TOLAK KEBIJAKAN UANG PANGKAL DI UNNES

0 have signed. Let’s get to 100!


Pada Tanggal 29 Mei 2017, diterbitkan Peraturan Rektor Unnes no 39 Tahun 2017 terkait Sumbangan Pengembangan Institusi. Dalam peraturan tersebut, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa UNNES dapat memungut SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) dari calon mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi; mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan mahasiswa yang melalui jalur mandiri. Pada mahasiswa angkatan tahun 2017 besaran SPI yang diterima 5 juta hingga 25 juta, sedangkan pada tahun 2018 perarturan ini masih berlaku dan akan diterapkan kepada calon mahasiswa 2018.  

Pada pasal 3 ayat 1 peraturan tersebut tertulis besaran biaya SPI (sekarang “Uang Pangkal”) yang dikarenakan kepada calon mahasiswa sebagaimana dimaksud memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain membiayainya. Hal ini menjadi kontra dengan pasal 4 ayat 1, dimana pertimbangan besaran SPI tersebut juga didasarkan atas pertimbangan; akreditasi prodi, jumlah peminat pada prodi, BKT (Biaya Kuliah Tunggal), pengembangan prodi, rasio keketatan mahasiswa masuk prodi. Dasar penetapan ini cukup membingungkan, karena penetapan tersebut dimaksudkan sesuai dengan kemampuan ekonomi, namun menjadi kontra karena dasar penetapannya juga mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa melainkan ditetapkan berdasarkan hal-hal yang akreditasi prodi, jumlah peminat dan lain-lain sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Sehingga melalui dasar penetapan tersebut menjadikan penetapan SPI sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa tidak terlaksana dilapangan karena tumpang tindih dengan kebutuhan prodi dan logika pasar prodi.

Dalam pelaksaanaan teknis penentuan SPI (sekarang “Uang Pangkal”) ini juga ditemukan upaya-upaya mempengaruhi mahasiswa yang lolos melalui jalur Ujian Mandiri untuk memilih kartegori SPI (sekarang “Uang Pangkal”), yaitu:

-          Mewawancarai dengan menanyakan kesanggupan mahasiswa untuk kuliah di UNNES (1)

-          Pewawancara tidak memutuskan diterima secara langsung mahasiswa, tetapi hanya direkam datanya tentang kesanggupan dan kesiapan berkuliah di UNNES (2)

-          Wajib mendengarkan penjelasan umum dari Dekan (7)

-          Pewawancara mengarahkan calon mahasiswa memilih kategori tinggi yaitu kategori 5-7 (9 dan 10)

-          Pelunasan SPI harus sebelum masa registrasi semester gasal (11)

-          Penandatanganan form rangkap (2)

Temuan tersebut dapat menjadi dasar penilaian kita bahwa penerapan sumbangan ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan dipaksakan. Hal ini dipaksakan lagi pada pasal 5 yang berisi semua calon mahasiswa diwajibkan membayar sejujmlah SPI secara penuh (100 %) sesuai dengan program studi masing-masing sebagi syarat registrasi akademik, sehingga calon mahasiswa yang tidak mampu membayar SPI dianggap mengundurkan diri dan tidak ada pengajuan keringanan/pembebasan SPI.

Dalam pembentukan sebuah peraturan seharusnya mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, sebagaimana pembentukan peraturan rektor UNNES terkait SPI mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang BKT dan UKT pada pasal 8 (1) tidak mewajibkan (boleh) PTN memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT. Perlu ditegaskan kembali bahwa pungutan diluar UKT (SPI) tidak diwajibkan, sebagaimana memperhatikan kondisi ekonomi calon mahasiswa UNNES, juga perlu dipertanyakan tentang urgensi penentuan kebijakan SPI, namun selama berjalannya tidak ada keterbukaan dan transparansi dari jajaran birokrasi UNNES terkait pendanaan kampus sehingga urgensi penerapan SPI ini terbilang tidak jelas. Melihat urgensi penerapan peraturan ini, perlu melihat juga respon dan aspirasi mahasiswa umum, yang dimana dalam penentuan peraturan tersebut juga tidak melibatkan unsur mahasiswa, sekalipun dilibatkan itu hanyalah sosialisasi peraturan bukanlah jejak pendapat tentang urgensi.

Hal ini kita kembalikan lagi kepada semangat penerapan UKT yang  pada awalnya adalah semangat pembiayaan yang tunggal sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, dimana semangat ketunggalan ini mulai diciderai dengan indikasi perubahan-perubahan peraturan mengenai BKT dan UKT yang seiring berjalannya waktu memberikan celah-celah untuk memungut dana lain dari mahasiswa diluar UKT. Penerapan SPI ini merupakan salah satu kebijakan yang menciderai semangat ketunggalan UKT, maka daripada itu kami mahasiswa UNNES menuntut:

1.       Cabut Peraturan Rektor Unnes no 39 Tahun 2017 terkait Sumbangan Pengembangan Institusi.

2.       Hapuskan segala pungutan-pungutan lain diluar UKT.

3.       Kembalikan semangat ketunggalan UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

4.       Membuka akses informasi yang seluas-luasnya terkait alur dan data pendanaan Universitas Negeri Semarang.



Today: Mahasiswa Unnes is counting on you

Mahasiswa Unnes needs your help with “Rektor Unnes: TOLAK KEBIJAKAN UANG PANGKAL UNNES”. Join Mahasiswa Unnes and 19 supporters today.