Tunda kewajiban registrasi simcard HP pakai KK demi Usaha Kecil Menengah

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Mulai 31 Oktober 2017, pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika mewajibkan calon pelanggan dan pelanggan lama untuk melakukan registrasi kartu prabayar dengan validasi ke database Dukcapil menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).
Kami sebagai pengusaha kecil menengah dibidang pulsa/konter hp mengapresiasi upaya pemerintah ini untuk tertib administrasi dan pertanggungjawaban pemilik handphone yang lebih baik.

 Namun kami sangat dirugikan karena kebijakan ini diberlakukan mulai 31 Oktober.  Sebab dengan mekanisme pasar yang berlaku selama ini,  membuat kami para pemilik konter pulsa kecil menimbun kartu simcard dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tinggi akan simcard dan kuota data.

Dengan diberlakukannya regulasi yang baru,  artinya penjualan simcard akan menurun karena pemakaian simcard dibatasi.  Untuk itu kami para pelaku UKM bidang telekomunikasi menuntut bapak Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:

1. Menunda kewajiban registrasi simcard untuk simcard baru minimal hingga 31 desember (agar stok2 simcard di UKM konter bisa keluar).  

2. Melakukan sosialisasi yang lebih masif hingga ke pelosok daerah.

Demikianlah petisi ini kami buat,  semoga pak Menteri Rudiantara mendukung keberlangsungan kami para UKM.  Terima kasih 

 

 



Hari ini: Daniel mengandalkanmu

Daniel Sinaga membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Rudiantara: Tunda kewajiban registrasi simcard HP pakai KK demi Usaha Kecil Menengah". Bergabunglah dengan Daniel dan 35 pendukung lainnya hari ini.