Pengurangan SPP/UKT akibat covid 19

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Tahun 2012, tertulis bahwa penyelenggara PJJ {Pendidikan Jarak Jauh} wajib memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara tenaga pendidik dengan peserta didik secara intensif. USBJJ (dalam hal ini UPBJJ) wajib melaksanakan penyelenggaraan proses pembelajaran dalam bentuk tutorial bagi peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ. 
 
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 23 Tahun 2007, Tutorial adalah bantuan belajar yang diberikan kepada mahasiswa secara tatap muka dan/atau melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain yang didalamnya mencakup media tulis, cetak, rekam, dan siar yang bersifat satu arah dan/atau dua arah, baik secara langsung maupun tunda, untuk memperluas, memperdalam serta mempertajam pemahaman mahasiswa dalam bidang studinya.

Sasarannya terkait sistem akademik atau pembelajaran online yang rancu, contoh kampus sudah menyediakan E-learning, tapi dosen dosen masih melakukan pembelajaran via zoom google classroom ataupun whatsapp grup.

Adapun hal lain yang menjadi salah satu fokus penting dalam petisi ini adalah berkaitan dengan komponen-komponen pendukung dari sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) berbasis online ini ,salah satu yang terpenting adalah data internet. Tentunya ini menjadi problematika yang cukup rumit ketika mahasiswa dituntut untuk menggunakan sistem PJJ yang masih terkesan berubah-ubah teknis dan penggunaan aplikasinya sebagaimana dijelaskan diatas tanpa adanya elemen-elemen pendukung dari Universitas yang dalam hal ini adalah pengembalian sebagian dari SPP/UKT.

Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Ditjen Pendidikan Islam dengan Wakil Rektor/Wakil Ketua I, II dan III PTKIN Se-Indonesia telah mengadakan rapat pada Jum'at, 3 April 2020 mengenai strategi kebijakan yang perlu diambil dalam pembelajaran online atau daring atau Study From Home guna antisipasi penyebaran virus Corona. Berapa tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan dari PTKIN se-indonesia seperti IAIN Metro Lampung, UIN Maliki Malan, IAIN Pekalongan, IAIN Ponorogo , IAIN Ternate dan beberapa PTKI. lainnya. Namun sungguh disayangkan UIN Sunan Gunung Djati yang kita cintai ini tidak tercantum dalam notulensi rapat tersebut.

Dalam rapat tersebut Peserta rapat bersepakat untuk mengurangi beban yang dialami oleh mahasiswa, salah satunya dengan menurunkan/mengurangi Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Diploma dan S1 sebesar 10% dari UKT
semeter depan (gasal). Hal yang sama juga diberlakukan untuk menurunkan SPP mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3). Refokusing dana penanggulangan Covid-19 ini dapat digunakan untuk membantu pembelian paket data untuk pembelarajan daring atau bentuk lainnya. Namun harus menunggu keputusan yang berwenang.

Adapun dampak dari Covid-19 dalam semester berjalan ini, sembari menunggu keputusan yang berwenang maka dirasa bijak Penghematan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh selama dilakukan pembelajaran dari rumah (study from home), mohon dapat digunakan untuk membantu mahasiswa, seperti subsidi pulsa koneksi pembelajaran daring, bantuan logistik dan kesehatan bagi yang membutuhkan. Hal-hal teknis mengenai bentuk aksi dan besarannya diserahkan kepada masing-masing PTKIN.

Terkhusus untuk Universitas tercinta Kami UIN SGD Bandung , sebagaimana melanjutkan isi daripada rapat tersebut maka dirasa perlunya menurunkan/mengurangi UKT/SPP mahasiswa sebagai bentuk support dalam pembelajaran daring/online ini dan Penghematan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh selama dilakukan pembelajaran dari rumah (study from home), mohon dapat digunakan untuk membantu mahasiswa, seperti subsidi pulsa koneksi pembelajaran daring.