menolak Perdagangan Fungsi-fungsi Alam Lewat Ekonomi Hijau di Rio+20

Sekitar 192 pimpinan negara, termasuk Presiden SBY akan menghadiri Konferensi Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD), KTT Rio+20 di Brazil, 13 – 22 Juni 2012. Pertemuan sepuluh tahunan ini membincangkan bagaimana perjalanan pembangunan berkelanjutan. Menipisnya sumber daya alam, krisis ekonomi, meluasnya kerusakan lingkungan, krisis iklim dan keprihatinan terhadap hasil putaran negosiasi iklim adalah tantangan utama KTT+20. Celakanya, Ekonomi Hijau akan menjadi agenda utama menjawab tantangan tersebut.  

Menurut Christophe Aguiton (2012) peneliti asal Perancis menyebut ekonomi hijau upaya untuk memanfaatkan sisa alam yang tersedia untuk memperluas jangkauan modal keuangan dan mengintegrasikannya kedalam pasar. Langkah ini dilakukan dengan cara meletakkan nilai moneter atau harga pada biomassa, keanekaragaman hayati dan fungsi-fungsi ekosistem, seperti: penyimpanan karbon, penyerbukan tanaman, atau penyaringan air—dan mengintegrasikan layanan alam tersebut sebagai unit-unit yang dapat diperdagangkan di pasar uang (financial market).

DUKUNG PETISI UNTUK RIO+20.

Mari mendesak Pemerintah Indonesia tidak menjadikan forum-forum internasional sebagai ajang  menjual murah sumber daya alam kita. Kami menggalang dukungan untuk Petisi yang akan dikirimkan kepada Pemerintah Indonesia dan  Wakil Rakyat , juga  peserta pertemuan di Rio+20 pada Puncak Konferensi, 20 – 22 Juni 2012. 

Untuk memastikan masyarakat mengetahui Rio+20. CSF menyusun sebuah Catatan tentang Pembangunan "Berkelanjutan" di Indonesia 10 tahun terakhir dan Ekonomi Hijau  berjudul Komodifikasi Alam Lewat Ekonomi Hijau Memperburuk Krisis Iklim, silahkan diunduh:

http://www.csoforum.net/media-release/brifing-paper/572-briefing-paper-rio20.html

 

 

Letter to
Seruan Aksi
PETISI RAKYAT INDONESIA UNTUK KTT RIO+20

RUBAH ARAH PEMBANGUNAN UNTUK KESELAMATAN PENDUDUK BUMI,
EKONOMI HIJAU MEMPERBURUK KRISIS IKLIM

Sejak Deklarasi Rio tentang Pembangunan Berkelanjutan pada 1992. Nelayan, Petani, Masyarakat adat, Buruh, Kaum Miskin Kota, Perempuan, Pemuda dan anak-anak menjadi saksi menurunnya keselamatan rakyat dan kualitas lingkungan. Ditambah dengan dampak Perubahan iklim, telah membuat pilihan-pilihan ekonomi menjadi lebih sulit. Sementara Perundingan-perundingan internasional untuk Perubahan Iklim dari waktu ke waktu tak membawa kabar menggembirakan.

Tingkat kerusakan alam telah demikian parah, sementara upaya pemulihannnya berjalan di tempat. Bumi yang terbatas ini memerlukan pembalikan arah pembangunan. Pengurus negara harus mengutamakan keselamatan rakyat dan lingungannya di atas keuntungan korporasi. Tak hanya harus bertanggung jawab, korporasi perusak lingkungan segera menghentikan upayanya mendorong komodifikasi alam melalui slogan Ekonomi Hijau (Green Economy) di Rio +20, diantaranya melalui proyek REDD, maupun offset keragaman hayati.

Kami menyerukan pentingnya komitmen 192 negara pada KTT Rio+20 untuk sungguh-sungguh memikirkan nasib penghuni bumi dan menghasilka tindakan nyata bagi pemulihan sumber-sumber kehidupan yang lebih adil dan berkualitas. Oleh karena itu kami menyatakan:

Pertama. Menuntut perubahan arah pembangunan yang memastikan terjadinya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Lewat pembalikan orientasi pembangunan berkelanjutan yang neoliberal dan terbukti gagal, bahkan menjadi pemicu krisis iklim yang kian memburuk dan mengancam keselamatan kolektif penduduk dunia. Ke arah perubahan sistem ekonomi, moda produksi dan konsumsi yang sejalan dengan batas daya dukung bumi.

Kedua, Menolak Green Economy yang dibangun dalam kerangka sistem ekonomi neoliberal, dan akan mendorong perluasan privatisasi, komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam yang merampas sumber-sumber kehidupan rakyat dan menghancurkan keragaman hayati dengan skema dan pertimbangan apapun, termasuk perdagangan karbon, tukar guling kawasan atau biodiversity offset yang mengemuka dalam perundingan-perundingan global. Pemerintah harus menjamin akses yang adil terhadap sumberdaya alam khususnya bagi masyarakat lokal.

Ketiga, Mendesak Pengurus negara secara konsisten menjalankan Agenda 21 berdasarkan prinsip – prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Rio, terutama keadilan gender dan pengakuan terhadap masyarakat adat, kehati-hatian dini, respon dan tanggung jawab sama tapi berbeda, "pelunasan utang ekologis" sebagai sebuah bentuk tanggungjawab atas yang telah dilakukan oleh negara-negara industri dan korporasi dan lembaga keuangan internasional terhadap negara miskin dan berkembang, serta memperkuat prinsip akses (akses terhadap informasi, akses terhadap partisipasi publik, serta akses terhadap keadilan lingkungan)

Keempat. Menuntut Pemerintah tidak bekerjasama dengan perusahaan perusak lingkungan untuk pendanaan negosiasi dan pencitraan yang mengatasnamakan keberlanjutan ekosistem, pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan

Kelima. Mendesak Pengurus Negeri merealisasikan komitmen pembentukan konvensi mengenai (2) Prinsip 10, (3) prinsip 20, (4) prinsip 22 dan mendorong implementasi (5) Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009.

Pembangunan bisa membawa kesejahteraan terhadap masyarakat – perempuan dan laki-laki- serta menjaga keberlanjutan daya dukung bumi, apabila mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ekologis, keadilan sosial dan keadilan gender. Pembangunan bisa dinikmati semua pihak jika memasukkan Pilar Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan.

----------------

Hormat Kami,