Buka Transparansi Anggaran Unud !

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Pandemi covid-19 memang berdampak cukup luas bagi banyak sektor dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor ekonomi. Pandemi covid-19 mengakibatkan perekonomian pada kehidupan bermasyarakat tidak berputar dengan semestinya. Sangat banyak pekerja yang dirumahkan bahkan mengalami PHK sehingga penghasilan merekapun menurun. Turunnya penghasilan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sehari-hari, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi namun memang tidak bisa dipenuhi terkait penurunan penghasilan tersebut.

Kebutuhan akan pendidikan adalah salah satu sektor penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masa pandemi ini kebutuhan akan pendidikan dibenturkan dengan biaya pendidikan yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal sangat membebankan orangtua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa atau pelajar yang sedang mengenyam pendidikan terkait dengan penurunan penghasilan itu sendiri. Walaupun, sebelum masa pandemi ini biaya pendidikan sudah menjadi beban yang sangat berat bagi orang tua pelajar. Terkait kebutuhan pendidikan, pada konstitusi negara kita sudah di atur bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini lah yang kita perjuangkan dalam petisi ini.   

Universitas Udayana adalah perguruan tinggi negeri tertua di Bali. Kampus yang awal berdirinya ditujukan untuk menjadi inkubator kebudayaan oleh Bung Karno kini sudah berkembang. Namun, perkembangan kampus masih belum menjamin manfaatnya bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang sampai sekarang tidak dijalankan optimal oleh pihak kampus adalah menjamin hak pendidikan bagi masyarakat. Bahkan kampus seakan menghalang-halangi masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tinggi. Contohnya saja seperti di masa pandemi seperti ini yang sudah nyata-nyata menyebabkan penurunan penghasilan bagi orang tua/pihak yang membiayai mahasiswa dan juga biaya operasional kampus seperti ruang kelas, pendingin ruangan, jaringan internet yang mengalami penghematan, pihak kampus masih sangat enggan memberi keringanan UKT bagi mahasiswanya sendiri. Banyak dalih yang dikemukakan pihak kampus terkhusus rektorat terkait permintaan mahasiswa untuk meringankan biaya UKT. Mulai dari pertanggung jawaban yang sulit, tidak adanya landasan hukum sampai pada dalih bahwa Uniersitas Udayana miskin. Padahal sebenarnya permendikbud No. 25 Tahun 2020 dan menteri pendidikan dan kebudayaan sudah memberikan wewenang sepenuhnya bagi pemimpin tertinggi kampus terkait, namun pihak kampus tetap enggan membantu meringankan dengan dalih Universitas Udayana yang miskin atau tidak memiliki anggaran. Untuk menjawab dalih tersebut sudah seharusnya ada pembahasan bersama terkait anggaran yang sudah atau akan digunakan agar dalih tersebut tidak menjadi sekedar asumsi subjektif yang tidak berlandaskan kuat. Terlebih lagi pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 sudah diatur terkait akuntabilitas kampus yang sudah seharusnya melaporkan penggunaan anggarannya.

Pihak kampus selain terkesan menghalangi mahasiswanya untuk melanjutkan perkuliahan seperti pemaparan di atas, juga terkesan sangat nyata menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi lebih-lebih di masa pandemi. Hal itu saya katakan terkait dengan dipungutnya sumbangan pengembangan institusi (SPI) di masa pandemi. Pihak kampus selalu saja berdalih tidak memiliki anggaran seperti pemaparan sebelumnya, sampai-sampai mematok sumbangan dengan harga yang fantastis bahkan ada yang lebih dari 1 Milliar Rupiah ! Sangat tidak masuk akal apabila dalih tersebut tidak dibarengi dengan transparansi anggaran yang sangat sulit di buka, sehingga tidak salah mahasiswa mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran dari pihak kampus. Selain dalih yang tidak masuk akal, ada juga kecacatan prosedur terkait pemungutan SPI. Sudah seharusnya rektor mengeluarkan aturan atau surat

Pandemi covid-19 memang berdampak cukup luas bagi banyak sektor dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor ekonomi. Pandemi covid-19 mengakibatkan perekonomian pada kehidupan bermasyarakat tidak berputar dengan semestinya. Sangat banyak pekerja yang dirumahkan bahkan mengalami PHK sehingga penghasilan merekapun menurun. Turunnya penghasilan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sehari-hari, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi namun memang tidak bisa dipenuhi terkait penurunan penghasilan tersebut.

