Hutan, Ladang,Kebun,serta banyak peningalan-peningalan para leluhur berupa kuburan-kuburan serta keramat, terancam tergusur dan di buka lahannya guna untuk kepentingan sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang HTI yaitu PT.Mayawana Persada. Dengan alasan Hutan Negara lahan-lahan masyarakat di gusur dan di jadikan kebun akasi. Banyak lahan-lahan masyarakat di Kecamatan Simpang Hulu sudah di gusur tanpa sepengetahuan pemilik lahan sekarang sudah merengsek di wilayah Kec. Simpang Dua.

Pada sosialisasi sebelumnya masyarakat Dusun Sekucing Baru Desa Semandang Kanan Kec. Simpang Dua Kab.Ketapang Prov KALBAR pada tanggal 4 agustus 2021 dengan lantang menolak keberadaan PT. Mayawana Persada serta tidak mengizinkan untuk beroprasi dan melakukan pembukaan lahan di wilayah Dusun Sekucing Baru Desa Semandang Kanan . Dengan ganti rugi berupa tali asih hanya Rp.300.000 per hectar masyarakat sangat keberatan, di tambah banyak sudah dari lahan tersebut sudah menjadi kebun karet dan sawit milik masyarakat.

Kebun terindikasi tidak mengindahkan keinginan masyarakat dengan tetap melakukan kegiatan pengukuran dan perentesan di lahan/lokasi milik masyarakat yang sudah di kelola dan di usahakan oleh masyarakat secara turun temurun dari jaman kakek nenek moyang mereka.

Masyarakat Dusun Sekucing Baru terutama para pemilik lahan berupa Kebun sadar kedepanya jika tanah/lahan serta kebun mereka di ambil alih oleh kebun/perusahaan mereka akan hidup kesusahan karna sumber pencarian mereka hilang di tambah dengan ganti rugi berupa talih asih yang tidak berimbang (300 ribu per hectar).

Banyak dari kawasan tersebut masih berupa Hutan Rimba kampung buah tembawang yang sudah berumur ratusan tahun yang selalu di jaga dan di rawat oleh para keturunan sampai sekarang sebagai sumber pencarian dan sumber air bersih masyarakat/kampung-kampung di sekitar kawasan tersebut.

Kami semua berharap tentunya kebun dalam hal ini PT.Mayawana Persada menghormati keputusan Masyarakat Dusun Sekucing Baru Desa Semandang Kanan serta para pemilik Lahan/tanah di kawasan tersebut yang menolak pembukaan lahan dan kebun di wilah tersebut.