Petisi ditutup

Warga Kebon Jeruk Menuntut PT.KAI mematuhi putusan pengadilan Nomor: 380/PDT.G/2016/PN.BDG

Petisi ini mencapai 82 pendukung


Salam Pembebasan Nasional!
Salam Perjuangan Rakyat!
Hidup Persatuan Rakyat!

Bagi Rakyat Kebon Jeruk, tanggal 26 Juli 2016 adalah hari yang memilukan. Tanpa adanya surat pemberitahuan sama sekali mereka digusur paksa oleh PT. KAI. Melalui ribuan aparat gabungan yang terdiri atas Polsuska (Polisi Khusus Kereta Api), Polisi, TNI, Satpol PP hingga Preman. Juga ditambah 2 unit Ekskavator; meruntuhkan rumah, menghancurkan kios dagang dan menziarah barang-barang milik Rakyat Kebon Jeruk.

11 bulan sudah Rakyat Kebon Jeruk berjuang dengan beragam cara. Mulai dari aksi massa, reclaiming lahan, panggung Rakyat, hingga gugatan hukum (litigasi). Pada tanggal 31 Mei 2017, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1-A Bandung Nomor: 380/PDT.G/2016/PN.BDG, PT. KAI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggusur Rakyat Kebon Jeruk. Bangunan rumah dan kios dagang di Stasiun Barat bukanlah bangunan liar. Dengan bukti izin dari Kota Praja sejak tahun 1953, lalu izin dari Dinas Pasar Kota Bandung, dan sudah dibuktikan dengan pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) sejak tahun 1960-an. Sedangkan PT. KAI hanya membuktikan foto copy akta hak pakai dari tanah negara yang sudah habis masa berlakunya, itupun bukan PT.KAI melainkan Kementerian Perhubungan c.q PJKA.

PT. KAI (Perusahaan Persero) dan PJKA (Perusahaan Jawatan) bukanlah objek hukum yang sama. Aset-aset yang di-claim PT. KAI (Persero) adalah milik SS, PNKA, PJKA, dan Perumka, yang seluruhnya merupakan milik negara. Padahal PT. KAI sudah milik swasta penuh, yang menaunginya adalah undang-undang tentang PT (Perseroan Terbatas). Sedangkan PJKA, yang menaunginya adalah undang-undang perbendaharaan negara. Ini bukanlah hukum kewarisan, seolah-olah semua aset sejak jaman Belanda, masa kemerdekaan hingga era kapitalisme hari ini, otomatis menjadi milik PT. KAI.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak dibolehkan mempunyai kepemilikan atas tanah. Seperti dalam Yurispridensi Mahkamah Agung RI Nomor:329.K/Sip/1957 tertanggal 24 September 1957, bahwa “ Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut.”. Maka dalam hal ini, Rakyat Kebon Jeruk sebagai yang telah menempati tanah sejak tahun 1960-an, adalah pihak yang paling berhak atas tanah di Stasiun Barat.

Namun yang terjadi, setelah keputusan pengadilan yang jelas-jelas memenangkan Rakyat Kebon Jeruk, PT. KAI malah mengancam mau menggusur lagi. Melalui SP (Surat Peringatan) 1 yang diberikan pada tanggal 11 Juli 2017, kemudian SP kedua pada tanggal 21 Juli 2017 beserta perlakuan intimidasi oleh Polsuska terhadap Rakyat Kebon Jeruk. Jelas yang dilakukan PT. KAI ini lagi-lagi merupakan kejahatan dan pelanggaran hukum, baik pidana (170 KUHP) maupun perdata (195-224 HIR / 206-258 Rbg).

Maka fakta yang mesti kita ingat, pertama, bahwa PT. KAI terbukti tidak taat hukum dengan mengabaikan putusan pengadilan tanggal 31 Agustus 2017. Fakta kedua, bahwa kepolisian sebagai pihak yang terlibat dalam penggusuran tanggal 26 Juli 2016, mestinya memiliki sikap untuk menegakkan hukum, bukan ikut melawan hukum dengan ada di barisan PT. KAI dan menghadapi rakyat. Maka Rakyat Kebon Jeruk tak boleh dibiarkan sendirian. Mereka telah memenangkan perkara, tapi tetap di-intimidasi PT. KAI. Mereka telah meminta perlindungan hukum atas intimidasi yang kerap diterima, tapi tetap tidak digubris pihak kepolisian.

Dengan ini kami menuntut, agar:
1. PT. KAI mematuhi putusan pengadilan Nomor: 380/PDT.G/2016/PN.BDG.
2. Pihak kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dan pengayom masyarakat, memiliki sikap untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak pada rakyat.



Hari ini: Komite Rakyat Kebon Jeruk mengandalkanmu

Komite Rakyat Kebon Jeruk membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Ridwan Kamil: Warga Kebon Jeruk Menuntut PT.KAI mematuhi putusan pengadilan Nomor: 380/PDT.G/2016/PN.BDG". Bergabunglah dengan Komite Rakyat Kebon Jeruk dan 81 pendukung lainnya hari ini.