Kesulitan ekonomi saat pandemi menimpa Mahasiswa dan Orang Tua menjadi pukulan telak. Harusnya Kejadian ini menyentuh hati para pemangku kebijakan di kampus.

Tampaknya PERMENDIKBUD NO.25 TAHUN 2020, benar-benar menjadi PERMEN untuk isapan semata.

1. Pada PERMEN_DIKBUB tersebut besaran UKT ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi (Sayangnya sampai saat ini masih ada yang menangis karena tak mampu membayar).

2. Pada pasal 9 Ayat 2 (sudah sangat jelas). Sayangnya kita dipaksa berkutat dengan sistem Cashback. Padahal permasalahan utamanya adalah tidak ada uang di pembayaran awal.

3. Regulasi yang berubah dalam satu malam membuat mahasiswa tidak percaya terhadap Rektorat USK. Kampus menerapkan kebijakan tanpa kejelasan, Sebelumnya di KRS mahasiswa Bidikmisi tertulis "Anda Tercatat Sebagai Mahasiswa Bidikmisi yang UKT nya Sudah Terbayar". Namun tiba-tiba di H-1 angka UKT keluar harus dibayar dengan jumlah yang besar dan tidak sesuai.

Berdasarkan kejadian ini kami menuntut:

1. Berikan pemotongan UKT 50% bagi seluruh mahasiswa USK ditengah pademi (Bencana Non Alam), secara otomatis tanpa persyaratan Administrasi dan langsung bukan dalam bentuk Cashback. Berdasarkan Permendikbud No.25 Tahun 2020

2. Bebaskan UKT tanpa terkecuali bagi Mahasiswa/i yang mengambil mata kuliah kurang atau sama 6 sks.
a) Semester 9 bagi S1.
b) Semester 7 bagi D3.
Merujuk pada Permendikbud No.25 Tahun 2020

3. Berikan jadwal pengajuan peninjauan kelompok UKT bagi setiap mahasiswa/i yang mengalami penurunan pendapatan ekonomi keluarga atau tanggungang lain yang membiayai.
a) Musibah meniggal orang tua/ Wali
b) Kehilangan pekerjaan tetap.