Dukung AHOK Jadi Ketua KPK

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


*DUKUNG GERAKAN BERANTAS KORUPSI*

Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu.

Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock therapy pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
1.Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2.Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3.Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4.Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Selengkapnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ( https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas

Saat ini banyak oknum mendengungkan Soal Berantas Korupsi namun tidak ada satu orang pun yang mampu mewujudkan nya ..

Saat ini Indonesia Butuh Sosok tegas yang mampu Action Bukan cuma pandai Bicara saja namun tanpa bukti ..

Diperlukan seorang yang jujur , berani , tegas, punya integritas dan mau membantu rakyat dan sosok itu ada pada diri seorang Bp AHOK ...

Beliau sudah bebas dari penjara dan sekarang siap ditunjuk sebagai Ketua KPK namun tentunya butuh dukungan suara dari seluruh masyarakat indonesia ..

Mari Kita dukung PETISI ini & Sebarkan PETISI ini Jika anda semua SETUJU mendukung Bp AHOK sebagai KETUA KPK ...

 

SALAM PERUBAHAN UNTUK INDONESIA SEJAHTERA ....

 

 

 

 

 



Hari ini: James mengandalkanmu

James Rionando membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Semua orang: Dukung AHOK Jadi Ketua KPK". Bergabunglah dengan James dan 5 pendukung lainnya hari ini.