Abraham Lincoln mengutarakan demokrasi sebagai "Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat". Dapat diartikan bahwa dalam demokrasi kedudukan paling tinggi berada di tangan rakyat. Mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan satu pihak merupakan bentuk nyata dari adanya demokrasi itu sendiri.

Selasa, 29 Oktober 2019 sekretariat Panitia Pelaksanaan diramaikan oleh masa aksi dari Aliansi Brawijaya Maju (ABM).

terbentuknya aliansi ini adalah sebagai ekspresi perlawanan terhadap adanya pencorengan demokrasi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana PEMIRA. Press Realese yang dikemukakan oleh ABM sebelum ini, secara tersirat menyatakan "Banyak sekali kecacatan PEMIRA" sebagai bentuk respon terhadap keadaan beberapa hari lalu.

Sejak awal kepanitiaan ini dibuka banyak kejanggalan yang diperlihatkan. Mulai dari open recruitment panitia yang sangat pendek dan juga timeline PEMIRA yang terkesan dipercepat, bahkan lebih awal dari jadwal pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanan Pemira pada bulan November ini terkesan sangat terburu-buru dan mahasiswa Brawijaya yang memiliki hak suara sendiri banyak sekali yang tidak tahu terkait dengan timeline yang dibuat oleh DPM untuk recruitmen Ketua Pelaksana dari PEMIRA. Tentunya hal ini membuat kita dari Aliansi dan bahkan seluruh mahasiswa Brawijaya bertanya-tanya, ada apa dibalik ini semua?

Memang momentum Pemilu Raya (Pemira) bisa menjadi sarana untuk belajar berdemokrasi. Lebih dari itu, demokrasi tentu tak sekadar agenda tahunan yang bersifat seremonial. Ada sebuah pandangan hidup yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban yang patut diperjuangkan dalam demokrasi yaitu kedaulatan. Pemira bisa jadi hanya sebagian kecil contoh bagaimana mahasiswa dapat berdemokrasi dalam minatur negara yang kita sebut universitas.

Dari tahun ke tahun, Pemira hanya menjadi bukti keberhasilan program Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) menghipnotis mahasiswa untuk berkutat di dalam kampus dan saling adu jotos sesama mahasiswa. Termasuk di kampus UB, The Entrepeuner University. Kalau boleh meyakini, mayoritas para calon entrepeneur ini bukan tidak tahu bagaimana cara berdemokrasi. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh. Belum lagi dongeng-dongeng tentang pergerakan mahasiswa yang banyak tertulis di buku dan rajin diceritakan para senior di meja warung kopi. Dari situ sedikit banyak sudah mengajarkan kita bagaimana itu demokrasi.

Lewat Undang-Undang Dasar kita belajar teori kedaulatan: “Dari, Oleh dan Untuk.” Kedaulatan rakyat berarti “Dari, Oleh, dan Untuk Rakyat.” Jika benar demokrasi di kampus adalah implementasi demokrasi sebenarnya yang disarikan dari dasar konstitusi kita, maka tidak salah jika kita menuntut kedaulatan mahasiswa: “Dari, Oleh dan Untuk Mahasiswa.” Sekalipun penginterpretasian mahasiswa dan rakyat tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Mahasiswa adalah bagian dari rakyat.

Sekali lagi, Pemira hanya secuil contoh demokrasi, dan itu pun cacat orientasi. Salah satu hasil Pemira adalah terpilihnya Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM). Keberadaan EM selalu dipertanyakan kebermanfaatannya di kalangan mahasiswa. Ketika ada kebijakan kampus yang berbau kontroversial semisal yang pernah terjadi: Pergantian status UB dari PTN-BLU menjadi PTN-BH. Mayoritas mahasiswa tidak akan seketika memprotes birokrat kampus. Bahkan walaupun ada aksi yang dilaksanakan oleh mahasiswa, tetapi advokasi tersebut tidak dilakukan secara konsisten. Itu sedikit hal mengenai kecacatan yang memang terjadi terhadap tugas pokok dan fungsi EM.

Dalam teori gerakan, ketika individu mulai direnggut kedaulatannya maka mereka harus melawan. Lalu bagaimana jika kita tidak sadar bahwa sebenarnya kedaulatan kita secara perlahan dikikis dan seketika habis. EM, organisasi mahasiswa yang sudah mapan secara struktural ternyata tidak mempunyai dan bahkan hilang dalam kedaulatannya bahkan untuk sekadar menjadi badan eksekutif di kampus. Jangankan kebijakan kampus yang menyangkut hajat berakademis semua warga kampus. Selama ini, EM termasuk semua ormawa yang ada di UB seringkali dalam berorganisasi harus tunduk dan patuh terhadap Surat Keputusan (SK) Rektor yang dalam pembentukan dan penetapannya masih perlu dipertanyakan: dimana suara mahasiswa?

Akhirnya, kedaulatan mahasiswa akan habis dengan sendirinya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya akan semakin menelanjangi hak-hak mahasiswa. Mahasiswa secara individu maupun dalam bentuk organisasi yang terstruktur pun tidak mempunyai kedaulatan. Mahasiswa hanya akan menjadi buruh pekerja kegiatan-kegiatan yang diadakan kampus dan tidak mempunyai hak penuh dalam prosesnya berdemokrasi. Mahasiswa hanya menjadi penerima tamu, penyedia konsumsi, pengantar surat, tanpa tahu substansi kegiatan yang mereka kerjakan. Satu-satunya yang bisa dijanjikan kampus adalah sertifikat.

Maka ketika mereka yang tidak ikut terlibat dalam proses PEMIRA secara aktif dan secara tidak langsung diberikan pilihan untuk tidak terlibat dalam proses pemilihan. Akan muncul tanda tanya besar terkait Pemira ini untuk siapa? dan apakah kecurangan ini akan terus diproduksi?

Untuk seluruh mahasiswa kah? Atau hanya untuk kepentingan golongan tertentu?

Kembali pada pernyataan Abraham Lincoln di atas, kedudukan tertinggi ada di tangan rakyat dan wujud rakyat dalam kampus adalah mahasiswa itu sendiri. Ketika aspirasi mahasiswa tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak yang berkewajiban, maka sudah jelas bahwa pencorengan demokrasi itu sudah terjadi.

Ketika wakil mahasiswa yang ada baik di Eksekutif maupun Legislatif dipilih oleh mereka yang mementingakan golongannya di atas kepentingan mahasiswa. Sudah pasti ada pencorengan demokrasi dan kecurangan sistem yang dilakukan terang-terangan pada pemira 2019 ini. EM dan DPM yang pada hakekatnya seharusnya menjadi pengarah gerakan mahasiswa nantinya, berubah arah sebatas untuk mereka dan golongannya. Hidup Mahasiswa!!!