Revisi Aturan Yang Membungkam Demokrasi Kampus

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Tidak terasa momentum sejarah terbesar April Makassar Berdarah (Amarah) memasuki H-2, siapkah kita memperingati hal tersebut, ataukah kita justru terpecah – pecah dikarenakan ego lembaga kemahasiswaan yang justru membuat kita tidak mampu membedakan antara kawan dan lawan.

Berbicara tentang Amarah bukanlah hanya sebuah momentum semata, tapi merupakan peristiwa perlawanan mahasiswa atas kesewenang – wenangan pemerintah terhadap masyarakat kecil, serta memperalat Militer sebagai tempat berlindung dari aturan yang dikeluarkan. Tak hanya itu kekerasan menjadi alat legitimasi dalam mempertahankan kekuasaan yang dilakukan Orba.

Dikeluarkannya SK nomor 900/tahun 1996 tentang kenaikan angkutan kota sebesar 65 – 70% Rp.300 menjadi Rp.500, dari ketentuan menteri perhubungan sebesar 33,3%, dari SK yang dikeluarkan lahirlah malapetaka yang merenggut 3 nyawa mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) yakni; Saiful Bya (Fakultas Teknik), Andi Sultan Iskandar (Fakultas Ekonomi),  Tasrif (Fakultas Ekonomi). Ketiga mahasiswa yang menjadi korban ini yang sejatinya menimbah ilmu, namun semuanya sirnah  tatkala tank – tank beserta kawanan manusia biadab, yang merubah kampus hijau menjadi merah menggunakan popor senjata, dan sepatu laras melayang ketubuh makhluk intelektual. Ketiga korban ditemukan tidak bernyawa di aliran kanal pampang dengan luka hantaman benda keras di sekujur tubuhnya.

Seperti yang tercantum pada surat edaran nomor 1161/F.01/UMI/IV/2019 yang berisi larangan memperingati Amarah dan akan memberikan sanksi skorsing jikalau memperingati, hal serupa juga terdapat pada pasal 26 (larangan mahasiswa) dalam buku saku yang dikeluarkan kampus untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2018/2019. Ini tentu sangatlah bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia PBB, tegasnya dalam pasal 19 dan 20. Namun pihak kampus UMI tidak menjalankan amanat UUD, hal tersebut dibuktikan dengan pelarangan yang dilakukan pihak kampus kepada mahasiswa untuk tidak melakukan aksi demonstrasi di depan kampus dengan dalil akan merusak citra kampus.

Tuntutan : "Revisi Aturan Yang Membungkam Demokrasi Kampus"

1. Revisi buku Saku.

2. Tolak Militerisme.

3. Stop pungli.

4. Tolak surat edaran nomor 1161/F.01/UMI/IV/2019.

5. Stop Drop Out (DO) dan Skorsing.

6. Hentikan intervensi birokrasi dengan menjadikan asdos.

7. Pecat dosen tidak professional.

#AliansiMahasiswaUMI

#TolakMiliterisme

#KampusAntiKritik