Mogok Bayar UKT UIN AM

Mogok Bayar UKT UIN AM

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Setelah diterbitkan SK Rektor No. 491 tentang keringanan UKT selama pandemi COVID-19 yang berisi tentang keringanan 10% dan pembebasan UKT bersyarat (surat kematian pihak yang membiayai mahasiswa dari rumah sakit akibat pandemi) menuai kontroversi dan mengundang gelombang protes dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN AM (Al-Maun) Melawan Takdir berdialog dengan jajaran pimpinan kampus dan memaparkan data-analisa tentang penolakan keringanan 10%. Alhasil, pimpinan mengapresiasi kajian kritis mahasiswa dan berjanji akan segera menindaklanjuti keinginan mahasiswa.

Al-Maun dalam forum audiensi menginginkan keringanan tidak hanya berhenti pada angka 10% melainkan lebih daripada itu atau bahkan pembebasan UKT selama pandemi sesuai amanah Permendikbud No. 25 tahun 2020 pasal 9 ayat 4(a). Akan tetapi, saat setelah audiensi digelar di tataran pimpinan dan menghasilkan surat keputusan terbaru No. 594 tentunya dengan harapan sesuai keinginan awal pada saat audiensi namun yang terjadi justru sebaliknya, persenan kenaikan hanya dinaikkan yang semula 10% menjadi 20%. Tentu angka tersebut masih jauh dari harapan mahasiswa UIN AM dan masih tidak mewakili antara yang terbayarkan dengan yang diterima atau dirasakan oleh mahasiswa.

Setelah proses pengkajian tentang SK No. 594, Al-Maun kembali menghasilkan sebuah analisa dari pertimbangan data di lapangan yakni penawaran kepada pimpinan UIN Alauddin Makassar dalam hal keringanan UKT, sebagai berikut:

  1. Keringanan UKT 50% tanpa persyaratan administrasi,
  2. Keringanan UKT 60-80% dengan persyaratan administrasi, seperti korban PHK, PNS, POLRI dan lain-lain,
  3. Untuk semester 9 ke atas:
    a. Keringanan UKT 80% bagi mahasiswa yang mengambil 6 sks dan mengulang (remedial) pada semester
    sebelumnya,
    b. Keringanan UKT 100% (pembebasan) bagi mahasiswa yang mengambil 6 sks,
    c. Keringanan UKT 100% bagi mahasiswa yang telah seminar proposal dan ujian hasil (sementara menunggu
    prosesi wisuda).

Penawaran beberapa poin di atas kepada pimpinan UIN Alauddin Makassar tidak terlepas daripada data dan analisis. Pertanyaannya kemudian adalah jika penawaran tersebut tidak ditanggapi dengan itikad baik dari pimpinan, apakah kita masih tetap harus membayar UKT dengan keringanan 20%?

Buku Saku dan Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar telah dengan terperinci memaparkan persoalan hak dan kewajiban mahasiswa, jika kewajiban mahasiswa adalah membayar UKT telah ditunaikan maka tentunya hak harus diperoleh maka sebuah pertanyaan baru muncul kembali, apakah membayar UKT dengan keringanan hanya 20% telah sesuai dengan apa yang dirasakan dan sementara sistem perkuliahan serta aktivitas lainnya dialihkan ke sistem daring (online)? adil dan bijak kah kebijakan tersebut?

Silahkan kawan-kawan mahasiswa yang budiman, senasib dan sepenanggungan menjawab pertanyaan tersebut dengan menandatangani petisi ini!!!