Kami Menolak Ojek Online Wonosobo di Tiadakan!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pemkab Wonosobo Akan Tutup Angkutan Online

"Kami tadi sudah bersepakat bahwa ojek online akan ditutup di Kabupaten Wonosobo," ungkap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo, Bagyo Sarastono.

Penegasan itu disampaikan Bagyo saat memberikan pernyataan terbuka di hadapan ribuan massa pengemudi angkutan umum dan ojek pangkalan di Alun-Alun Wonosobo, Kamis (3/1) siang. Aksi massa dilakukan sejak pukul 09.00 hingga sekitar pukul 14.00. Aksi massa dilakukan secara damai dan berjalan kondusif dan tertib.

Menurut Bagyo, meskipun menutup operasional angkutan online, pihaknya akan melakukan kajian mendalam dan menggali informasi mengenai kebijakan mengenai penanganan angkutan berbasis online di sejumlah kabupaten lain di sekitar Wonosobo, baik di Temanggung maupun Magelang.

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Wonosobo, Muhammad Khoeri menyebutkan, ribuan pengemudi angkutan umum dan ojek pangkalan seluruh Wonosobo memang tetap satu pendirian, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus memberhentikan operasional angkutan berbasis online di Wonosobo. Mereka menilai jumlah angkutan berbasis online sekarang ini sudah semakin tak terkendali, sehingga pemerintah harus bisa membuat regulasi agar kendaraan umum maupun ojek tidak semakin ditinggalkan.

"Secara aturan Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas sepeda motor bukan bukan termasuk angkutan umum. Bahkan itu dikuatkan dengan adanya hasil MK (Mahkamah Konstitusi) yang mementahkan angkutan sepeda motor bukan termasuk moda transportasi umum. Saat ini pun belum ada aturan yang jelas terkait angkutan online, jadi kami minta pemkab menghentikan operasional angkutan online sementara waktu, sampai ada aturan yang jelas," beber dia.

Menurut dia, pihaknya memang sudah tidak bisa lagi membendung kekesalan anggota maupun paguyuban ojek, sehingga kebijakan Bupati Wonosobo tentang penutupan operasional online dinilai sangat diharapkan guna menyelesaikan polemik di lapangan.

Dalam sebuah kesempatan, Grab Partner Acquitition Cities Wonosobo, Muhammad Nuruddin Al Madina menyebutkan, jika memang pemerintah daerah akan melakukan pelarangan, dasar hukum harus jelas. Jika memang dasar hukum yang dipakai menggunakan UU 22/2009, sudah seharusnya pemerintah juga melarang operasional ojek pangkalan, karena kendaraan roda dua tidak boleh digunakan sebagai angkutan umum. "Kalau memang ojek online dilarang, berarti ojek pangkalan juga dilarang, karena memang bukan angkutan umum," ujarnya.

Sumber : https://www.suaramerdeka.com/news/baca/157572/pemkab-wonosobo-akan-tutup-angkutan-online



Hari ini: Big Family 112 Bike mengandalkanmu

Big Family 112 Bike membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Sedulur 112 Bike: Kami Menolak Ojek Online Di Wonosobo di Tiadakan!!!". Bergabunglah dengan Big Family 112 Bike dan 73 pendukung lainnya hari ini.