Pernyataan Keberatan Atas Kebijakan Yang Telah Dibuat.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Nomor : 020/BEM-USNI/IV/2020
Lamp : 3 Point
Hal : Surat Pernyataan Keberatan

Kepada Yth :
Dra. Merry L. Panjaitan, MM., MBA.,
Dr. Ir. Dwi Ernaningsih, M.Si.,
Berlin Sitorus, S.Kom., M.Kom
Dr. Ediyanto.S,, S.Pi,.M.MA.
di Tempat,

Hormat kami,
Sehubungan dengan Surat Edaran 089/R-USNI/III/2020 perihal “Kebijakan Pembayaran SPP”, dan hasil konsolidasi bersama mahasiswa umum USNI dan perwakilan dari sebagian OK-USNI pada Sabtu, 04 April 2020. Maka dengan dengan ini kami BEM-USNI merasa kebijakan tersebut kurang maksimal dan masih membebani Mahasiswa/i Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). Dengan adanya rasa keberatan ini maka kami mengajukan pertimbangan ulang dengan point-point yang sudah disepakati dalam konsolidasi tersebut, sebagai berikut :

1.  Pembayaran  perkuliahan bulan April dan Mei diringankan sebesar 50%.
2.  Untuk mahasiswa yang memiliki tunggakan bayaran sebelum bulan April maka kampus harus tetap membuka layanan administrasi baik online maupun langsung.
3.  Pembayaran Sidang Skripsi tingkat akhir yang berjumlah Rp. 1.715.000,- diringankan sebesar Rp. 380.000,- dan menjadi Rp. 1.335.000,- dengan keterangan, uang konsumsi dosen dipotong sebesar Rp. 50.000,- Transportasi 3 dosen dipotong sebesar Rp. 300.000,- dan operasional ujian fakultas dipotong sebesar Rp. 30.000,-
Demikian surat ini kami ajukan untuk dapat di pertimbangkan lebih lanjut secara bijaksana. Terimakasih atas perhatiannya, kami sangat berharap hasil tindak lanjut dari surat ini mampu meringankan beban mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia (USNI).

                                                     Hormat Kami,

 

                                                     Presma USNI

 

Lampiran 1

Adapun dalam tiga point keberatan di atas mengacu kepada :


1. UU Dikti Pasal 63 No. 12 Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Lampiran 2

2. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 337 tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran 3

3.  Seruan Gubernur DKI Jakarta No. 6 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Disease (COVID-19) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.