Dukung RUU Pertanahan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


DUKUNG RUU PERTANAHAN

Sejak Undang-Undang no 5 tahun 1960 ada, secara lex generalis belum ada UU yang bersifat Lex Specialists yang mengatur tentang Undang-Undang Pertanahan.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini sedang fokus menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, yang telah dibahas secara transparan dari tahun 2012 hingga 2019. Pembahasan melibatkan stakeholder terkait agar RUU Pertanahan ini mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain. Inisiasi RUU Pertanahan ini muncul sebagai jawaban dari perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan. Antara lain mengatasi ketimpangan P4T (penguasaaan, pemanfaatan, penggunaan dan pemilikan tanah) dengan Reforma Agraria, penyelesaian sengketa konflik lewat peradilan pertanahan serta bank tanah untuk ketersediaan infrastruktur.

RUU Pertanahan disusun untuk menjamin hak-hak atas tanah seluruh masyarakat, baik itu perorangan, masyarakat adat, petani maupun kelompok profesi lainnya. RUU Pertanahan hadir sebagai upaya   mengatur kembali ketimpangan penguasaan pemanfaatan penggunaan kepemilikan tanah.

Terdapat beberapa poin penting yang harus dipahami:

  1. UUPA No.5 Tahun 1960 selama ini menjadi dasar pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan. Hadirnya RUU Pertanahan bukan untuk menggantikan UUPA No.5 Tahun 1960 melainkan untuk melengkapi Undang-Undang tersebut. (Sebagai Lex Specialist)
  2. Tanah dalam wilayah NKRI adalah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh Bangsa Indonesia merupakan SDA yang terbatas dan merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai nilai perekat bangsa, ekonomi, sosial, budaya, religius serta ekologis yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat dalam pemilikan dan penguasaan tanah. RUU Pertanahan nantinya akan memperkuat konsep tersebut.
  3. Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Subjek hak atas tanah dalam RUU Pertanahan mencakup seluruh warga negara tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan tertentu.
  4. RUU Pertanahan memperkuat konsep Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset dan Penataan Akses. Dalam RUU ini juga memastikan bahwa Pemerintah menyediakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
  5. Bank tanah merupakan badan yang dibentuk Pemerintah dimana perolehan, pengelolaan, penyediaan tanah secara nasional dan terpadu untuk memastikan tersediannya tanah untuk kepentingan pembangunan sedangkan reforma agraria adalah penataan kembali struktur pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
  6. RUU Pertanahan tidak hanya terkait dengan Kementerian ATR/BPN. Urusan pertanahan adalah urusan multisektoral. Adanya Single Land Administration bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data pertanahan di Indonesia sehingga perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait pertanahan tidak berbenturan.
  7. Dalam RUU Pertanahan, Penataan dan Pengendalian dalam rangka pemanfaatan tanah yang optimal akan didasarkan pada konsep 3R (Right, Restriction, Responsibility).
  8. Dalam RUU Pertanahan akan diatur terkait pemanfaatan ruang bawah tanah dikarenakan dalam UUPA No.5 Tahun 1960 belum mengatur terkait hal tersebut.
  9. Selama ini penyelesaian permasalahan pertanahan melalui jalur pengadilan umum membutuhkan biaya yang sangat mahal dan memakan waktu. RUU Pertanahan mengakomodir dibentuknya peradilan pertanahan dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, selain itu juga mengatur sanksi tegas bagi orang-orang yang menjadi penyebab adanya sengketa pertanahan.
  10. Maraknya sengketa dan konflik pertanahan, salah satunya dikarenakan masih berlakunya hak-hak barat atau tanah swapraja. Untuk menciptakan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia maka perlu disahkan RUU Pertanahan.

Mengingat pentingnya keberadaan RUU Pertanahan, maka dari itu dukung dan sebarkan petisi ini!