JANGAN SINGKIRKAN ANAK DENGAN HIV-AIDS!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


1 Desember adalah hari yang ditetapkan oleh PBB sebagai hari HIV-AIDS sedunia. Tetapi sebagaimanapun upaya sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak mengenai HIV-AIDS sampai dengan 1 Desember 2018, ternyata masih ada juga pemahaman yang keliru serta perlakuan tidak adil atas para pengidapnya. Hal ini terjadi pada tiga orang anak yang bahkan masih berusia di bawah 12 tahun yang kini berada di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

 Setelah mengetahui bahwa ketiga anak ini mengidap HIV, sejumlah 38 orang tua murid dari PAUD Welipa dan Sekolah Dasar Negeri SDN-2 Nainggolan meminta pihak sekolah untuk mengeluarkan ketiga anak itu dari sekolah. Para orang tua murid ini setempat khawatir bahwa nantinya anak-anak mereka akan tertular HIV juga. Ketika berita ini mulai meluas di tengah-tengah masyarakat, tekanan sosial terhadap ketiga anak inipun terus berdatangan, bahkan masyarakat menuntut supaya ketiga anak ini keluar dari Kecamatan Nainggolan pada waktu yang sudah mereka tetapkan (25 Oktober 2018).

Setelah kasus ini didengar oleh pemerintah Kabupaten Samosir, ternyata solusi yang mereka keluarkan adalah justru dengan mengeluarkan ketiga anak ini dari sekolah umum. Dengan menutupi informasi bahwa ketiga anak ini adalah ADHA, Pemkab Samosir hendak memindahkan mereka ke daerah lain, dan menyatakan akan menjamin pendidikan mereka dengan sistem ‘home schooling‘.

Ketidakberpihakan pemerintah Kabupaten Samosir ini dipertegas lagi dengan ujaran wakil Bupati Samosir, Ir. Juang Sinaga, yang menyarankan agar di hari AIDS sedunia (tanggal 1 Desember 2018) mulai dibangun komunitas ADHA dan juga sekolah di satu tempat di hutan di Parlilitan, sehingga ADHA bisa berjoget sepuasnya tanpa ada yang melarangnya (meskipun dalam kesempatan lain, Ir. Juang Sinaga membantah bahwa dirinya telah mengatakan hal tersebut, dengan menyatakan bahwa pemberitaan tersebut adalah hoax). Menurutnya, keberpihakan pemerintah Kabupaten Samosir telah dibuktikan dengan sudah diupayakannya sejumlah cara untuk melindungi ketiga anak tersebut, yang salah satunya dengan memberikan hibah kepada Komite AIDS HKBP untuk anak-anak pengidap HIV sebesar 28 juta Rupiah.

Merespon perkembangan kasus ini, dukungan dari masyarakat Indonesia dan termasuk juga Kepala Staf Kepresidenan, Kementrian Dalam Negeri, dan juga KPAI terus berdatangan. Dukungan itu adalah berupa seruan yang pada intinya adalah peneguran terhadap pemerintah Kabupaten Samosir yang dinilai gagal melakukan perlindungan terhadap ADHA.

Meskipun sampai saat ini sudah ada sejumlah perjumpaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir dan Komite AIDS HKBP ([1.] Audiensi pada tanggal 15 Oktober 2018 di Aula Kabupaten Samosir bersama Komite Aids HKBP, [2.] Peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2018 di HKBP Sialagan Ressort Ambarita Distrik VII Samosir, [3.] Pertemuan bersama Komisi 1 DPRD Kab. Samosir 03 Desember 2018 di P. Siantar, [4.] Pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir pada tanggal 05 Desember 2018 di Kantor Dinas Kesehatan) tetapi rupanya sampai saat ini pemerintah Kabupaten Samosir masih belum mau menyetujui dan mengabulkan tuntutan Komite AIDS HKBP yang menuntut agar para ADHA tetap bisa mengenyam pendidikan sebagaimana anak lainnya di sekolah publik. Pemerintah Kabupaten Samosir tetap bersikeras ingin memenuhi tuntutan para orangtua siswa dengan alasan bahwa mereka adalah termasuk penduduk Kecamatan Nainggolan yang juga perlu diperhatikan hak-haknya.

Pertanyaannya, dari penduduk Kecamatan Nainggolan yang mencapai angka 12.261 jiwa (data kependudukan Kec. Nainggolan 2015) sebesar apakah dampak angka 3 bagi pemerintah Kabupaten Samosir? Apakah karena 3 jiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan 12.258 maka pemkab Samosir tetap memihak kepada mayoritas dan tidak mau memihak kepada minoritas? Apakah dengan menyarankan supaya ke-3 ADHA menjalani ‘home schooling‘ dengan jaminan keamanan untuk tinggal di Shelter House of Love RS HKBP Nianggolan, lalu masalah HIV-AIDS menjadi hilang seperti yang dikatakan oleh pemerintah Kabupaten Samosir bahwa di Pulau Samosir tidak ada ODHA atau ADHA? Lalu hak-hak masyarakat yang mana yang dilanggar dengan membiarkan ketiga ADHA ini tetap bersekolah, bermain, dan bersosial di sekolahnya semula?

Dalam hal ini, baik pemerintah Kabupaten Samosir maupun masyarakat Samosir yang tetap menuntut para ADHA ini untuk pindah dari tempat tinggalnya telah melanggar banyak pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni Pasal 4, Pasal 9 (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 72 (1).

 Untuk itulah petisi ini dibuat, yaitu untuk:

  1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Samosir untuk melakukan upaya-upaya maksimal dalam mengubah pemahaman masyarakat Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara mengenai HIV-AIDS secara benar dan utuh.
  2. Menuntut Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memastikan bahwa anak-anak dengan HIV-AIDS di wilayahnya mendapatkan hak asasinya sebagai anak sebagaimana yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia dan internasional, mendapatkan pelayanan serta perlindungan yang maksimal.
  3. Dukungan kepada para pihak yang memperjuangkan anak-anak dengan HIV-AIDS di wilayah Sumatera Utara.


Hari ini: Sophia mengandalkanmu

Sophia Anggraita membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Rapidin Simbolon - Bupati : JANGAN SINGKIRKAN ANAK DENGAN HIV-AIDS!". Bergabunglah dengan Sophia dan 1.107 pendukung lainnya hari ini.