Kebutuhan akan pendidikan adalah salah satu sektor penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masa pandemi ini kebutuhan akan pendidikan dibenturkan dengan biaya pendidikan yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal sangat membebankan orangtua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa atau pelajar yang sedang mengenyam pendidikan terkait dengan penurunan penghasilan itu sendiri. Walaupun, sebelum masa pandemi ini biaya pendidikan sudah menjadi beban yang sangat berat bagi orang tua pelajar. Terkait kebutuhan pendidikan, pada konstitusi negara kita sudah di atur bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini lah yang kita perjuangkan dalam petisi ini.   

Universitas Udayana adalah perguruan tinggi negeri tertua di Bali. Kampus yang awal berdirinya ditujukan untuk menjadi inkubator kebudayaan oleh Bung Karno kini sudah berkembang. Namun, perkembangan kampus masih belum menjamin manfaatnya bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang sampai sekarang tidak dijalankan optimal oleh pihak kampus adalah menjamin hak pendidikan bagi masyarakat. Bahkan kampus seakan menghalang-halangi masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tinggi. Contohnya saja seperti di masa pandemi seperti ini yang sudah nyata-nyata menyebabkan penurunan penghasilan bagi orang tua/pihak yang membiayai mahasiswa dan juga biaya operasional kampus seperti ruang kelas, pendingin ruangan, jaringan internet yang mengalami penghematan, pihak kampus masih sangat enggan memberi keringanan UKT bagi mahasiswanya sendiri. Banyak dalih yang dikemukakan pihak kampus terkhusus rektorat terkait permintaan mahasiswa untuk meringankan biaya UKT. Mulai dari pertanggung jawaban yang sulit, tidak adanya landasan hukum sampai pada dalih bahwa Uniersitas Udayana miskin. Padahal sebenarnya permendikbud No. 25 Tahun 2020 dan menteri pendidikan dan kebudayaan sudah memberikan wewenang sepenuhnya bagi pemimpin tertinggi kampus terkait, namun pihak kampus tetap enggan membantu meringankan dengan dalih Universitas Udayana yang miskin atau tidak memiliki anggaran. Untuk menjawab dalih tersebut sudah seharusnya ada pembahasan bersama terkait anggaran yang sudah atau akan digunakan agar dalih tersebut tidak menjadi sekedar asumsi subjektif yang tidak berlandaskan kuat. Terlebih lagi pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 sudah diatur terkait akuntabilitas kampus yang sudah seharusnya melaporkan penggunaan anggarannya.

Pihak kampus selain terkesan menghalangi mahasiswanya untuk melanjutkan perkuliahan seperti pemaparan di atas, juga terkesan sangat nyata menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi lebih-lebih di masa pandemi. Hal itu saya katakan terkait dengan dipungutnya sumbangan pengembangan institusi (SPI) di masa pandemi. Pihak kampus selalu saja berdalih tidak memiliki anggaran seperti pemaparan sebelumnya, sampai-sampai mematok sumbangan dengan harga yang fantastis bahkan ada yang lebih dari 1 Milliar Rupiah ! Sangat tidak masuk akal apabila dalih tersebut tidak dibarengi dengan transparansi anggaran yang sangat sulit di buka, sehingga tidak salah mahasiswa mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran dari pihak kampus. Selain dalih yang tidak masuk akal, ada juga kecacatan prosedur terkait pemungutan SPI. Sudah seharusnya rektor mengeluarkan aturan atau surat keputusan sebagai landasan menjalankan sesuatu. Nah dalam hal SPI ini, kami mahasiswa pun sangat sulit meminta SK tersebut namun malah SPI ini sudah dijalankan.

Terkait permasalah-permasalahan tadi tujuan dari adanya petisi ini adalah mendesak pihak Rektorat Universitas Udayana untuk membuka transparansi anggaran kampus dan juga transparansi aturan terkait SPI. Mari kawan-kawan yang memiliki keresahan yang sama bersamai saya dan kami disini !

sebagai landasan menjalankan sesuatu. Nah dalam hal SPI ini, kami mahasiswa pun sangat sulit meminta SK tersebut namun malah SPI ini sudah dijalankan.

Terkait permasalah-permasalahan tadi tujuan dari adanya petisi ini adalah mendesak pihak Rektorat Universitas Udayana untuk membuka transparansi anggaran kampus dan juga transparansi aturan terkait SPI. Mari kawan-kawan yang memiliki keresahan yang sama bersamai saya dan kami disini !