Kemenangan

@SBYudhoyono dan Kapolri segera putuskan peraturan #JilbabUntukPolwan

Petisi ini membuat perubahan dengan 436 pendukung!


Pelarangan penggunaan jilbab di institusi kepolisian merupakan pelanggaran kebebasan beragama, hak asasi manusia, UUD 45, dan Pancasila.

Bagi seorang muslimah, menggunakan jilbab bukan sekadar masalah berpakaian. Berjilbab adalah hal ibadah yang setara dengan kewajiban sholat lima waktu bagi yang beragama Islam. Hal ini seharusnya menjadi kebebasan setiap individu di negara kita karena ini sudah diatur dalam dasar negara  yaitu Pancasila dan UUD 45. Menunda pemakaian jilbab sama saja dengan melarang untuk beribadah, hal tersebut merupakan pelanggaran HAM yang jelas ada di depan mata kita!

Mari tengok pasal 28 dan 29 yang mengatur tentang HAM dan kebebasan beragama. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah seharusnya tidak mempersulit, menunda, dan tidak melarang penggunaan jilbab dalam institusi kepolisian. Di negara lain Inggris, Kanada, Amerika, dan beberapa negara lain justru tidak melarang penggunaan jilbab di negaranya. (Republika, 14 Juni 2013)


Mari rekan-rekan semua kita dukung #JilbabUntukPolwan dengan mengisi petisi ini. Petisi ini akan langsung dikirim ke email Presiden RI dan Polri. Mari kita sama-sama tweet tagar #JilbabUntukPolwan lalu mention @DivHumasPolri dan @SBYudhoyono untuk mendesak agar larangan jilbab dicabut.

Sebarkan!


@salamui & @MoveManSalam




Hari ini: Salam UI mengandalkanmu

Salam UI membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "@SBYudhoyono dan Kapolri segera putuskan peraturan #JilbabUntukPolwan". Bergabunglah dengan Salam UI dan 435 pendukung lainnya hari ini.