Tolak Pemberhentian Pengurus Pers Mahasiswa SUARA USU

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Undang-undang Indonesia sudah mengatur mengenai kebebasan berpendapat baik melalui lisan, tulisan, dan sebagainya. Namun sayangnya, kebebasan itu direnggut dari lembaga pers mahasiswa SUARA USU. Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) pada 25 Maret lalu telah memecat 18 pengurus SUARA USU karena cerpen yang mereka muat.

Mulanya, mereka mengunggah cerpen yang membahas tentang diskriminasi kepada kelompok LGBT ke website suarausu.co, namun tak ada gejolak ketika tulisan itu terbit.

Tapi seminggu kemudian, ketika mereka menerbitkan cerpen itu ke media sosial, komentar pro kontra terkait cerpen itu langsung bermunculan. Pihak rektorat USU lalu memanggil pemimpin umum dan pemimpin redaksi SUARA USU. Mereka diminta menurunkan cerpen itu karena dianggap vulgar dan kontroversial.

Namun tim redaksi tidak menarik cerpen itu karena konten cerpen itu bertujuan untuk mengkritik diskriminasi yang terjadi pada kaum minoritas.

Karena tidak diturunkan, rektorat lalu mensuspensi website SUARA USU. Tak hanya mensuspensi, Rektor USU, Runtung Sitepu, bahkan memecat pengurus SUARA USU. Selain memecat, Rektor USU berencana merekrut anggota baru untuk SUARA USU sehingga bisa memberitakan hal-hal positif saja tentang kampus.

Kami menilai intervensi rektor terhadap kegiatan pers mahasiswa SUARA USU sudah terlampau jauh.

Beberapa hal yang telah dilanggar Rektor USU ketika melakukan pemecatan 18 pengurus SUARA USU adalah Undang-Undang Pers.  UU Pers mengatur tentang kebebasan untuk organisasi pers melakukan kegiatannya tanpa intervensi dari pihak manapun. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU Pers, bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Tak hanya aturan perundang-undangan, Rektor USU bahkan sudah mengkhianati statuta USU itu sendiri. Beberapa pasal dalam statuta yang dilanggar sebagai berikut:

  • Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 13 bagian (b), yang mengatakan, “USU diselenggarakan berdasarkan: … (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.”
  • No. 16 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi, “Sivitas akademika USU memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.”
  • No. 16 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat  (4) tertulis, “Rektor wajib melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”
  • Senat Akademik (SA) USU Nomor 1 Tahun 2017. Dalam pasal 3 tertulis, “Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada sivitas akademik serta USU untuk melaksanakan kegiatan mengajar, belajar, menggali pengetahuan dan riset, mengkomunikasikan ide atau fakta, tanpa adanya campur tangan atau pembatasan oleh hukum, institusi, peraturan ataupun tekanan masyarakat yang tidak beralasan.”

Kemudian, yang perlu disoroti adalah, Rektor Runtung  ingin pengurus SUARA USU adalah orang yang menjalankan organisasi sesuai “visi misi kampus”. Apa yang ingin Rektor Runtung katakan adalah, pengurus baru SUARA USU nantinya harus memuat tulisan yang ingin dibaca pihak kampus.

Yang pasti, tulisan yang bagus-bagus saja yang akan dimuat di pengurusan baru buatan rektor. Jika hal ini dilakukan maka peran pers yakni kontrol sosial dan kontrol kekuasaan hilang. Ia tak bisa lagi disebut pers mahasiswa, melainkan humas mahasiswa.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menjadi contoh buruk bahwa rektor bisa bebas mengintervensi kebebasan pers mahasiswa. Hal ini akan mematikan daya kritis mahasiswa.

Karena itu, kami Forum Pers Mahasiswa Riau (Fopersma) mengajak kamu yang peduli akan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers untuk (1) menuntut Rektor USU, Runtung Sitepu, untuk membatalkan pencabutan status keanggotaan pengurus SUARA USU. (2) Menuntut Rektor USU memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan melakukan kerja-kerja jurnalistik tidak dibatasi.

Ayo, dukung kami untuk mengembalikan kebebasan berekspresi. Langkah sederhana yang kamu lakukan dengan menandatangani petisi ini dan menyebarkannnya akan membantu banyak orang terkhusus yang merasa kebebasannya direnggut oleh penguasa.